BONGKAR KISRUH TANAH DI KOTO TANGAH

KPK Diminta Turun ke Padang


Jumat, 30 September 2016 - 04:34:23 WIB
KPK Diminta Turun ke Padang

Kisruh perkara tanah di Koto Tangah, Kota Padang kian memuncak. Tak hanya ‘perang’ data dan bukti melalui pengadilan, para pihak terkait juga saling lapor. Tifatul Sembiring, berkirim surat ke Kapolri. Pihak Lehar pun melapor ke KPK dan meminta lembaga antirasuah ini membongkar permainan sejumlah oknum di daerah ini.  

PADANG, HALUAN — Se­jumlah perkara sengketa hak di wilayah Koto Tangah, Kota Padang yang kini ber­proses di pengadilan,  mulai merembet ke ranah politik dan pidana. Pihak Lehar, Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Maboed yang me­me­nangkan perkara per­data No­mor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg, melapor ke Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK).

“Data-datanya sudah ka­mi siapkan. Besok (hari ini -red) laporan itu kami kirim. Kami meminta KPK turun ke Padang membongkar per­mainan oknum aparat yang menyebabkan kisruhnya per­soalan tanah di daerah ini,” kata MKW Lehar di­dampingi kuasa hukumnya Joni Sudirman, SH di Pa­dang, tadi malam.

Di lain pihak, sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring meminta Kapolri Jen­deral Tito Karnavian untuk me­nuntaskan persoalan tanah di wilayah Koto Tangah itu, secara bijak. Tifatul setelah mendengar laporan masyarakat dan mem­pelajari data-data yang ada, men­duga banyak elit negara yang diduga ikut bermain dalam kasus tanah yang mulai mencuat sejak awal tahun 2016 ini.

Tidak sampai di situ saja. Walikota Padang Mahyeldi An­sharullah yang baru saja pulang dari menunaikan ibadah haji, menyatakan akan membantu mas­yarakat Koto Tangah yang tanahnya berperkara secara advokasi.

“Ribut-ribut soal tanah di Koto Tangah ini telah membuat masyarakat resah. Saya sebagai walikota bertanggung jawab atas ketentraman masyarakat,” ujar Mahyeldi saat menyampaikan kata sambutan pada pembukaan MTQ Kota Padang di Kampus UPI YPTK, Sabtu (24/9) malam.

Baik pihak Lehar maupun Tifatul dan Mahyeldi yang me­ngatasnamakan masyarakat, sama-sama menduga, bahwa di balik kekisruhan persoalan lahan mas­yarakat Koto Tangah di empat kelurahan (Dadok Tunggul Hi­tam, Bungo Pasang, Aie Pacah dan Koto Panjang Ikur Koto) ada oknum dan elit yang bermain.

Informasi yang dihimpun Haluan, permainan yang diduga melibatkan oknum orang-orang penting itu, sudah berlangsung sejak lama. Akibatnya, status lahan dan legalitas hak yang ada di empat kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, itu menjadi sem­rawut dan tidak ada kepastian hukumnya. Padahal di atas lahan seluas 765 ha, sebagian di antara­nya sudah berdiri sejumlah ba­ngu­nan pemerintah, swasta dan masyarakat. Ada kampus Uni­versitas Bung Hatta, Universitas dan RS Baiturrahmah, SPBE, Kantor BPKP bahkan termasuk Kantor Walikota sendiri. 

Kekisruhan lahan itu semakin menjadi-jadi setelah terbitnya ribuan sertifikat di atas objek yang sudah diletakkan sita tahan oleh Pengadilan Negeri, Padang sejak tahun 1982 lalu itu. Mem­perjualbelikan dan memindah­tangankan objek yang berada di bawah pengawasan lembaga pe­ngadilan lalu menerbitkan serti­fikat di atas lahan tersebut, me­nurut Joni Sudirman, kuasa hu­kum Lehar adalah perbuatan melawan hukum dan ada unsur tindak pidananya.

