RAPBN 2017 yang Realistis Namun Agresif


Jumat, 30 September 2016 - 03:45:31 WIB
RAPBN 2017 yang Realistis Namun Agresif Ilustrasi.

Bulan Agustus lalu Presiden Joko Widodo telah membacakan pidato nota keuangan dalam rangka penyampaian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017. Jika kita membaca dengan seksama dan membandingkan dengan APBN-P 2016 tahun ini, maka terasa sekali perubahan strategi pemerintahan Jokowi, yang awalnya sangat ekspansif telah berangsur-angsur menjadi konservatif. Dalam kata lain, jika dalam masa dua tahun pemerintahannya Jokowi seakan-akan ingin menekan gas sedalam-dalamnya, sekarang sepertinya ia mulai mengerem. Melambat sedikit.

Di dalam nota keuangan tersebut disampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi dicanangkan sebesar 5,3 per­sen, nilai inflasi 4 persen dan nilai tukar ditargetkan stabil di angka Rp13.300,- terhadap US Dollar. Sekaligus juga telah dinyatakan target pendapatan diturunkan sebesar 2,7 persen dan dan belanja diturunkan sebesar 2 persen.

Berbagai perubahan yang dicantumkan dalam nota ke­uangan pagu belanja tersebut bisa kita artikan bahwa pada akhirnya pemerintahan Joko­wi mulai bersikap realistis terhadap kondisi pereko­no­mian Indonesia saat ini. Tidak seperti pada dua APBN sebe­lumnya di tahun 2015 dan 2016 yang begitu bernafsu, sehingga target yang dite­tapkan jauh dari realitas yang ada. Kondisi penuh nafsu tersebut pada akhirnya malah sempat mendatangkan keru­gian kepada Indonesia . Ka­rena pada akhirnya peme­rintah ternyata harus melakukan berbagai pengetatan dan me­ning­katkan defisit anggaran.

Pengetatan anggaran yang dilaksanakan di tengah-te­ngah tahun tersebut memiliki dampak hingga dirasakan oleh masyarakat. Hal ini me­ngingat 10-12 per­sen pe­rtum­buhan ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi pemerintah. Artinya semakin besar reali­sasi belanja pemerintah, maka akan semakin bergairah pere­konomian Indonesia, de­mi­kian pula sebaliknya.

Selain itu, defisit yang dibiayai oleh utang juga me­miliki dampak tidak langsung terhadap semakin rendahnya investasi. Karena dengan se­makin besar utang, otomatis maka tingkat bunga akan semakin meningkat pula. De­ngan semakin tingginya ting­kat bunga, maka baik individu maupun swasta malas untuk melakukan investasi. Logi­kanya, di saat tingkat bunga tinggi masyarakat dan swasta akan lebih memilih menabung daripada me­lakukan pe­min­jaman untuk investasi.

Dari segi target pen­dapa­tan dan belanja, RAPBN 2017 juga mengalami penurunan. Tercatat target pendapatan dari perpajakan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari Rp1.539 triliun di APBN-P 2016 menjadi Rp­1.496 triliun di tahun RAPBN 2017. Hal serupa juga kita temukan pada rencana target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang angkanya lebih rendah 5 triliun dibandingkan APBN-P 2016.

Pertimbangan bahwa rea­li­sasi pendapatan perpajakan Se­mester I 2016 yang lebih ren­dah sebesar 11 triliun jika di­bandingkan dengan preiode yang sama tahun lalu, seper­ti­nya juga dijadikan bahan per­timbangan dalam me­nyu­sun RAPBN yang lebih rasio­nal.

Turunnya berbagai target-target pendapatan tersebut bisa diartikan sebagai langkah rasional dari pemerintah dalam menyikapi lesunya pere­ko­nomian saat ini. Selain itu, rendahnya target pendapatan yang dicanangkan pada RAP­BN 2017 juga menandakan beberapa hal.

Yang pertama, saat ini pemerintah menilai dan mulai me­nya­dari tingginya tar­get-target yang selama ini di­tetapkan lebih banyak mem­bawa masalah baru daripada solusi. Jika pada awalnya target yang tinggi di­citrakan sebagai upa­ya pemerintah un­tuk me­ngen­jot pere­kono­mian Indo­nesia, namun pada saat imple­m­entasi di lapangan faktor-faktor lain dapat me­nen­tukan. Artinya, semangat untuk be­kerja saja tidak cu­kup. Perlu dipikirkan juga baseline atau kondisi awal pada saat program dimulai.

Jika membaca kondisi eko­nomi dunia, tahun 2017 me­mang penuh dengan pesi­misme. Selain harga komoditas yang diperkirakan masih akan rendah, perekonomian global juga diperkirakan masih akan mengalami kelesuan. Ada be­be­rapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Seperti efek keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang hingga saat ini ternyata lebih banyak membawa kerugian bagi ma­syarakat Inggris, sehinga kon­sumsi Eropa berkurang. Ke­mudian masih gagalnya eks­pansi fiskal Jepang, serta an­caman krisis utang China dan belum pulihnya pere­konomian Amerika Seri­kat. Dengan sis­tem perekonomian dunia yang saling terintegrasi, kondisi perekonomian negara-negara besar tersebut tentunya akan ikut membawa dampak terha­dap perekonomian Indo­ne­sia.

