DPRD Dan SKPD Pemko Padang Kunker, Hamburkan Ratusan Juta demi Ranperda APBD-P


Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:36:04 WIB

PADANG, HALUAN — Te­muan Badan Pemeriksaan Keua­ngan RI (BPK RI) untuk me­ngem­balikan uang perjalanan dinas, tak membuat anggota DPRD Kota Padang jera. Pada Minggu (2/10) kemarin, seban­yak 45 anggota DPRD Kota Padang kembali melakukan perjalanan dinas dengan alasan akan melakukan Ranperda APBD Perubahan 2016.

Tak tanggung-tanggung. Selain 45 anggota DPRD, mere­ka juga memboyong hampir separoh pejabat SKPD di Kota Padang, sejumlah kepala BUMN dan BUMD. Untuk anggota dewan saja, per ang­gota diperkirakan mengha­biskan anggaran sekitar 8-10 juta dikali 45 orang.

Plt Sekda Kota Padang Vi­dal Triza, Senin (3/9) me­ngakui banyaknya kepala SKPD yang berangkat kunjungan kerja. Kebe­rangkatan itu, atas permintaan Pansus DPRD Kota Padang.

“Banyak SKPD yang berang­kat. Tapi, saya tidak ingat semua SKPD-nya. Kami, memberikan izin  atas permintaan Pansus. Yang saya ingat,  SKPD yang berangkat itu adalah DPKA, Dispenda dan Sek­wan,” ung­kapnya.

Kepala Badan Kepengawaian Daerah (BKD) Kota Padang Asnel juga mengaku banyak Kepala SKPD yang berangkat. Bahkan, dia sendiri mengaku ikut berang­kat bersama Kabag Umum. 

“Kalau BKD bersama Kabag Umum, berangkat dengan Pansus II ke Bogor. Yang lainnya, saya kurang tahu karena keberang­katan ini ada tiga tim,” jelasnya.

Koordinator Pansus I DPRD Kota  Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, tujuan kunju­ngan kerja Pansus I ke DPRD Makassar, DPRD Kabupaten Pang­ka­jene dan Kepulauan (Pangkap).  

Pendampingnya adalah Dirut PDAM, Pimpinan Cabang Bank Nagari, Kepala Dipenda, Kepala DPKA, Kepala Disperindag­tam­ben, Dirut RSUD, dan Kabag Humas PT Semen Padang.

Ketua Pansus II DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif mengata­kan, untuk pansus II tidak banyak SKPD yang menjadi pendamping. Yang terlibat, Kepala BKD, Kasu­bag Umum Pemko Padang.

“Tujuan  Keberangkatan Pan­sus II  ke DPRD Kota dan Kabu­paten Bogor, Pemkab dan Pemko Bogor,” ungkapnya.

Koordinator Pansus III DPRD Kota  Padang Asrizal mengatakan, tujuan keberangkatan pansus III, ke Kemendagri, DPRD Kabu­paten Bekasi dan Bappeda Kabu­paten Bekasi. SKPD yang men­dam­pingi, Kepala Dinas PU, Kepala BPKA, Kepala Dinas Pasar.

Menanggapi keberangkatan para anggota dewan yang terhor­mat itu demi sebuah ranperda APBD-P, Pengamat Politik Unand Edi Indrizal sempat terbahak. Karena, hal itu sudah tidak asing baginya. Katanya, keberangkatan dengan mengatas namakan pem­bahasan Perubahan APBD 2016 itu hanya modus. “Itu hanya lagu lama, dan ini sudah menjadi rutinitas tahunan,” ungkapnya.

Menurutnya, ini sebuah pem­borosan anggaran. Anggaran rakyat yang dihambur-hamburkan secara massal. Keberangkatan lebih dari separuh kepala dinas di Pemko Padang, akan berpengaruh pada tugas negara dan pelayanan masyarakat.  

“Kenapa harus sebanyak itu. Ini jelas menghamburkan uang rakyat dan bertolak belakang  dengan instruksi presiden ten­tang penghematan anggaran, Pilpres No 8 Tahun  2016. Dima­na,  tujuan penggunaan anggaran  efisien dan efektif,” jelasnya.

Dalam Intruksi Presiden, ada  item kegiatan yang dikurangi, seperti perjalanan dinas, belanja honor, paket miting, biaya rapat, operasional perkantoran, peme­liharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor.

Ia berharap, Walikota dan Wakil Walikota respon dengan apa yang menjadi instruksi pre­siden tersebut. ”Berikan sanksi terhadap sejumlah SKPD yang ikut  kunjungan kerja beramai-ramai itu,” ungkapnya.

Padahal, beberapa hari sebe­lum­nya,  BPK RI meminta se­jumlah anggota DPRD Kota Padang dan pegawai sekretariat mengembalikan uang perjalanan dinas yang menjadi temuan BPK RI.

Ketua DPRD Kota Padang Erisman mengakui ada permin­taan pengembalian uang perjala­nan dinas atau kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD setempat itu, baik kunju­ngan di dalam maupun ke luar Provinsi Sumbar.

“Memang ada pengembalian sejumlah uang, tapi bukan perja­lanan fiktif. Tepatnya ialah kele­bihan bayar,” kata Erisman.

Ia tidak tahu pasti jumlah uang yang harus dikembalikan. Untuk dirinya pribadi, jumlah yang harus dikembalikan kira-kira Rp 5 juta. Namun informasi yang diperoleh Haluan, total yang harus dikembalikan para anggota dewan dan pegawai secretariat mencapai hamper Rp400 juta. Masing-masing anggota dewan diharuskan mengembalikan uang berkisar antara satu sampai bela­san juta. (h/ade/ald)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]