“Kasus perbuatan melawan hukum ini sudah kami gugat ke pengadilan. Tergugatnya BPN, Yayasan Pendidikan Bung Hatta, Soehinto Sadikin dan Hendrino. Di tingkat Pengadilan Negeri, kaum Maboed menang. Satu lagi yang kami gugat yaitu Yayasan Baiturrahmah, perkaranya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Padang. Sedang dugaan tindak pidananya, sudah kami laporkan ke Polda Sumbar,” kata Joni.

Putusan Landraad

Dari dokumen yang dimiliki kaum Maboed, kekisruhan lahan di empat kelurahan di Koto Tangah itu, bermula dari adanya putusan Landraad Nomor 90 tahun 1931. Maboed digugat oleh Naamloze Veenotschap Expolitie Van Onrderen de Goederen. Pu­tusan Landraad memenangkan kaum Maboed dan mengakui tanah yang dikuasai Maboed adalah tanah ulayat atau tanah adat yang juga diakui Pemerintah Hindia Belanda sehingga harus dike­luarkan dari Eigendom Verpon­ding 1794 Surat Ukur 30/1917.

Pada tanggal 2 Desember 1982, Ketua Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan penetapan sita tahan atas objek perkara yang dimenangkan Maboed. Pene­tapan ini atas permohonan Jinun, MKW kaum Maboed waktu itu. Selanjutnya, tahun 1983 Penga­dilan Negeri Padang melak­sana­kan eksekusi dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang mengeluarkan tanah ulayat yang dikuasai kaum Maboed sesuai Surat Ukur Nomor 35 tahun 1982 yang dibuat Er­wandi, pegawai BPN Padang dari Eigendom Verponding Surat Ukur 30 tahun 1917.

Lalu, pada tahun 2010, atas permohonan kaum Maboed, PN Padang mengangkat sita tahan atas objek perkara. Dan, tanggal 17 Maret 2016, atas permohonan MKW Lehar, PN Padang mela­kukan tunjuk batas ulang atas lahan tersebut.

“Dari dokumen itu, sejak 1931 sampai 2016, semua lem­baga resmi, pengadilan maupun BPN mengakui lahan 675 hektar itu adalah hak kaum Maboed,” kata Joni.

Terakhir, Kepala BPN Padang Syafri, SH dalam surat tanggal 23 Agustus 2016, secara jelas me­ngakui, bahwa permohonan pe­nerbitan sertifikat atas nama MKW Lehar, pelaksanaannya mengacu kepada Berita Acara Tunjuk Batas Perkara Nomor 30 tahun 1931 oleh juru sita PN Padang tanggal 17 Maret 2016.

“Sekarang, persoalan pokok­nya adalah, siapa sesungguhnya yang bermain sehingga sejak diletakkan sita tahan dan objek berada di bawah pengawasan pengadilan, kok bisa berpindah tangan, diperjualbelikan sampai terbit ribuan sertifikat? Kami duga ada oknum-oknum yang terlibat. Makanya kami minta KPK turun ke Padang, tolong bongkar kons­pirasi besar ini,” kata Joni Sudirman.

Tanah Verponding

Sementara Walikota Padang Mahyeldi dalam keterangannya, Sabtu (24/9) menegaskan, bahwa lahan yang diklaim kaum Ma­boed itu adalah tanah Eigendom Verponding 1794 yang dulunya tanah Pemprov Sumbar yang disertifikatkan oleh penduduk Kota Padang.

Keterangan Mahyeldi di­perkuat oleh Wakil Walikota, Emzalmi. Katanya, lahan perkara ini dulunya tanah Verponding 1794 yang diserahkan Negara kepada Pemprov setelah ke­merdekaan RI 1945. Lalu, Pemprov memberikan tanah itu kepada masyarakat Kota Padang.

Karena sejarah lahan itulah, baik Mahyeldi maupun Emzalmi meminta, agar Pemprov dalam kisruh lahan terakhir, diminta ikut membantu dalam proses hu­kumnya, nanti.

Emzalmi juga mengatakan, ribuan sertifikat yang telah dikan­tongi masyarakat, harus menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumbar. “Jangan Pemprov me­nutup mata atas kondisi yang berkembang sekarang dan me­nyerahkan ini kepada Pemko Padang saja,” katanya.

