Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi


Senin, 03 Oktober 2016 - 03:29:31 WIB
Quo Vadis Reformasi Hukum di Era Jokowi Ilustrasi.

Cakupan reformasi hukum sangatlah luas, yang dapat meliputi reformasi konstitusi, reformasi legislasi, reformasi peradilan, reformasi aparat penegak hukum (apgakum), penegakan hukum untuk pelanggaran HAM serta menumbuhkan budaya taat hukum. Program-program reformasi hukum setelah tuntutan reformasi pertamakali dikumandangkan (1998) dilakukan di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri, dan dilanjutkan oleh Presiden SBY.

Awal dari program refor­masi hukum secara menyeluruh diawali dengan penyeleng­ga­raan Law Summit (Pertemuan Puncak Pimpinan Lembaga Penegak Hukum) jilid 1 dan jilid 2 yang digagas lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership of Government Reform of Indonesia).

Law Summit yang diawali pada tahun 2002, menyusun agenda reformasi hukum, baik untuk peradilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pema­syarakatan, maupun advokat. Dengan modal program Law Summit ini, institusi-institusi gakum pada saat itu mulai mengembangkan cetak biru pembaruan dalam institusi mereka, antara lain cetak biru pembaruan peradilan, cetak biru pembaruan kejaksaan, cetak biru pembaruan lembaga permasyarakatan.

Di sisi lain, pada awal tahun 2000, berbagai komisi pengawasan eksternal diben­tuk antara lain Komisi Yu­di­sial, Komisi Kepolisian Na­sional dan Komisi Kejaksaan. Dalam era SBY periode kedua, reformasi hukum kembali di­inten­sifkan melalui pengem­ba­ngan agenda reformasi hu­kum yang dilakukan melalui masing-masing aparat pene­gak hukum (apgakum) sebagai pelaksanaan dari berbagai instruksi Presiden tentang Pencegahan dan Pembe­ran­tasan Korupsi.

Agenda tersebut yang di­tuang­kan dalam bentuk pro­gram aksi bertujuan mencegah korupsi dalam sistem per­adi­lan maupun memberantas ma­fia hukum. Pembahasan dari program-program terse­but itu dilakukan secara par­tisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepen­tingan. Pro­gram reformasi hukum ini menghasilkan pro­gram-pro­gram yang rinci da­lam bentuk format 8 (delapan) kolom, yang dipantau secara periodik oleh Unit Kerja Pre­siden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Bappenas.

Di dalam pemerintahan SBY tahap kedua (2009-2014), Presiden SBY pun telah membentuk Satgas Pem­be­ran­tasan Mafia Hukum yang di­ketuai oleh Prof. Dr Kuntoro Mangkusubroto. Satgas Pem­be­rantasan Mafia Hukum ini bertugas membongkar praktik-praktik mafia hukum dalam sistem peradilan Indonesia maupun mendorong institusi-institusi penegakan hukum, menyusun dan melaksanakan program-program pencegahan korupsi. Dengan demikian, program reformasi hukum bukan merupakan sesuatu yang baru. Sehingga per­ta­nyaannya adalah, reformasi hukum seperti apa yg akan diluncurkan pemerintahan saat ini.

Dari 6 (enam) jenis refor­masi hukum yang dijelaskan di atas, yang paling utama untuk dibenahi saat ini adalah reformasi peradilan dan refor­masi apgakum. Ranah pene­gakan hukum di atas (ranah peradilan dan ranah ap­ga­kum), sampai dengan saat ini mengalami kemandekan dan belum menghasilkan kinerja peradilan dan apgakum se­bagaimana diharapkan oleh masyarakat.

Kegagalan dalam reformasi peradilan maupun apga­kum memunculkan sikap keti­dak­percayaan dari masyarakat terhadap hukum dan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kedua jenis re­formasi ini untuk saat ini per­lu diprioritaskan. Perta­nya­annya, apakah reformasi yang dilakukan sejak zaman Pre­siden Megawati, Presiden SBY hingga saat ini, telah mem­berikan dampak terhadap perbaikan kinerja, integritas, dan profesionalisme dari per­adilan dan apgakum? Jawa­ban­nya, tidak atau belum ada perubahan.

Walaupun berbagai pro­gram secara komprehensif dikembangkan dan dilak­sanakan oleh institusi-insti­tusi tersebut dengan dukungan masyarakat sipil, yang meng­hasilkan program-program aksi, sampai saat ini kon­disinya belum berubah dan ketidakpercayaan masyarakat masih tetap kuat. Kondisi yang tidak berubah tersebut ditan­dai dengan masih banyaknya penangkapan-penangkapan atau penetapan tersangka oleh KPK, terdakwa, dan terhukum dari kalangan aparat penegak hukum. Pengaduan masya­rakat terhadap kinerja per­adilan dan apgakum semakin meningkat.

Pengamatan saya dari de­kat, reformasi peradilan dan reformasi apgakum, masih mengalami kegagalan yang disebabkan:

Pertama, tidak adanya atau tidak memadainya jumlah agent of change atau cham­pion of reform di dalam lem­baga peradilan dan institusi apgakum yang membutuhkan langkah-langkah pembaruan yang radikal. Sebaik apapun program aksi yang dimiliki mereka, apabila di dalam tubuh peradilan dan institusi apgakum tidak memiliki se­jum­lah agent of change, maka mustahil program-program tersebut dapat berjalan, apa­lagi menimbulkan dampak terhadap sebuah perubahan.

