KISRUH LAHAN DI KOTO TANGAH

Ketua Pengadilan Negeri Belum Mau Komentar


Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:35:04 WIB

PADANG, HALUAN –Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang Amin Ismanto mengaku belum bisa memberi keterangan mengenai dasar hukum dalam keputusan hakim pada 1982, saat mengabulkan permintaan sita jaminan kaum Maboed. Soalnya, ada beberapa perkara saat ini yang tengah berlangsung proses hukumnya.

“Meskipun yang ditanyai soal Landraad tahun 1931 dan keputusan mengabulkan sita jamin pada 1982, tetap saja muaranya pada kasus yang bergulir saat ini. Beberapa perkara terkait tengah berlangsung proses hukumnya di pengadilan. Kami tentu tak bisa memberikan keterangan di luar persidangan karena ini melanggar etika profesi,” kata Amin kepada Haluan, Senin (3/9).

Perkara yang kini bergulir di tingkat Pengadilan Negeri Padang adalah gugatan kaum Maboed diwakili Mamak Kepala Waris (MKW) Lehar melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang dan Yayasan Baiturrahmah seba­gai tergugat I dan II.

Sebelumnya, Lehar telah meng­gugat BPN Padang, Yayasan Pendidikan Bung Hatta, Soehinto Sadikin dan Hendrino di PN Padang. Perkara yang tercatat bernomor 04/Pdt.G/2016/PN Pdg itu sudah diputus pada 16 Juni 2016 dengan memenangkan Lehar. Pihak yang kalah, Yayasan Pen­didikan Bung Hatta me­ngajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sekarang perkaranya masih dalam proses.

Asal perkara lahan di empat kelurahan di Koto Tangah yang melibatkan kaum Maboed di­wakili Mamak Kepala Waris (MKW) Lehar dengan sejumlah yayasan dan juga melibatkan ribuan warga di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Bungo Pasang, Air Pacah dan Koto Panjang Ikur Koto, berawal dari putusan Landraad Nomor 90 tahun 1931. Dalam putusan itu, Maboed yang digugat perusahaan Belanda NV Exploitie Van Onrderen De Goederen, menang dalam perkara.

Pada 2 Desember 1982, Pe­ngadilan Negeri Padang menge­luarkan penetapan sita tahan atas objek sengketa yang diputus Landraad tahun 1931 itu. Sita tahan ini atas permohonan kaum Maboed untuk mengantisipasi apakah ada pihak lain yang berkeberatan. Tanggal 15 Desem­ber 1982 meletakkan sita berda­sarkan berita acara yang mene­gaskan objek sengketa terletak di empat kelurahan, sesuai surat ukur 35 tahun 1982 yang dibuat pegawai BPN Padang, Erwandi.

Lalu, 4 Juli 1983, PN melak­sanakan eksekusi yang memerin­tahkan BPN mengeluarkan objek perkara seperti dimaksud surat ukur 35 tahun 1982 dari Ei­gendom Verponding SU 30 tahun 1917. Pada tahun 2010, PN mengangkat sita tahan dan mela­kukan tunjuk batas ulang . Putu­san dan pene­tapan PN Padang inilah, yang jadi pegangan penuh kaum Maboed, sehingga MKW Lehar menang di PN Padang, ketika menggugat BPN, Yayasan Pendidikan Bung Hatta, Soehonto dan Hendrino.

“Bukti kami kuat. Semuanya putusan resmi Pengadilan, ada surat ukur resmi dari BPN yang juga sudah dikuatkan dengan tunjuk batas ulang pada 17 Maret 2016. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, silakan ajukan gugatan ke pengadilan. Secara hukum, kami siap menghadapinya,” kata MKW Lehar, didampingi kuasa hukumnya, Joni Sudirman.

Tak Habis Pikir

Menanggapi kisruh lahan di empat kelurahan itu, tokoh mas­yarakat Koto Tangah, Amasrul, SH tidak habis pikir, mengapa penga­dilan hanya memproses dan me­me­riksa ahli waris dari Maboed saja. Padahal yang bersengketa dengan Naamloze Veenotschap Expolitie Van Onrderen de Goe­deren (Perusahaan Karet dan Kelapa Pemerintah Belanda) tahun 1931 itu dengan Makboed dan Oesoes.

“Tapi kenapa hanya Makboed saja yang dilirik. Padahal Status Makboed saat itu hanya sebagai wali kampung. Yang menjadi mamak kampung saat itu adalah Oesoes. Kenapa Pengadilan tidak meminta keterangan dari ahli waris Oesoes juga,” kata Amasrul.

Amasrul yang juga mantan Kepala Bagian Pertanahan Kota Padang mengatakan pernyataan pengadilan yang menyebutkan dulunya Dadok Tunggul Hitam merangkap empat kelurahan (Bu­ngo Pasang, Dadok Tunggul Hitam, Aie Pacah dan Ikur Koto) merupakan pernyataan yang sa­lah. Pasalnya, setahun setelah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980 tentang Pemekaran Kota Padang, Walikota Padang saat itu Hasan Basri Durin sudah menetapkan Koto Tangah men­jadi 24 kelurahan.

“Tahun 1981, Pak Hasan sudah menetapkan 24 kelurahan di Koto Tangah. Dalam 24 itu sudah ada Aie Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Ikur Koto dan bungo Pasang. Pernyataan penga­dilan yang menyebutkan Kelu­rahan Dadok Tunggul Hitam merangkap empat kelurahan yang bermasalah ini jelas salah,” tegasnya.

Sementara itu Ahli Waris Oesoes, Abdul Wahab me­ngata­kan tanah yang diperkarakan tahun 1931 tersebut adalah milik 5 suku yang bermukim di Dadok Tunggul Hitam dan luasnya hanya 2 hektar. “Tanah yang berperkara itu tanah masyarakat. Di mas­yarakat itu ada lima suku yaitu Balai Mansiang, Sikumbang, Jambak, Koto dan Melayu. Ma­boed salah satu bagian dari suku Sikumbang. Kami dari keturunan dan ahli waris dari empat suku lainnya malu karena persoalan ini. Tanah yang hanya 2 hektar dan milik bersama ini, kenapa harus diributkan sampai ke pemerintah pusat,” kata Abdul Wahab.(h/isq/ang/rk)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]