KASUS TANAH DI KOTO TANGAH DIDUGA MELIBATKAN BANYAK OKNUM PEJABAT

Warga Dukung KPK ke Padang


Sabtu, 01 Oktober 2016 - 03:43:42 WIB
Warga Dukung KPK ke Padang

Bak pohon besar, kasus lahan di Koto Tangah tampaknya mempunyai cabang dan ranting yang amat rimbun. Masing-masing pihak menduga, kisruh tanah ini melibatkan banyak elit dan aparat negara. Wajar masyarakat  mendukung  KPK turun ke Padang membongkar cabang dan ranting oknum yang membuat kelibut ribuan warga ini.

PADANG, HALUAN —Se­jumlah warga Koto Tangah mendukung Komisi Pem­be­ran­tasan Korupsi (KPK) turun ke Padang dan membongkar permainan oknum aparat dan pejabat yang membuat  kisruh status tanah di empat kelu­rahan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang itu.  

“Sebagai warga yang pu­nya rumah dan lahan di sini, kami mendukung KPK turun ke Padang agar terbongkar siapa sesungguhnya yang bermain dalam masalah lahan di daerah ini,” kata M Nasir (63), warga RT 03 RW 06 Kelurahan Koto Panjang, Ikur koto kepada Haluan, kemarin.

Senada dengan Nasir, Nur­lina (43) yang juga warga RT 03 RW 06 Kelurahan Koto Panjang, menyambut baik bila lembaga anti rasuah itu, mengusut permainan aparat dan pejabat yang menyebab­kan kekisruhan di tengah masyarakat.

“Kapan perlu bongkar, siapa saja pejabat yang ber­main. Tangkap dan penja­rakan mereka yang terlibat. Lalu pastikan, aturan berjalan de­ngan benar,  agar persoalan lahan di daerah ini bisa jernih ke depannya,” kata M Nasir. 

Harapan warga untuk mem­bersihkan permainan oknum dalam masalah tanah ini, sejalan dengan kerisauan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. Pekan lalu, Sofyan me­nyambangi Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi (KPK) dan bertemu dengan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief.

Selain soal calo tanah, keda­tangan Sofyan Djalil ke KPK adalah untuk membahas sejumlah permasalahan terkait pengurusan tanah di kementerian tersebut yang selama ini dinilai masih lama. Termasuk membicarakan percepatan reformasi di bidang agraria.  Wakil Ketua KPK, Laode mengatakan, sejak lima tahun lalu KPK sudah mengkaji persoalan pertanahan bersama kementerian ATR/BPN. KPK ingin mengin­ventarisasi persoalan di bidang tanah. 

Ketika disinggung masih adanya oknum pejabat di kemen­terian ATR/BPN yang menjadi calo dalam proses jual beli tanah warga, Laode mengatakan, masa­lah tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam perte­muan ini. “Itu yang dibicarakan detail,” kata dia.

Saling Lapor

Seperti diberitakan Haluan kemarin, kisruh lahan seluas 765 hektar di empat kelurahan yakni Kelurahan Dadok Tunggul Hi­tam, Air Pacah, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikur Koto Keca­matan Koto Tangah itu, berawal dari putusan Landraad Nomor 90 tahun 1931. Putusan itu meme­nangkan kaum Maboed. Sejum­lah penetapan Pengadilan Negeri Padang, termasuk Putusan Per­kara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg, juga memenangkan kaum Maboed melalui MKW-nya Lehar.

Dalam masa sita tahan atas objek perkara dari tahun 1982 sampai 2010, ternyata di atas lahan itu sudah muncul ribuan sertifikat, baik untuk lembaga pemerintahan, swasta maupun perorangan. Peralihan hak sampai penerbitan sertifikat di atas objek yang diletakkan sita tahan oleh pengadilan itulah, yang diper­soalkan Lehar. Melalui kuasa hukumnya, Lehar menggugat sejumlah pemilik sertifikat di atas lahan tersebut. Lalu, soal dugaan pemalsuan dan permainan se­jumlah oknum pejabat itu, dila­porkan ke Polda Sumbar.

Di sisi lain, anggota DPR RI Tifatul Sembiring yang mengaku mendapat laporan dan data dari masyarakat Koto Tangah, men­duga ada keterlibatan elit Negara dalam perkara lahan 765 hektar itu. Tifatul pun menyurati Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk menuntaskan masalah ini. Seiring dengan itu, Walikota Padang Mahyeldi, juga menyiapkan se­jum­lah langkah untuk meng­hadapi klaim kaum Maboed ini. Walikota yang mengklaim untuk membela kepentingan rakyat, me­nyiapkan tim advokasi untuk melindungi kepentingan warganya.

Anehnya, seperti yang dikata­kan Joni Sudirman, SH, kuasa hukum Lehar, sampai awal pekan ini, pihak Lehar belum pernah diundang untuk membicarakan masalah ini. “Kalau mau me­nyelesaikan, kan logikanya harus dipanggil para pihak. Apalagi Lehar juga adalah warga Koto Tangah yang notabene adalah warga Pak Wali juga,” kata Joni. 

Menurut Joni, sebaiknya Wali­kota Padang tidak membawa-bawa nama rakyat, sebab sebagian besar masyarakat yang tinggal di atas objek 765 hektar itu, tidak resah seperti yang dinyatakan selama ini. “Pihak Lehar tidak pernah mau berlawanan dengan saudara-saudaranya yang sudah menempati lahan di sana. Sudah lebih 800 warga yang kami berikan paralihan hak agar mereka merasa aman di atas lahan itu,” kata Joni.

Dua warga Koto Panjang Ikur Koto Nasir maupun Nurlina me­mang mengaku tidak resah dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Padang yang meme­nang­kan gugatan Lehar, Mamak Kepa­la Waris (MKW) kaum Maboed. Justru, menurut mereka, jika putusan itu dijalankan, lahan yang mereka tempati sekarang di atas objek perkara yang 765 ha itu, akan ada kepastian hukum­nya.

“Pihak Lehar sudah menyatakan kepada kami, warga di empat kelurahan yakni Dadok Tunggul Hitam, Air Pacah, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikur Koto, bahwa warga yang sudah menempati lahan sebelum tahun 2010, tidak akan diganggu dengan putusan pengadilan itu,” kata Nurlina.

Asrul Chaniago, tokoh masya­rakat Rawang Dadok Tunggul Hitam, juga menyatakan bahwa warga Dadok, tidak resah dengan putusan pengadilan yang meme­nangkan kaum Maboed itu. “Jus­tru dengan adanya putusan ini, kami bisa mengurus sertifikat. Hanya tinggal minta persetujuan dari kaum Maboed, prosesnya bisa dijalankan,” kata Asrul. (h/rk/ze)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]