Kepala BPN Padang Syaf­ri yang mau dikonfirmasi Ha­luan di kantor BPN di Ujung Gurun, Padang Barat, kemarin, tidak berada di kantor. Hanya nomot HP Kabag TU, Herman yang diberi oleh staf  BPN. Sete­lah ditelepon via seluler, Herman tidak berani mengeluarkan ko­mentar terkait persoalan sengketa tanah Makboed ini. Setelah itu, Haluan mencoba menelpon Syafri, namun nomor HP-nya tidak aktif dan SMS yang dikirim tidak masuk.

Namun, dalam pertemuan masyarakat Koto Tangah dengan Walikota Padang, di Aula Ba­gindo Aziz Chan, Sabtu (4/9), Kepala BPN Kota Padang Syafri menuturkan tidak hanya mas­yarakat Koto Tangah saja yang dituntut oleh ahli waris kaum Maboed atas tanah seluas 765 hektar itu. BPN Padang juga dituntut karena telah menge­luarkan sertifikat kepada masya­rakat sejak hak sita tahun 1982 dikeluarkan oleh pengadilan.

“Kami juga dituntut oleh ahli waris kaum Maboed (Lehar-red) karena mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat. Mereka me­nginginkan sertifikat ini dicabut dan saat ini proses hukumnya sedang berlangsung,” kata Syafri di hadapan ratusan masyarakat Koto Tangah, waktu itu.

Diakuinya, selama proses hukum ini, BPN tidak bisa mem­proses sertifikat baru di wilayah yang disengketakan yaitu di Kelurahan Bungo Pasang, Aie Pacah, Dadok Tunggul Hitam dan Ikur Koto sampai proses sengketa ini jelas persoalannya. Ketidak­beranian BPN ini dikarenakan ada surat dari kaum Maboed yang meminta sementara waktu tidak merespon berkas masyarakat yang ingin mengurus sertifikat.

“Surat itu masuk bulan Okto­ber 2015 kemarin. Sejak itu kami tidak bisa memproses permo­honan masyarakat untuk mem­buat sertifikat tanahnya sampai proses sengketa ini selesai,” kata Syafri. (h/ang/ze)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 08 Februari 2017 - 10:44:52 WIB

    Petugas KPK Datangi Balaikota Padang

    Petugas KPK Datangi Balaikota Padang PADANG, HALUAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting di Kota Padang, sekaitan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di beberapa daerah di Sumbar. Pemerintah Kota Padang menyambu.
  • Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:43:42 WIB
    KASUS TANAH DI KOTO TANGAH DIDUGA MELIBATKAN BANYAK OKNUM PEJABAT

    Warga Dukung KPK ke Padang

    Warga Dukung KPK ke Padang PADANG, HALUAN —Se­jumlah warga Koto Tangah mendukung Komisi Pem­be­ran­tasan Korupsi (KPK) turun ke Padang dan membongkar permainan oknum aparat dan pejabat yang membuat kisruh status tanah di empat kelu­rahan di Kec.
  • Senin, 19 September 2016 - 03:54:56 WIB

    Kuasa Hukum Tommy S Bhail: Irman Jajaki Kemungkinan Praperadilankan KPK

    Kuasa Hukum Tommy S Bhail: Irman Jajaki Kemungkinan Praperadilankan KPK PADANG, HALUAN – Penangkapan Ketua DPD RI Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (17/9) dinihari lalu, mengagetkan rakyat republik ini, apalagi bagi masyarakat Sumbar. .
  • Rabu, 28 Oktober 2015 - 20:13:53 WIB

    KPK: Tak ada Kebijakan yang Dikriminalisasi

    PADANG, HALUAN – Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan kepala daerah dan pembuat kebijakan tidak perlu takut akan tersandung kasus hukum. Sejauh kebijakan yag dibuat tidak m.

  • Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:29:18 WIB

    KPK dan BPKP Supervisi ke Kejati

    KASUS MENGENDAP DI TIGA DAERAH

    PADANG, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) me­lakukan supervisi terhadap sejumlah kasus yang meng.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]