TOKOH SUMBAR MINTA PENANGGUHAN PENAHANAN

Irman Resmi Ajukan Praperadilan


Jumat, 30 September 2016 - 04:33:22 WIB
Irman Resmi Ajukan Praperadilan SEJUMLAH tokoh Minangkabau menggelar diskusi serta menggalang dukungan tanda tangan untuk permohonan penangguhan penahanan Irman Gusman ke KPK, Kamis (29/9).

JAKARTA, HALUAN  — Irman Gusman resmi me­nga­jukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (29/9). Upaya tersebut ditempuh Irman atas penangkapan dan penetapan status tersangka oleh KPK. Pengajuan praperadilan yang didaftarkan oleh pengacara Irman Gusman, Tommy Singh yakni dengan nomor No : 129/Pid.Prap/2016 tanggal 29 September 2016.

“Ya kita ajukan Praperadilan hari ini. Ini atas permintaan Pak Irman Gusman. Alasannya karena prosedur penangkapan, penahanan, penetapan tersangka. Saya kira normal aja (alasan pengajuan praperadilan),” ujar Tommy Singh, Kamis (29/9) seperti dilansir detik.com. “Itu bukan OTT (operasi tangkap tangan). Karena penyerahan uang itu ada jeda jarak. Selain itu juga tidak ada surat tugas penang­kapan,” sambung Tommy.

Tommy meminta para ang­gota DPD untuk tidak terburu-buru menentukan proses pember­hentian dan menunggu hingga sidang praperadilan usai. “Kita minta ini ke DPD supaya nggak terburu-buru menentukan sikap politis Pak Irman sebagai ketua. Karena kalau praperadilan ini kan cepat prosesnya. Tunggulah 1-2 minggu,” ujar Tommy.

Langkah praperadilan yang ditempuh oleh Irman Gusman akan menjadi dasar bagi DPD untuk nantinya melakukan proses pem­ber­hentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD.  “Itu belum, kan masih ada praperadilan. Tapi kita kan enggak tahu. Setelah hakim pra­peradilan selesai, baru kita ber­proses. Pemimpin kolektif 2 orang,” ujar Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad sebelumnya menya­takan, DPD menunggu langkah pengajuan praperadilan oleh Irman Gusman.

DPD segera menggelar rapat Panitia Musyawarah (Panmus) untuk membahas pergantian pimpinan di lembaga perwakilan tersebut, jika dalam pekan ini Irman Gusman tak mengajukan praperadilan.

Farouk menyatakan, DPD sengaja memberikan tenggat waktu bagi Irman untuk menga­jukan praperadilan supaya proses pergantian pimpinan DPD ber­langsung tanpa gangguan.

Sebab, kata Farouk, jika per­gan­tian dilakukan sekarang dan ternyata Irman menang dalam sidang praperadilan, akan meru­sak hasil pergantian pimpinan yang kemungkinan sudah rampung.

“Berkaca pada penangkapan KPK sebelumnya kan ada yang bisa lepas karena ternyata proses penetapan tersangkanya salah seperti Pak Budi Gunawan. Kami tidak mau seperti itu maka kami beri kesempatan Pak Irman untuk praperadilan di minggu ini,” kata Farouk.

Ia menambahkan penundaan pemilihan Ketua DPD yang baru tidak menyalahi Tata Tertib DPD Pasal 54 yang mengharuskan segera mengadakan rapat pari­purna pemilihan ketua baru se­lam­bat-lambatnya tiga hari usai pemberhentian ketua yang lama.

Menurut Farouk, rapat pari­purna pemilihan ketua baru hanya bisa dilakukan setelah keluarmya putusan hukum tetap.

Di Padang, sejumlah tokok Sumbar mengeluarkan pernyataan sikap pembelaan terhadap Irman. Mereka mendesak Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) mem­berikan tahanan luar.

Menurut tokoh masyarakat Shofwan Karim Kamis (29/9), warga Sumbar terus monitor perkembangan Irman Gusman di Jakarta. Termasuk, kepada pihak keluarga dan yang berkaitan dengan pertalian darahnya.

“Selain dukungan masyarakat Sumbar, Irman Gusman juga men­dapat semangat dari orang-orang Minang di Jakarta,” katanya.

Masyarakat Sumbar, lanjutnya ingin sekali menjenguk Irman Gusman ke Jakarta. Tapi, sa­yangnya tidak bisa. Karena untuk masuk ke KPK harus mengikuti prosedur yang jelas.

“Meskipun kami tidak bisa menjenguk Irman Gusman ke KPK. Tapi, masyarakat Sumbar akan mendoakan dan diberikan kelapangan,” ujarnya.

Penandatangan surat permo­honan penangguhan penahanan itu nantinya akan dikirim perwa­kilan ke Jakarta. “Kami mengha­rapkan, pembelaan yang kami lakukan mendapat respon dari KPK. Dan, penandatangan per­nya­taan ini bukan mengatas­namakan ormas, LSM ataupun Muham­madiyah. Tapi, atas ini­siatif pri­badi  tanpa unsur pak­saan atau sponsor . Dan, tidak pa­kai stempel dan kop surat,” ujarnya.

Tokoh Sumbar yang ikut me­nan­datangani diantaranya, H.Boy Lestari Dt Palindih, Alwi Kar­mena, Eko Yance Endrie, Mutazir S Dt Batuah, Drs.TBH. Moh Letter, Buya Mas’oed Abidin, H.Basril Djabar, Puti Reno Raudhah Thaib, H.Dasril Ilyas, Budiman Dt Malano­garang.(h/ade/ald)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]