Kedua, gaji dan tunjangan apa­rat penegak hukum relatif masih kurang memadai, ke­cua­li bagi hakim yang sudah men­dapat peningkatan tun­ja­ngan yang relatif tinggi. De­ngan demikian, perlu dila­ku­kan peningkatan gaji polisi, jak­sa, dan lembaga per­ma­sya­ra­­katan.

Tentu saja peningkatan gaji dan tunjangan tersebut harus diimbangi dan diba­re­ngi dengan peningkatan ki­nerja mereka. Hal ini pen­ting karena sulit bagi publik untuk menjustifikasi pening­ka­tan gaji dan tunjangan jika pres­tasi aparat penegak hu­kum dan hakim masih seperti saat ini.

Ketiga, sejak dahulu sam­pai saat ini, pengawasan yang dilakukan Komisi Kejaksaan, Kom­polnas, dan Komisi Yu­di­sial nyaris belum mem­berikan dampak yang sigi­nifikan. Juga, ma­sih lemahnya pengawasan in­ternal yang meliputi penga­wa­san melekat (oleh atasan) dan pengawasan internal se­ca­ra institusional yang dilaku­kan: Jamwas, Jam­bin, Kadi­v­pro­­pam, Bawas MA, Itjen, ke­se­muanya itu belum mem­be­ri­kan pengaruh yang besar pe­ning­katan kinerja dan inte­gri­tas.

Apa yang diharapkan ter­hadap Presiden Jokowi dalam hal reformasi hukum? Sebaik­nya, Presiden Jokowi tidak mengulangi program-program yang sudah ada. Pemerintahan ini harus mengevaluasi dari berbagai Inpres dan efektivitas pelaksanaannya. Pelaksanaan cetak biru pembaruan di ber­bagai institusi gakum perlu dievaluasi efektifitasnya dan apa yang menyebabkan tidak efektif. Dari evaluasi ini, dapat mencegah program reformasi hukum ini menjadi program yang menghambur-hambur­kan uang.

Dalam rangka memba­ngun trust masyarakat terhadap peradilan dan institusi apga­kum, yang terpenting dilaku­kan Presiden Jokowi saat ini adalah melakukan pembe­nahan radikal lembaga pera­dilan dan penegak hukum. Langkah-langkah pem­be­na­han radikal yang harus dila­kukan antara lain:

Pertama, berkolaborasi dengan pimpinan Mahkamah Agung, untuk menyepakati program pembenahan pera­dilan yang bersifat radikal dan efektif.

Kedua, Presiden Jokowi pe­rlu membangun melalui pro­ses seleksi yang ketat dlm me­lahirkan agent of change atau champion of reform di da­lam tubuh institusi-ins­titusi ga­kum tersebut, ter­utama di Ke­jaksaan, Ke­polisian, mau­pun institusi-institusi gakum lain­nya se­perti Bea Cukai, Pa­jak, KL­HK, KKP, Bakamla, dll.

Ketersediaan agent of cha­nge ini penting karena tidak mungkin terjadi perubahan secara drastis dalam institusi gakum apabila tidak memilki agent of change yang me­miliki keberanian dalam jum­lah yang memadai. Kelang­kaan Agent of change ini disebabkan pola rekrutmen dari pejabat kunci ini dila­kukan dg oengabaian aspek integritas.

Ketiga, pejabat-pejabat yang memegang posisi stra­tegis dalam lembaga gakum dan peradilan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Konsekuensi di­lakukannya evaluasi kinerja ini maka dimungkinkan ter­jadi pemberhentian/pensiun dini secara massif di institusi-institusi tersebut.

Keempat, sudah saatnya lembaga pengawas eksternal diperkuat. Kita tidak perlu lagi memiliki tambahan lembaga pengawas eksternal, cukup satu yang terkonsolidasi na­mun diberi kewenangan yang kuat oleh undang-undang. Akan lebih baik, Komisi Ke­jaksaan, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Yudisial digabungkan menjadi satu Komisi Pengawasan Peradilan dan Aparatur Penegak Hukum, termasuk melaksanakan pe­ngawasan terhadap lembaga permasyarakatan yang selama ini banyak ditemukan pe­nyim­pangan dan penyalah­gunaan kekuasaan. (sum­ber.detikcom)

 

Dr. Mas Achmad Santosa, SH, LL.M
(Praktisi hukum, anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (2009-2011))
 

loading...

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 09 Januari 2018 - 23:10:14 WIB

    Quo Vadis Sepakbola Sumbar

    Quo Vadis Sepakbola Sumbar Tahun 2017 bak lembaran hitam bagi sepakbola Sumbar. Puncaknya, saat satu-satunya tim elite di kancah sepakbola nasional asal Sumbar, Semen Padang FC terlempar ke level kompetisi kelas dua, Liga2. Sejak itu, sepakbola di daer.

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]