DPRD SOROT MASUKNYA SWASTA BUKAN BUMD

Luruskan Niat untuk Minang Mart


Jumat, 30 September 2016 - 04:24:00 WIB
Luruskan Niat untuk Minang Mart

PADANG, HALUAN — Niat pendirian Minang Mart dinilai sudah berkelok dari tujuan awal. Gagasan semula Minang Mart dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan target memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Nyatanya, potensi bisnis besar ritel itu justru melibatkan pihak swasta murni.

Gubernur Sumbar sebagai inisiator awal konsep Minang Mart itu, justru terkesan lepas tangan. Usai menghadiri dis­kusi terkait PLTMH di aula gubernuran beberapa waktu lalu, Gubernur menegaskan program Minang Mart sekarang sudah berada pada tataran bisnis, karena itu urusannya langsung ditangani oleh PT Grafika. “Tidak adalagi Pem­prov dalam hal ini,” katanya.

Anehnya, PT Grafika sendiri justru tak bisa ikut serta dalam program Minang Mart ini. Mes­ki Direktur PT Grafika Jaya Sumbar Dasril berusaha ber­dalih bahwa keterlibatan pihak ketiga yang berpengalaman dibutuhkan untuk akselerasi program tersebut agar tidak jalan di tempat. “Ini adalah upaya kami untuk secepatnya bisa berhasil da­lam program Minang Mart ini,” ucapnya.

Dasril menjelaskan, usaha ritel yang dibangun PT RMM akan dijadikan percontohan bagi mas­yarakat yang ingin bergabung dalam Minang Mart.

“Masyarakat bisa melihat dan mencontohnya. Nanti, kami juga akan lakukan pendampingan pada masyarakat tersebut. Seka­rang sudah ada 600 masyarakat yang berkeinginan bergabung dengan Minang Mart dan sedang dievaluasi,” katanya.

Apa yang disampaikan Dasril itu, kemungkinan akan jadi angan-angan. Diakui Dasril, keter­libatan PT RMM dalam penge­lolaan Minang Mart, merupakan investasi murni. Tidak berkaitan dengan PT Jamkrida atau Bank Nagari.

“Mereka membawa modal sendiri. Tidak ada kredit dari Bank Nagari atas Jaminan Jam­krida. Bahkan, saking profesio­nalnya, kami di PT Grafika juga tidak bisa intervensi penerimaan karyawan PT RMM itu,” kata Dasril.

Ada dugaan, PT Grafika tak terlibat sama sekali dalam penge­lolaan Minang Mart ini. Bukti­nya, seperti apa yang disampaikan Dasril tadi, untuk penerimaan karyawan saja PT Grafika tak bisa intervensi.

Mungkin karena itu pula, Direktur PT RMM Syaiful Bahri berani biloang bahwa toko Mi­nang Mart milik perusahaannya dalam waktu dekat akan melun­curkan 9 unit toko Minang Mart. Pertama di LubuK Begalung, Padang, kemudian menyusul di lokasi lain. Semuanya milik PT RMM.

Nah, mana milik masyarakat? Kantor saja, PT RMM akan ba­ngun sendiri. Mereka tak ingin bersentuhan dengan fasilitas dari Pemprov Sumbar.

Dalam Rapat Paripurna ber­sama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Rabu (28/9) lalu, Juru Bicara Fraksi Golkar Siti Izzati Azis mempertanyakan hal itu. Sitti terkejut ketika mengetahui pengelolaan Minang Mart me­libatkan pihak swasta, yakni PT RMM, bukan bagian dari  BUMD. Perusahaan tersebut nantinya direncanakan akan menjadi pe­ngelola dan pemasok barang-barang yang akan dijual di Mi­nang Mart. 

“Pengikutsertaan perusahaan swasta ini menggeser niat awal pendirian Minang Mart. Seba­gaimana diketahui, Minang Mart didirikan dengan semangat untuk mendorong pelaku UMKM bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin berat,” ujar Sitti.

Dikatakannya, keberadaan perusahaan swasta sekelas PT RMM tidak sinkron dengan ren­cana awal pendirian Minang Mart memajukan UMKM.  

“Mengikutkan perusahaan swasta bisa membuat peran UMKM di Minang Mart akan tersingkir,” tegasnya.

Dalam hal ini, Fraksi Golkar meminta Gubernur mem­pertim­bangkan kembali rencana meng­ikutsertakan PT. RMM. Tujuan­nya agar niat pendirian Minang Mart sesuai dengan yang diharap­kan. Selain itu untuk menghindari pro dan kontra yang bisa timbul di tengah masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh  Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus, pengelolaan Mart harus diserahkan pada pihak yang tepat. Jika itu tak dilakukan tujuan pendirian minang mart akan me­lenceng dari yang diinginkan.

“Konsep awal Minang Mart patut diacungi jempol, karena dengan melibatkan tiga BUMD, dinilai bisa meningkatkan harkat dan martabat UMKM di Sumbar, sekaligus perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk bisa mengintervensi harga pasar jika terjadi gejolak di pasar. Tetapi dalam perjalanannya banyak yang melenceng,”  ujar Guspardi yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Sumbar.

Menurutnya, pada konsep awal Minang Mart Pemprov Sum­bar menyinergikan tiga BUMD masing-masing PT Grafika, PT Jamkrida dan Bank Nagari, untuk menjalankan program tersebut. “Ini sudah melenceng jauh. Seba­gai pemilik program, pemerintah harus jujur pada masyarakat. Siapa pihak ketiga ini, “makhluk” yang tiba-tiba datang dengan nama PT RMM. Motivasinya apa, tujuan apa. Kami mendorong komisi III DPRD Sumbar untuk melaksanakan dengar pendapat dengan memanggil Pemprov Sumbar,” tuturnya.

Guspardi mengaku, sejak awal sudah menyangsikan kemampuan PT Grafika yang ditunjuk sebagai pengelola program Minang Mart, karena sektor bisnis ritel berbeda dengan bisnis percetakan yang digeluti PT Grafika selama ini. (h/len)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]