Hal kedua yang dapat kita tangkap dari pagu pen­da­patan pada RAPBN 2017 adalah upaya pemerintah dalam mela­kukan ekspansi fiskal melalui kebijakan pengurangan pajak (tax cut). Upaya ini dilakukan dengan beberapa strategi se­per­ti pemotongan PPh Badan. Dengan adanya ekspansi fiskal ini, diharapkan nantinya dapat meningkatkan permintaan masyarakat di pasar (agregate demand) yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan ekono­mi yang se­ma­kin baik.

Target yang rasional ini­lah yang belum nampak pada dua APBN sebelumnya pada pe­me­rintahan Jokowi. Dimana pa­da dua periode tersebut, tar­get penerimaan pajak di­naik­kan sebesar 34 dan 22 persen secara berturut-turut. Padahal saat itu pe­merintah pasti me­nya­dari bah­wa pere­konomian Indo­ne­sia sedang dalam kon­di­si yang tidak kondusif. Se­hing­ga ke­bijakan untuk me­ne­tap­kan tar­get pe­nerimaan pa­jak lebih ting­­gi dari per­tum­bu­han nor­mal (10 persen) sebenarnya me­­rupakan peker­jaan yang sulit.

Tetap Agresif

Rancangan RAPBN yang di­ajukan oleh pemerintah un­tuk disetujui oleh DPR ten­tu­nya merupakan campur tangan dari Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani. Man­tan Direktur Pelaksana Bank Du­nia ini memang telah lama di­akui bertangan dingin da­lam membenahi pereko­no­mian, terutama di masa-masa sulit. Bisa dimaklumi pere­krutan Sri Mulyani ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi meru­pa­kan salah satu upaya Jokowi da­lam memperbaiki kondisi pe­rekonomian yang dinilai ti­dak memuaskan da­lam masa dua tahun peme­rin­tahan­nya.

Berdasarkan pagu belanja yang dibacakan oleh Jokowi, meskipun anggaran pen­da­patan dan belanja telah dira­sio­nalisasikan, namun hal me­narik adalah bahwa total be­lanja infrastruktur malah me­nga­lami kenaikan. Jika diban­dingkan dengan APBN-P 2016, anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp317,1 triliun sementara pada APBN 2017 sudah dinaikan menjadi Rp­346,6 triliun, atau naik 9 persen dari tahun sebelumnya.

Secara lebih rinci, angaran infrastruktur tersebut dialo­ka­sikan masing-masing untuk infra­struktur eko­no­mi sebesar Rp. 336,­9 triliun, dan se­­­lan­jut­nya se­besar Rp. 5,5 triliun un­tuk in­frastruktur sosial dan du­ku­ngan infrastruktur sebe­sar Rp. 4,2 triliun. Hal ini berarti, mes­kipun terjadi penu­runan ang­garan di berbagai sisi, na­mun pe­ngem­bangan infra­struktur tetap di­ja­dikan prio­ri­tas utama dalam pe­me­rin­ta­han yang sedang ber­jalan ini. Ar­ti­nya, upaya untuk tetap agre­­sif dalam mengejar pem­ba­­ngunan tetap dilakukan. Se­ba­gaimana kita ketahui, salah sa­tu kendala yang diha­dapi In­donesia ada­lah masih ku­rang­nya infra­struktur yang me­ma­­dai. De­ngan adanya ran­ca­ngan ang­garan seperti ini, se­moga saja permasalahan ini da­­pat dise­lesaikan tahap demi ta­hap.

Kesimpulan

Dapat kita simpulkan bah­wa target RAPBN 2017 cukup rea­listis karena sudah mem­per­timbangkan pertumbuhan ala­mi sebesar 9,3 persen yang ber­asal dari laju pertumbuhan eko­nomi ditambah inflasi se­suai dengan asumsi RAPBN 2017. Penu­runan tar­get pene­ri­maan pajak akan mem­­be­ri­kan kesem­patan bagi du­nia usa­ha untuk bertumbuh se­­hing­ga pada akhirnya akan mem­­perkuat kemampuan eko­no­mi nasional dalam mem­bu­ka lapangan kerja baru, dan ten­tunya nan­ti diharapkan mam­pu me­ngu­­rangi angka ke­mis­kinan.

Dengan target penerimaan pa­jak yang telah diturunkan, de­ngan sendirinya berarti ma­syarakat memiliki kesem­patan un­tuk meningkatkan daya be­linya. Dengan daya beli me­ning­kat, konsumsi masya­rakat di­harapkan akan me­ning­kat pula, sehingga dapat dijadikan se­ba­gai penopang pertum­buhan ekonomi tahun depan.

Dan setidaknya, dari per­tum­­­buhan ekonomi sebesar 5,3 persen yang dipatok da­lam RAPBN 2017 sudah cu­kup realistis, karena angka ter­­sebut tidak jauh berbeda de­­ngan angka pertumbuhan eko­­nomi tahun ini yang sebe­sar 5,2 persen. Semoga saja RA­P­­BN yang disusun ini da­pat mem­bawa kebaikan bagi In­­donesia. (*)

 

OKKI TRINANDA MIAZ
(Dosen Fakultas Ekonomi UNP)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]