Mulai Hari Ini, Denda PKB dan BBNKB Dihapus


Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:37:09 WIB

PADANG, HALUAN—Pemprov Sumbar kembali memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor di daerah ini. Keringanan tersebut berupa penghapusan sanksi ad­mi­nistrasi atau denda Pajak Ken­daraan Bermotor (PKB) dan penghapusan sanksi ad­mi­nistrasi atau denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Yang kita hapus adalah sanksi administrasi atau den­danya. Jika pemilik terlambat membayar PKB/BBNKB, ti­dak dikenakan biaya. Mes­kipun sudah terlambat be­berapa ta­hun lamanya, tidak bayar denda,” terang Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang, Jaya Isman, Jumat (30/9) di Pa­dang.

Kebijakan ini efektif ber­laku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2016, dan tertuang dalam SK Gubernur Sumbar No.903/01/Peng-DPKD-2016 dan berlaku selama 2 bulan. Kebijakan serupa juga diterapkan se­belumnya pada periode Feb­ruari-Maret 2016, dan hasil­nya cukup sig­nifikan bagi pening­katan pendapatan.

Dikatakan, bagi wa­jib pajak kendaraan bermotor yang mem­bayar pajak setelah 30 November 2016, oto­matis berlaku keten­tuan biasa, dikenakan sanksi administrasi atau denda jika terlambat bayar pajak.

“Proses peng­ha­pu­san sank­­si administrasi atau denda PKB dan BBNKB ini, dapat dila­kukan di UPTD Pelaya­nan Pajak Provinsi se Sumatera Barat atau Kantor Bersama Samsat,” katanya lebih lanjut.

Dikatakan, kebijakan peng­hapusan denda PKB dan BBN­KB ini dimaksudkan untuk mendorong pening­katan par­tisipasi wajib pajak agar segera melunasi kewaji­bannya, dan juga untuk opti­malisasi pen­dapatan daerah dari PKB dan BBNKB.

Tak dipungkiri pula, terja­dinya perlambatan pertum­buhan ekonomi nasional, ber­dampak pada menu­run­nya kemampuan daya beli ma­syarakat. Lebih jauh, ber­pe­ngaruh pula pada pemba­yaran pajak kendaraan.

“Pemprov Sumbar sangat menyadari, daya beli mas­yarakat menurun yang me­nyebabkan penundaan pem­ba­yaran PKB dan BBNKB. Na­mun dengan memberikan keri­nganan berupa peng­hapusan denda ini, kita ha­rapkan ma­syarakat dapat me­nunaikan kewajibannya mem­bayar PKB/BBNKB,” katanya.

Dari kebijakan ini, pihak­nya berharap dapat mencapai target pendapatan daerah yang dite­tapkan tahun 2016 ini sebesar Rp584,4 miliar. Sebab dari ke­bijakan serupa pada Februari-Maret 2016 lalu, cukup efektif men­dong­krak pendapatan daerah.

“Penghapusan denda PKB dan BBNKB pada perio­de Februari-Maret 2016 lalu yang diperoleh 18 UPTD Pelayanan Pajak Provinsi se Sumatera Barat, berhasil meningkatkan peneri­maan PKB Rp18,78 miliar,” katanya.

Capaian penerimaan pen­da­patan itu dominan disum­bang sepeda motor, karena memang pemilik sepeda mo­tor yang paling banyak menung­gak pem­bayaran pajaknya.

Untuk mendongrak pajak sepeda motor ini, pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan seluruh lurah di Pa­dang. Dengan bantuan lurah, pemilik kendaraan ‘diuber’ dengan mendatangi alamatnya sesuai yang tertera dalam STNK/PKB. (h/vie)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]