Antara Gaji dan Korupsi


Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:07:32 WIB
Antara Gaji dan Korupsi Ilustrasi.

Ketika pembukaan Rakernas 1 Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), anggota DPRD bersorak girang tat­kala dalam sambutannya Presiden Jokowi menyepakati PP yang mengatur perihal tam­bahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pim­pinan DPRD. Namun, sorakan tersebut be­rubah lesu ketika Presiden mengatakan bahwa PP tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu de­kat.

Alasan atau Statement Ketua ADKASI, Lukman Said perihal permintaan kenaikan gaji anggota DPRD patut di­sesalkan. Mengingat gaji dan tunjangan anggota DPRD belum pernah naik sejak 13 tahun lalu, permintaan ke­naikan gaji dan tunjangan ter­sebut dilakukan demi meng­hindari anggota DPRD dari praktik korupsi.Kesejahteraan anggota DPRD perlu diper­baiki agar mereka terhindar dari praktik haram tersebut. Gayung pun bersambut, Pre­siden pun menyepakati. Wa­lau belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

Tidak ada Jaminan

Logika yang terbangun da­ri fenomena di atas adalah ga­ji menjadi instrumen pen­ting untuk meminimalisir ter­jadinya korupsi. Rendahnya ting­kat kesejahteraan ang­gota DP­RD menjadi cikal bakal pe­ri­laku koruptif ang­go­ta De­wan. Untuk itu, upaya menang­gu­­langi sifat “be­sarnya pasak da­­ripada tiang” adalah dengan mem­perbesar pasak itu sendiri (ba­­ca: me­nambah gaji). Se­hing­ga, se­makin besar pen­da­pa­­tan ma­ka semakin enggan Ang­­­gota Dewan untuk korup­si.

Niatan anggota DPRD untuk menghindari korupsi patut kita apresiasi –terlepas itu didepan kamera atau bu­kan. Jika itu sebuah kesadaran, artinya wakil kita masih memi­kirkan dan merasa bahwa mereka itu wakil rakyat, bukan mewakili pribadi. Namun, permintaan kenaikan gaji dan tunjangan yang diusulkan ADKASI sebagai cara untuk menghindari korupsi menjadi “pengerinyit dahi” dikala mendengar niatan baik tadi. Logika yang terbangun adalah menghindari korupsi menjadi alasan anggota DPRD untuk meminta kenaikan gaji. Ke­butuhan yang meningkat yang tidak diimbangi dengan pe­ningkatan pendapatan men­jadi lubang hitam yang dapat menjerumuskan anggota DP­RD untuk melakukan tin­dakan korupsi.

Jika perilaku koruptif me­ru­pakan dampak dari pening­ka­tan gaya hidup dan kebu­tuhan, maka permintaan ke­naikan gaji hanya akan men­jadi candu. Hasrat duniawi manusia yang tidak pernah puas menjadi semacam zat yang menyuplai rasa candu tersebut. Sehingga, jabatan dijadikan alat untuk memu­luskan memuaskan candu tersebut. Dikemudian waktu, permintaan kenaikan gaji itu akan ada kembali, ketika gaya hidup dan kebutuhan Ang­gota DPRD meningkat.

Jika kebutuhan dan gaya hidup yang menjadi persoalan, sebenarnya solusi yang dita­warkan sudah ada. Revolusi Mental yang menjadi jargon Jokowi menjadi solusi salah satu yang mengemuka. Pe­ning­katan kebutuhan menjadi imbas dari perilaku konsumtif masyarakat. Pendapatan yang tinggi justru membuat gaya hidup seseorang menjadi se­ma­kin mahal. Kemudian, rasa gengsi lah yang menjadi cikal bakal seseorang untuk terus bergaya mahal. Revolusi men­tal disini untuk merakyatkan dan membumikan perilaku pejabat negara atau daerah yang demikian. Ketika yang meminta naik gaji itu adalah wakil rakyat, membumi dan merakyat adalah hal yang wajib dilakukan. Agar mereka (Anggota DPRD) sadar bahwa masih begitu banyak rakyat yang mereka wakili mem­butuhkan uang untuk kesejah­teraan mereka sendiri, ketim­bang uang itu untuk kesejah­teraan anggota DPRD itu sendiri. Kenaikan gaji untuk menghindari korupsi hanyalah sebuah candu. Tidak ada ja­minan gaji naik, korupsi kemu­dian turun.

Jalan dan Kerikil

Frasa “menghindari korup­si” menunjukkan bahwasanya selalu ada celah atau kesem­patan untuk korupsi ketika menjabat. Jika kita ibaratkan, jabatan adalah sebuah jalan dan korupsi adalah kerikil-kerikil diatas jalan tersebut, keduanya selalu kita temukan bersama. Anekdot nya, tidak ada jalan yang tidak ada keri­kil­­nya di Indonesia. Sehingga, ja­batan dan korupsi di negeri ini men­jadi dua hal yang “teri­kat”, usaha-usaha untuk mele­pas­­kan ikatan dan mem­ba­ngun “jalan” yang mulus be­lum tampak nyata keper­mu­ka­an.

