Menunggu Langkah Kongkret Presiden


Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:26:23 WIB
Menunggu Langkah Kongkret Presiden Ilustrasi.

Setelah penangkapan dan penetapan tersangka Irman Gusman oleh KPK, Presiden Joko Widodo semacam memberikan instruksi kepada seluruh pejabat Negara agar berhenti melakukan korupsi. Arahan ini dapat dikatakan sebagai respons dari keprihatinan Presiden atas tindak pidana korupsi yang terus terjadi di Indonesia, terutama yang melibatkan pejabat negara.

Jika kita kaji secara ek­plisit, Presiden semacam mem­berikan intruksi bahwa perang melawan korupsi harus lebih gencar lagi. Hal ini juga ber­tujuan agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun demikian, hal itu tidak akan terwujud bila tidak ada langkah kongkret yang diambil pemerintah un­tuk memberantas korupsi.

Menunggu Langkah Pemerintah

Setelah lebih dari dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK berjalan, belum ada satu pun kebijakan yang dapat menggambarkan keber­piha­kan pemerintah terhadap pem­berantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi bah­kan dapat dikatan selalu men­dapat serangan secara siste­matis baik itu yang berasal dari pemerintah maupun legislatif.

Kekuatan politik seolah menjadi momok menakutkan bagi upaya pemberantasan korupsi. Bahkan beberapa kali kewenangan Komisi Pem­be­rantasan Korupsi dalam upaya untuk memerangi korupsi te­ran­cam dikebiri. Dari legis­latif, beberapa kali ada upaya untuk merevisi Undang-Un­dang KPK dengan di dalamnya memasukkan pasal pelemahan dan penghapusan wewenang KPK untuk melakukan penya­dapan, padahal kewenangan itulah yang selama ini dapat menjadi sanjata terbaik KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-JK dika­bar­kan rela melakukan barter politik dengan DPR hanya untuk melancarkan Undang-Undang Tax Amnesti.

Kini, kita tunggu langkah apa yang akan ambil peme­rintah setelah presiden melon­tarkan kalimat yang bernuansa kekesalan terhadap korupsi. Sebab menghentikan korupsi di bangsa ini butuh upaya luar biasa yang bukan hanya sebatas wacana. Langkah kong­­krit diperlukan, sebab ko­rupsi telah terlanjur menjadi “budaya” yang sukar untuk di berantas. Bukti nyata dari hal itu adalah dengan banyaknya pejabat negara yang terlibat korupsi, bahkan orang yang menyatakan diri antikorupsi sekalipun ikut terlibat.

Saat ini, pejabat negara dan korupsi telah menjadi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pejabat negara menyatakan dukungannya terhadap upaya pembe­ran­tasan korupsi hanya untuk mendapat simpati atau pen­citraan belaka. Sebab mereka hanya menyatakan diri anti­korupsi ketika kesempatan untuk korupsi itu tidak ada.

Hal ini sejalan dengan pe­mahaman yang penulis da­patkan dari diskusi kecil-ke­cilan bersama polisi lalu lintas beberapa waktu lalu. Sebagian besar dari orang-orang yang antikorupsi adalah mereka yang tidak memiliki kesem­patan untuk korupsi. Untuk itu, pemerintah perlu mengam­bil langkah tegas un­tuk mena­ta ulang sistem pem­berantasan korupsi di Indonesia.

Pemerintah dapat belajar pada langkah konkrit mantan Presiden B.J. Habibie, yang pada masanya lahir UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tin­dak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini tercipta akibat mengguritanya praktik ko­rupsi di masa Orde Baru.

Era Gus Dur dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto. Namun, tim ini hanya berumur satu tahun. Selanjutnya, Gus Dur juga membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Ne­gara (KPKPN) yang berumur empat tahun. Pada 2002, di eranya Megawati, melalui UU No. 30/2002 KPK dibentuk.

Itu beberapa perkem­ba­ngan upaya pemberantasan korupsi yang dapat dijadikan contoh oleh pemerintahan era Joko Widodo. Namun, per­kembangan tersebut ju­ga memicu koruptor semakin beradaptasi untuk menghindari jeratan hukum. Dan salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan berusaha mengkebiri kewenangan KPK melalui revisi UU No.30/2002 tentang KPK.

Untuk itu, salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah me­nye­lamatkan Undang-Undang KPK. Sebab saat ini, upaya untuk merevisi UU KPK masih sebatas ditunda. Pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan menarik diri dari upaya revisi UU KPK tersebut, karena revisi UU KPK ibarat bom waktu yang mengancam upaya pemberantasan korupsi.

