Kepri Tampung 2.547 Pegawai


Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:17:06 WIB

TANJUNG PINANG, HALUAN—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri resmi menampung 2.547 pegawai kabupaten/kota Se-Kepri. Ini setelah terjadi proses pengalihan kewenangan sejumlah pegawai di beberapa bidang seperti guru, penyuluh dan pengawas. 

Proses penampungan ke­wenangan itu dilakukan lewat proses serah terima personil di Gedung Daerah, Tan­jung­pi­nang, kemarin. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri Misni mengatakan, serah te­rima ini dilakukan untuk me­ngalihkan kewenangan pe­merintah kabupaten/kota ke Pemprov Kepri.

Terdapat beberapa ke­we­nangan yang dialihkan dari kabupaten /kota ke Provinsi Kepri diantaranya urusan pen­didikan menengah, urusan kehutanan, urusan kete­naga­kerjaan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan status ke­pegawaiannya, yang otomatis berubah menjadi pegawai Pem­prov Kepri.

“Dengan adanya penga­lihan kewenangan ini, akan ada beberapa tugas-tugas pe­me­rintahan dalam lingkup ka­bupaten/kota akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepri,” ujar Misni. Pemberlakuan peralihan ini akan dimulai Pegawai Neigeri Sipil (PNS) kabupaten/kota akan beralih ke PNS Provinsi Kepri ini akan berlaku pada 1 Januari 2017.

Dilanjutkan Misni, yang mana untuk belanja pegawai gaji pokok dan tunjangan masih menjadi kewenangan kabu­paten/kota hingga 31 Desember 2016. “Dan akan berangsur-angsur berpindah dan menjadi tanggungjawab Provinsi pada Januari 2017,” ujar Misni.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun meng­harapkan dengan adanya pe­ngalihan kewenangan ini akan meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

“Semua alat dan prasarana masih berada di kabupaten dan kota. Maka dari itu, kami berharap koordinasi dapat berjalan seperti biasa. Kami sadar, pasca serah terima ini kedepannya pasti ada plus minusnya, maka dari itu perlu diberikan kesamaan pemikiran, konektivitas hati,” kata Nurdin.

Yang mana, sambung Nur­din dengan adanya konektifitas dan sinergi antara kabupaten dan kota dengan provinsi me­rupakan bentuk refleksi bahwa para pemimpin pemerintahan daerah se-Provinsi Kepri ber­komitmen, konsisten  serta  taat dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tentunya hal ini me­ru­pakan tantangan pada semua tin­gkatan pemerintahan daerah di provinsi sehingga dibutuhkan koordinasi,   harmonisasi dan sinkronisasi demi mening­katkan mutu pelayanan di segala bidang urusan pe­me­rintahan,” jelas Nurdin Kembali

Berdasarkan pera­turan penyerahan do­ku­men prasarana serta dokumen (P2D) hingga paling lambat 2 Ok­tober 2016. Adapun serah terima pendanaan paling lam­bat tanggal 31 Desember 2016 mendatang. Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

Namun pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada APBD provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Selama Oktober, November dan Desember 2016, gaji dan tunjangan PNS tetap dibe­bankan pada APBD kabupaten/kota.

Adapun rincian pegawai kabupaten dan kota yang pin­dah ke Provinsi sebanyak 2.547 orang dengan latar belakang pengawas ketenagakerjaan, pengelola pendidikan mene­ngah (guru), bidang kehutanan dan bidang energi dan SDM.

Sedangkan pegawai daerah yang pindah ke pusat akibat ketentuan ini, sebanyak 12 orang dengan latar belakang penyuluh perikanan, dan bi­dang ESDM khususnya Ins­pektur Tambang dan Migas. Adapun pegawai provinsi yang beralih ke kabupaten/kota seba­nyak 10 orang dengan latar belakang metrologi legal beru­pa tera, tera ulang dan pe­ngawasan.

Tak hanya Nurdin, Ketua DPRD Jumaga Nadeak SH juga mengatakan sangat menyambut baik peralihan kewenangan ini. “Dengan menjadi tang­gung­jawab Kepri, maka kami, DP­RD mengharapkan dapat me­ningkatkan pelayanan mak­simal kepada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi da­erah,”kata Jumaga.

Jumaga juga meminta kepa­da Pemprov Kepri untuk mela­kukan inovasi dan terobosan pelayanan. “Komunikasi antara kabupaten dan kota juga harus terus dijalankan. Karena ba­gaimanapun operasionalnya masih berada di kabupaten kota,” papar Jumaga.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang, Lis Dar­man­syah mengatakan pengalihan urusan pemerintahan dari Pem­ko ke Provinsi, yang harus segera didudukan adalah me­ngenai tenaga guru SMA non-ASN. “Saat ini kita ada 470 guru non-ASN, untuk itu ini perlu segera di bahas, terutama mengenai gaji mereka,” ujar Lis.

Pemko tidak bisa mem­bayar jika porsi kewenangan sudah diambil, karena begitu kewenangan diambil, undang-undang sudah membatasi kita untuk menganggarkan. Jadi nanti siapa yang akan mem­bayar mereka, tidak mungkin gaji pegawai provinsi yang membayar kota,” kata Lis.

Untuk Pengalihan ASN Kota ke ASN Provinsi Kepri, mengenai belanja pegawai akan menjadi tanggungjawab Pro­vinsi Kepri per 1 Januari 2017. (h/hk)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 13 Desember 2016 - 00:49:19 WIB

    Polda Kepri Tingkatkan Pengamanan

    Batam, Haluan — Kepo­lisian Daerah Kepulauan Riau meningkatkan pengamanan de­ngan menambah personel patroli menyusul penemuan bom di Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat, yang akan diledakkan oleh ke­lompok teroris di Istan.
  • Jumat, 09 Desember 2016 - 00:57:28 WIB

    Kepri Terima DIPA Rp7,071 Triliun

    Tanjungpinang, Haluan— Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2017 sekitar Rp7,071 triliun untuk tujuh kabupaten dan kota di wilayah itu. DIPA bersumber dari dana desa dan dana i.
  • Kamis, 24 November 2016 - 00:29:42 WIB

    Polda Kepri Musnahkan 19,5 Kg Sabu

    Polda Kepri Musnahkan  19,5 Kg Sabu BATAM, HALUAN — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepri) kembali me­mus­nahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 19,5 kilogram (kg) di Lapangan Upacara Mapolda Kepri, Batu Besar, Keca­matan Nongsa, Kota Batam, Rabu.
  • Selasa, 25 Oktober 2016 - 01:18:13 WIB

    Sekdaprov Kepri Awasi Tes Narkoba

    TANJUNGPINANG, HA­LU­AN — Pemerintah Provinsi (Pem­prov) Kepri tidak ingin pa­ra pejabatnya tersandung kasus nar­koba. Karena itu, sebanyak 438 pejabat yang mengikuti penilaian kompetensi (asses­sment) menjalani tes u.
  • Rabu, 19 Oktober 2016 - 00:23:10 WIB

    Pemprov Kepri Segera Lakukan Assesment Pegawai

    TANJUNGPINANG, HA­LU­AN — Dalam beberapa hari ke depan atau dalam minggu ini, Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Kepulauan Riau akan melakukan as­sesment (Penilaian,red) ter­hadap pegawai eselon II, III dan IV. Tujuan ases.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]