Ada dua interpretasi saya mengenai analogi di atas. Pertama, dalam setiap jabatan selalu ada celah korupsi yang menunggu. Celah-celah terse­but akan tampak ketika se­seorang sedang memegang jabatan tersebut, dan kelak itulah yang akan membuatnya jatuh dalam masa kepe­mim­pinannya. Ibarat seseorang yang mengendarai motor di jalanan, yang bisa terjatuh jika tidak hati-hati berkendara dijalan yang berkerikil. Se­hing­ga, niat menjadi sesuatu yang penting untuk menyo­kong idealisme seseorang untuk berkecimpung dalam dunia kerja. Kedua, Pem­ba­ngunan jalan (baca: rekrut­men) menjadi indikator pen­ting yang harus diperhatikan untuk meminimalisir muncul­nya kerikil-kerikil di jalan tersebut. Misalnya, pemba­ngunan jalan yang tidak padat, sehingga memudahkan jalan tersebut berlobang dan perla­han rusak. Material-material batu dari pecahan tersebut kemudian menjadi kerikil yang membahayakan peng­guna jalan. Artinya, rekrutmen memiliki peranan penting dalam meminimalisir indikasi korupsi yang muncul dalam jabatan tersebut. Bagi saya, interpretasi ini berdasarkan istilah korupsi berasal dari pertemuan niat dan kesem­patan. Sehingga, niat ketika mendapat amanah dan pola rekrutmen menjadi variabel-variabel penting dalam memi­nimalisir terjadi korupsi.

Kemudian, perihal inter­pretasi anekdot  di atas, di negara-ne­­gara berkembang jarang se­kali ada jalan yang bebas dari kerikil. Nyaris semua jalan selalu “dihiasi” kerikil. Proses pembangunan yang masih penuh celah untuk dise­le­wengkan, berimbas ke­pa­da kualitas jalan yang diha­silkan. Itu sama dengan proses rekrut­men yang tidak trans­paran dan nepotisme, berim­bas kepada kualitas si pe­nyelenggara ke­tika mereka terpilih.

Niat Awal

Ada satu hal lagi yang penting untuk dibahas, yaitu perihal niat awal seseorang yang ingin menjadi wakil rakyat, apakah itu didaerah, provinsi maupun pusat. Bagi saya, menjadi wakil rakyat itu substansinya adalah me­ngem­ban amanah. Men­jadi wakil rakyat bukan menjadi sebuah jabatan yang ber­substansi lum­bung uang. Wa­­kil rak­yat jangan di­jadikan sa­­rang orang-orang prag­ma­tis dan opor­tu­nis un­tuk men­cari uang. Tetapi disana adalah rumah bagi orang-orang yang dipercaya rakyat untuk me­wakili dan mendengar aspirasi mereka demi kebijakan yang merakyat.

Wakil rakyat merupakan orang-orang yang memiliki sense of crisis. Kepekaan sosial dan gotong royong seharusnya menjadi modal utama yang dimiliki mereka, bukan uang. Kepekaan sosial untuk meli­hat kondisi masyarakat yang me­reka wakili, dan kemudian berfikir bagaimana menye­jahterakan mereka melalui kebijakan-kebijakan. Gotong royong untuk “merakyatkan” wakil rak­yat ini. dan ber­im­pli­kasi ke­pada si­ner­gitas wa­kil rak­­yat de­­ngan yang di­wa­ki­li, dan pe­­ning­ka­­tan par­­ti­si­pa­si ma­sya­ra­kat da­lam po­litik. **

 

IKHSAN YOSARIE
(Anggota Penuh UKM PHP Universitas Andalas, Padang)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 21 Oktober 2018 - 21:24:37 WIB

    Bawang Merah, Antara Komitmen Kementan dan Fungsi Legislator Daerah

    Bawang Merah, Antara Komitmen Kementan dan Fungsi Legislator Daerah Bulan-bulan belakangan hingga hari ini, petani bawang cenderung menjadi bulan-bulanan karena persoalan harga yang selalu  tidak balance antara pendapatan dengan biaya budidaya. Kondisi suram harga bawang menyeret lesu   pe.
  • Senin, 05 Desember 2016 - 01:21:56 WIB

    Antara Aksi 212 dan 412

    Sejumlah partai politik pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Pre­si­den Jusuf Kalla, Minggu (4/12) menggelar pagelaran budaya nu­san­tara yang bertajuk ‘Kita Indonesia’. Sejumlah pihak menilai, aksi ini merupakan tandi.
  • Kamis, 28 April 2016 - 04:23:28 WIB

    Pendidikan Gratis, Antara Kelanjutan dan Keadilan

    Mulai Januari tahun 2017 men­datang, 493 SMA/SMK akan men­­jadi kewenangan pro­vinsi. Penarikan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 men­jadi UU nomor 23 ta­hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..
  • Kamis, 25 Februari 2016 - 02:28:55 WIB

    Antara Janji Pilkada dan APBD

    Antara Janji Pilkada dan APBD Gubernur dan Wa­kil Gubernur Su­ma­tera Barat ter­pilih Irwan Prayitno dan Nasrul Abit dilantik (12/02). Se­lanjutnya Irwan Prayitno me­lantik 12 kepala daerah ka­bupaten/kota di Suamtera Barat, di antaranya Irdi­nans.
  • Sabtu, 20 Februari 2016 - 00:37:19 WIB
    Danau Maninjau Riwayatmu Kini

    Berwisata di Antara Keramba Ikan

    Berwisata di Antara Keramba Ikan Danau Maninjau terletak di Ke­camatan Tanjung Raya Ka­bupaten Agam. Keberadaan danau tersebut tidak di­sangkal lagi memiliki pot­ensi yang sangat besar, bahkan sebagai urat nadi kehidupan masyarakat di sana. Jika dulu mas.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]