Kemudian yang kedua, pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan men­ciptakan hukuman berat bagi koruptor. Seperti halnya kete­gasan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan terorisme dengan mencip­takan hukuman yang kejam. Sejauh ini, keseriusan peme­rintah dalam melakukan upaya pemberantasan kejahatan luar biasa (ekstraordinary crime) baru terlihat di dua jenis kejahatan itu, sementara untuk korupsi masih saja divonis ringan.

Penerapan hukuman mati atau setidaknya penjara se­umur hidup dirasa perlu dite­rapkan terhadap tindak pidana korupsi sebagai langkah awal untuk menciptakan efek jera. Sejauh ini, hukuman mati hanya berlaku untuk korupsi yang dilakukan dalam “ke­adaan tertentu”, yaitu, apabila tindak pidana tersebut dilaku­kan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (lihat Pasal 2 UU Tipikor). Bila Presiden Joko Widodo serius ingin memberantas korupsi, maka saatnya pemerintah meng­gagas perubahan UU No. 20/2001 tentang Pembe­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan Pasal hukuman mati didalamnya.

Korupsi dapat mencip­ta­kan kemiskinan yang semakin parah, bahkan efek mematikan dari korupsi jauh lebih besar bila dibandingkan dengan terorisme dan penyalah­gu­naan narkoba. Meski tidak secara langsung menimbulkan efek bahaya, namun berlahan-lahan tapi pasti akan mengi­ring jutaan rakyat Indonesia ke­jurang kesengsaraan. Bila te­roris mengancam seke­lom­pok orang, penyalahgunaan nar­koba mengancam orang-orang yang sengaja menya­lah­gu­nakan narkoba, maka ko­rupsi mengancam jutaan nya­wa de­ngan tidak memandang usia.

Oleh karena itu, langkah tegas pemerintah dalam upaya memerangi korupsi sangat diharapkan. Bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas dengan upa­ya yang luar biasa, dan sebagai wahana untuk memberantas korupsi tersebut mem­butuh­kan sinergitas semua kala­ngan. Semoga hal tersebut dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan korupsi yang telah membudaya di bangsa ini, dan diharapkan pula, langkah kongrit pemerintah dapat memutus mata rantai korupsi. Dengan demikian, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara yang bersih dari korupsi. ***

 

ANTONI PUTRA
(Aktivis UKM Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas)
 


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 15 Agustus 2017 - 11:29:33 WIB

    Menunggu Penanganan Medis dan Butuh Uluran Tangan, Bayi Berkelamin Ganda itu Belum Diberi Nama

    Menunggu Penanganan Medis dan Butuh Uluran Tangan, Bayi Berkelamin Ganda itu Belum Diberi Nama Umur bayi mungil itu sudah empat hari, tapi kedua orangtuanya masih harus bersabar untuk menyematkan sebuah nama untuk bayi itu. Sebab, sehari setelah dilahirkan, dokter menyampaikan bahwa bayi mereka berkelamin ganda..
  • Kamis, 24 November 2016 - 00:46:16 WIB

    Menjual Pulau, Menunggu Bom Waktu

    Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan: bumi, air dan kekayaan alam yang ter­kan­dung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tapi kok bisa sejumlah pulau di Indonesia dijual ke pihak asing? Sebab, kalau baha­sa­nya DIJUAL, artin.
  • Kamis, 22 September 2016 - 04:14:32 WIB

    Menunggu Gaung Tax Amnesty

    Menunggu Gaung Tax Amnesty Harus diakui, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan tax amnesty dibuat secara terburu-buru karena banyak proses politik yang menyebabkan tertundanya pembuatannya. Penyelesaian kilat menyebabkan Undang- Undang tidak sempu.
  • Kamis, 14 April 2016 - 13:55:48 WIB

    PAW Aprianto Tinggal Menunggu Hari

    PADANG, HALUAN—Proses Per­gantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PDI Perjuangan, tinggal menunggu hari..
  • Rabu, 30 Desember 2015 - 02:49:17 WIB

    Menunggu Terompet Laku Jelang Tahun Baru

    Menunggu Terompet Laku Jelang Tahun Baru Sesekali Weri (38) me­niup te­rompet di tangannya. Meskipun kadang suara terompetnya dihimpit bunyi klakson angkot yang me­me­kakkan telinga, Weri tetap tak mau kalah..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]