FORUM NAGARI TIGO SANDIANG TERBENTUK

Siap Mediatori Sengketa Tanah dengan Kaum Makboed


Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:40:14 WIB
Siap Mediatori Sengketa Tanah dengan Kaum Makboed EMPAT Kerapatan Adat Nagari (Pauh V, Pauh IX, Nanggalo dan Koto Tangah) sepakat membentuk Forum Nagari Tigo Sandiang untuk mediatori sengketa tanah dengan Kaum Makboed

PADANG, HALUAN — Se­jak Pengadilan Negeri Pa­dang mengeluarkan surat W3.U1.998/HK.02/III/2016 tentang Tunjuk Batas Objek Perkara tanggal 28 Maret 2016 kepada Lehar (Mamak Kepala Waris Kaum Ma­boed), masyarakat empat Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah buncah. Pasal­nya, Surat lanjutan dari hak sita jaminan tahun 1982 ini berimbas kepada hak tanah dan sertifikat masyarakat. Sampai September 2016 ini, terjadi beberapa gesekan antara Masyarakat Koto Tangah dengan Kaum Makboed. Menyikapi hal ini, empat Kerapatan Adat Nagari (Pauh V, Pauh IX, Nanggalo dan Koto Tangah) membentuk Forum Nagari Tigo Sandiang sebagai mediator dalam persoalan seng­keta tanah ini.

Forum Nagari Tigo Sandiang yang diresmikan tanggal 27 Sep­tember 2016,  berkantor di sam­ping SPBU depan Rumah Sakit Siti Rahmah, By Pass. Selain menelaah kasus sengketa tanah kaum Makboed, forum ini juga sebagai pusat informasi yang valid bagi masyarakat yang tanah­nya masuk dalam sengketa tanah Eigendom Verponding 1794 ini.

“Pengurus KAN dan tokoh masyarakat dari empat Nagari yang wilayahnya masuk dalam per­soalan sengketa tanah kaum Ma­boed yang berinisiatif untuk membentuk Forum Nagari Tigo Sandiang ini. Kami melihat ba­nyak kesimpangsiuran informasi terkait sengketa ini. Akibatnya masya­rakat resah dan bisa ber­potensi anarkis,” kata Ketua Forum Nagari Tigo Sandiang, Marzuki Onmar Kepada Haluan, Jumat (30/9).

Dijelaskannya, pembentukan forum ini terjadi secara spontan, setelah terjadinya bentrokan antara masyarakat dengan petugas keamanan yang sedang menga­mankan juru ukur petunjuk batas dari pihak Lehar di kelurahan Sungai Sapih, 25 Agustus 2016 lalu. Jika tidak ada wadah untuk mengakomodir persoalan ini, diprediksi potensi bentrokan akan terus berlangsung.

“Masyarakat butuh wadah yang mengakomodir sekaligus memediatori persoalan ini agar tidak ada pihak-pihak yang men­curi start sebelum proses hukum selesai. Jika tidak, bentrokan antara masyarakat dengan petugas seperti sebelumnya akan ter­ulang,” tuturnya.

Dalam perjalanannya nanti, Forum Nagari Tigo Sandiang ini akan mengumpulkan berbagai dokumen, data dan informasi berdasarkan bukti materil yang valid untuk menjawab sengketa tanah itu. Baik dari pihak kaum Maboed maupun dari Masyarakat Koto Tangah.

“Kami akan menginvestigasi persoalan ini. Mana yang benar dan mana yang diselewengkan selama ini. karena itu, jika ada masyarakat dan Kaum Maboed yang memiliki data untuk mem­perkaya informasi sengketa ini, dapat diserahkan kepada forum ini. Di samping itu, forum ini juga mengawasi proses kerja berbagai instansi yang me­ngurus sengketa tanah ini. Jadi masyarakat tidak perlu resah lagi. Karena sudah ada koordinasi satu pintu,” kata Marzuki.

Senada, Sekretaris Forum Nagari Tigo Sandiang, Evy Yandri mengatakan pembentukan Forum Nagari Tigo Sandiang ini hasil dari rekomendasi Walikota Pa­dang yang menginginkan seng­keta tanah ini bisa selesai tanpa ada keresahan di tengah mas­yarakat, apalagi anarkis.

“Sengketa ini merupakan persoalan yang besar. Untuk menanggapinya, harus bersabar dan bijak. Tidak boleh ada anar­kis karena akan merugikan ba­nyak pihak,” katanya.

Sebelumnya, sejak mencuat­nya kepermukaan sengketa tanah kaum Maboed seluas 765 Hektare di empat kelurahan (Bungo Pa­sang, Aie Pacah, Dadok Tunggul Hitam dan Ikur Koto) membuat keresahan di tengah masyarakat. Beberapa kali keluar surat dari Pengadilan Negeri Padang untuk Sita Jaminan atau Eksekusi be­berapa bangunan di Kelurahan Aie Pacah.

Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu akan persoalan seng­keta tanah ini menjadi kaget dan menolak dieksekusi. Termasuk beberapa yayasan pendidikan dan tempat usaha yang masuk dalam areal yang disengketakan. Sempat terjadi bentrokan dan kericuhan antara petugas keamanan dan masyarakat.

Persoalan ini merujuk kepada hasil putusan pengadilan Belanda No 90 Tahun 1931 dalam perkara perdata antara NV Exploitie Van Onrderen De Goedeeren (peru­sahaan karet milik pemerintah Belanda) dengan Maboed dan Oesoes atas tanah 765 hektare ini. Hasil sidang ini memenangkan Maboed dan Oesoes sebagai pemilik sah atas tanah ini. (h/adv)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]