PEMEKARAN NAGARI DI PADANG PARIAMAN

Kemendagri Akui Pemekaran 43 Nagari


Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:08:11 WIB

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Penantian panjang untuk diakuinya 43 Nagari pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman oleh Kementerian Dalam Negeri RI terjawab sudah. 

Hal itu  tertuang dalam Berita Acara Rapat Koor­dinasi Klarifikasi dan Veri­fikasi Terhadap Pengusulan Kode 43 (Empat Puluh Tiga) Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kepala Biro Peme­rintahan Provinsi Sumatera Barat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Paria­man pada tanggal 26 Sep­tember 2016 lalu.

Sekretaris Daerah Kabu­paten Padang Pariaman, Jonpriadi, ketika ditemui Haluan di ruang kerjanya membenarkan hal tersebut. Didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Wir­son, menjelaskan bahwa dia bersama Kepala Biro Peme­rintahan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Peren­canaan Pembangunan Dae­rah Padang Pariaman dan Kepala Bagian Peme­rin­tahan Nagari Setdakab Pa­dang Pariaman menemui Direktur Jenderal Bina Peme­rintahan Desa Kemendagri RI pada 26 September 2016 guna mendapatkan kepas­tian pemberian Nomor Kode Wilayah Administrasi Pe­merintahan Nagari.

Menurut Sekda, pihak Kemendagri menyambut baik kedatangan dari Sumbar dan Padang Pariaman de­ngan langsung menggelar rapat koordinasi yang dipim­pin langsung Direktur Jen­deral Bina Pemerintah Desa, Nata Irawan,  dihadiri Direk­tur Penataan dan Admi­nis­tra­si Pemerintahan Desa,  Aferi Syamsidar serta Kasub­dit di lingkungan Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.

Dalam rapat tersebut aku, Sekda terdapat beberapa kesepakatan, kesepakatan itu meliputi, pembentukan 43 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan aspirasi ma­syara­kat yang diproses pemben­tukannya sejak tahun 2009, dan telah ditetapkan berda­sarkan Perda No. 1 tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Kab. Padang Pariaman tang­gal 28 Februari 2013 serta mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Sumatera Barat No. 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Usulan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pe­merintahan Nagari, dan se­lan­jutnya disampaikan ke­pa­da Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Bina Peme­rinta­han Desa untuk diterbitkan Kode Desa.

Terhadap pengusulan 43 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang be­lum meme­nuhi syarat karena belum adanya penjabat Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang disebabkan Pemerin­tahan Kabupaten Padang Pariaman menunggu pener­bitan Kode Desa dari Ke­mendagri. Terkait dengan hal tersebut, Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam arahannya meminta agar pemberian kode dilak­sana­kan pada tahun 2017 setelah  Padang Pariaman menunjuk Pj. Wali Nagari dan perang­kat serta sarana prasarana­nya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersedia untuk segera melantik penja­bat Wali nagari, mengangkat perangkat desa serta me­nyediakan fasilitas sarana prasarana kantor wali nagari paling lambat akhir bulan Oktober 2016.

Sementara itu menurut Kabag Pemnag Padang Pa­ria­man, Wirson,  keter­lam­batan peresmian pemekaran nagari karena ada salah persepsi dengan pihak Ke­men­dagri. “Di satu sisi kita menunggu kode desa, se­men­tara pihak Kemendgari minta semuanya disiapkan mulai dari penjabat wali nagari, perangkat nagari, kantor pemerintahan nagari. Dengan rapat koordinasi tanggal 26 itu semua sudah clear dan kita siap melan­jutkan ke tahap berikutnya,” aku Wirson (h/ded)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]