Syamsu Rizal: Keterbukaan Tak Perlu Ditakutkan


Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:37:30 WIB
Syamsu Rizal: Keterbukaan Tak Perlu Ditakutkan Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Syamsu Rizal.

PADANG, HALUAN — Keterbukaan Informasi meru­pakan kunci pencapaian target pembangunan ber­kelanjutan. Karena itu, peri­ngatan Right to Know Day (RTKD) atau Hari Hak untuk Tahu yang secara dunia dipe­ringati setiap tanggal 28 September, menjadi bagian penting dalam upaya men­cerdaskan elemen semua pihak bahwa hak untuk tahu tidak tabu.

Hak untuk Tahu pertama diperingati oleh dunia pada 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria. Hak untuk Tahu bagian penting dari Hak Azazi Manusia (HAM). Ber­da­sarkan de­klarasi bersama masyarakat In­ternasional, maka pada tanggal itu disepa­kati setiap tahun menjadi Right to Know Day.

“Hak untuk Tahu ada­lah bagian penting dalam Hak Azazi Manusia (HAM).  HAM publik diakui dunia inter­nasional dan merupakan hak konstitusi semua warga negara Indonesia. Karena itu, silahkan minta informasi ke badan publik dan badan publik harus mela­yaninya,” ujar Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Syamsu Rizal kepada Haluan, Senin (3/10) di Kantor KI Sumbar.

Ditambahkan, Indonesia me­ngadopsi deklarasi dunia pada amandemen UUD 1945 Pasal 28 F dan mengeluarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor­masi Publik (KIP) yang menjadikan Komisi Informasi sebagai pelaksana UU dan sejak 2011 setiap tahun memperingati Right To Know Day.

Peringatan RTKD 2016, tam­bah Sondri, komisioner KI Sum­bar, memfokuskan kepada infor­masi serta merta sebagai klasi­fikasi yang ada di UU KIP. Infor­masi serta merta penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi jenis informasi itu soal perubahan iklim, bencana alam maupun wabah penyakit menular. 

“Terus terang potret badan publik melaksanakan keter­buka­an informasi publik di Sumbar menurut saya masih lampu ku­ning, semua mengatakan siap terbuka tapi aplikasi masih jauh dari standar layanan informasi publik. Adanya peringatan RTKD ini jadi alat membomingkan pemahaman badan publik atas keterbukaan informasi publik,” ujar Sondri.

“Karena keterbukaan infor­masi tanggungjawab kita semua dan informasi publik adalah hak kita semua untuk tahu,” tambah Arfitriati, Komisioner KI Sumbar.

Pada peringatan 2016 secara nasional, RTKD mengangkat  tema Keterbukaan Informasi Publik sebagai Kunci Pencapaian Target Pembangunan Berke­lanjutan. “Tema secara nasional juga dipakai KI Sumbar dengan menambah muatan lokal terutama membangun komitmen dan kon­sistensi badan publik dan publik untuk menjalankan amanah UU 14 tahun 2008,” sela Adrian Tuswandi, Komisioner KI Sumbar lainnya.

Bagi penggerak keterbukaan terutama kalangan Koalisi Mas­yarakat Sipil di Indonesia, lanjut Adrian, getol dan ngotot men­desak Indonesia punya hukun positif tentang keterbukaan in­formasi publik. Lalu, bersama dengan dunia internasional men­jadikan isu keterbukaan sebagai isue penting. 

KI Sumbar mengakui mem­boo­mingkan pemahaman dan mengaplikasikan keterbukaan informasi masih menjadi jalan berliku. Tak hanya badan publik yang oleh UU KIP menjadi lem­baga si pemilik informasi publik, juga masih banyak yang lips service dalam pemahamannya. Terbukti saat pemeringkatan badan publik yang dilaksanakan KI Sumbar untuk kedua kalinya, menemui fakta pemahaman si pemilik informasi publik masih rendah dari harapan sesuai stan­dar layanan informasi publik yang diatur oleh peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahin 2010. Bahkan masih ada badan publik menerapkan pelayanan informasi publiknya asa kapeh jadi banang, asa banang jadi kain alias asal jadi atau sekedar menjawab tuntutan UU KIP saja.

Kondisi itu, justru jadi pe­nyemangat bagi komisioner KI Sumbar maupun Indonesia untuk terus mengelorakan semangat keterbukaan. Amanah UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi acuan penting demi penyelenggaran badan publik yang bersih, transparan dan akuntabel.

Semangat itu, seharusnya menjadi angin segar bagi publik yang selalu menuntut keterbukaan. Publik atau masyarakat harus menjadi pemain utama mengawal keterbukaan oleh badan-badan publik. KI pun siap tampil sebagai wasitnya. 

Penggiat keterbukaan informasi dan masyarakat sipil harus menjadikan RTKD sebagai momentum percepatan reformasi keterbukaan informasi publik. Hak masyarakat untuk tahu berbagai informasi badan publik. 

Dan komisi informasi sesuai fungsi dan kewenangannya juga terus melakukan supervisi untuk badan publik agar terus berbenah serta menjadikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagai pengharusutamaan. Jangan biarkan keterbukaan informasi publik tumbuh masive di masyarakat. Bila badan publik tidak mempersiapkan diri,  dipastikan dapat menyeret pimpinan badan publik duduk di kursi termohon di penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi. Muaranya, pimpinan badan publik berpotensi duduk di kursi pesakitan di pengadilan sebagai terdakwa tindak pidana informasi publik sesuai Pasal 52 UU KIP.

Dikatakan Komisioner KIP Sumbar Yurnaldi, merupakan tujuan bersama agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dengan munculnya partisipasi dan pengawasan publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan maupun penggunaan keuangan negara atau daerah.

“Tidak ada yang perlu ditakutkan terhadap UU 14 tahun 2008, sepanjang badan publik melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik,” pungkas Yurnaldi. (h/ald)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 13 Februari 2016 - 04:16:34 WIB

    Syamsu Rahim Pimpin NasDem Sumbar

    Syamsu Rahim Pimpin NasDem Sumbar PADANG,HALUAN — Ham­pir dua tahun tanpa Ketua DPW yang defenitif, NasDem Sumbar akhirnya punya K­e­tua. Sosok yang di­da­puk se­bagai Ketua DPW Na­s­­Dem Sum­bar itu adalah Syam­su Rahim, Mantan Bupati Solok me.
  • Senin, 29 Juni 2015 - 18:32:57 WIB

    Syamsu Rahim Daftar ke Golkar Kubu Agung

    PADANG, HALUAN — Bupati Solok, Syamsu Rahim, men­daftar sebagai bakal calon gubernur/ wakil gubernur Sum­bar ke tim penjaringan di DPD Partai Golkar Sumbar kubu Agung Laksono, Senin (29/6).

    “.

  • Ahad, 08 Februari 2015 - 19:44:44 WIB

    Syamsu Rahim Mendaftar Cawagub PAN

    PADANG, HALUAN — Setelah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumbar ke DPW Partai Nasdem beberapa waktu lalu, Syamsu Rahim (SR) kembali mendaftarkan dirinya ke DPW Partai Amanat Nasional (PAN).

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]