Dua Kali Gubernur Surati Kabupaten/Kota, Laporan Dana Desa Tahap I Belum Kelar


Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:39:25 WIB
Dua Kali Gubernur Surati Kabupaten/Kota, Laporan Dana Desa Tahap I Belum Kelar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

PADANG, HALUAN — Laporan penggu­naan Dana Desa/Nagari Tahap I belum kelar-kelar juga. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah dua kali menyurati kabupaten/kota, namun tak direspon. Padahal, laporan tahap I itu akan mempengaruhi pencairan dana tahap II.

Dari 12 kabupaten/kota yang menerima alokasi ADD/Nagari Tahap I, baru Kabu­paten Sijunjung yang telah menyelesaikan laporannya. Padahal, laporan ADD Tahap I ini merupakan kunci untuk membuka kran pencairan tahap II senilai 40 persen lagi dari ADD Tahap I yang telah dige­lontorkan 60 persen pada Maret lalu. Kondisi ini diperburuk dengan realisasi ADD Tahap I yang rata-rata baru sebesar 45 persen per nagari/desa.

Parahnya lagi selain laporan yang belum siap, surat Gubernur Sumbar yang meminta agar lapo­ran ADD Tahap I diper­cepat sepertinya tidak ditanggapi kabupaten/kota. “Su­dah dua kali Bapak Gubernur menyuratinya. Tapi belum juga. Mungkin mereka sedang me­nyiapkan laporan,”ungkap Kepa­la Badan Pemberdayaan Mas­yarakat (BPM) Sumbar, Syafrizal, kepada Haluan, Senin (3/10) di Padang.

Dikatakan Syafrizal, belum lengkapnya laporan ADD Tahap I tentu akan mengganggu pen­cairan dana ADD Tahap II. Kalau ADD Tahap II tersendat akan berakibat kepada terganggunya pengerjaan di lapangan. “Peme­rintah pusat meminta agar selu­ruh­nya dapat segera menuntaskan laporannya. Kami telah meng­koordinasikan hal ini dengan daerah. Saat ini tim BPM juga tengah turun ke lapangan melihat dimana kendalanya,” ujarnya.

Seperti diketahui pencairan ADD Tahun ini cukup berbeda dengan pencairan ADD tahun sebelumnya. Dimana tahun ini pencairan hanya dilakukan dalam dua tahapan saja,  60 persen tahap I dan 40 persen tahap II.

Syarat pencairan juga berbeda, dimana 880 nagari/desa penerima yang ada di 14 kabupaten/kota telah harus menyelesaikan lapo­ran penggunaan ADD Tahap I, baru dana ADD Tahap II bisa dicairkan.

Dari 880 desa/nagari di Sum­bar, rata-rata mendapat ADD sebesar Rp600 juta, meski ada yang lebih atau kurang, tergan­tung luas wilayah dan jumlah masyarakat­nya. Dari jumlah itu, pemerintah telah mengucurkan pada tahap I sebesar 60 persen atau sekitar Rp400 juta per desa/nagari.

Ternyata molornya pencairan ADD tahap II ini turut menjadi sorotan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumbar. Dewan menilai belum mumpuninya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penyebabnya. “Saat kami ke lapa­ngan meninjau penggunaan dana desa ini, memang tampak perang­kat desa belum siap sepe­nuhnya. Apalagi penyiapan doku­men yang sebelumnya di kabu­paten/kota sekarang pindah ke nagari,” papar anggota Komisi I DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis, kepada Haluan Senin (3/10) di Padang.

Selain itu tuturnya, pelatihan yang diberikan juga masih minim yang membuat aparat nagari kebingungan. “Pembangunan jalan yang biasanya diurus pihak yang memang professional di lapangan dipindahkan ke apa­ratur nagari yang memang baru dalam hal ini, tentu bingung lagi,” ujarnya.

Ke depan pungkas politisi dari partai Golkar ini, suatu keharusan bagi pemerintah dae­rah untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan juga pengayaan tentang dana desa tersebut.

Terkait realisasi, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Aristo Mu­nandar, mengatakan, seharusnya nagari/desa di Sumbar sudah harus mempu­nyai program prio­ritas pemba­ngunan. Kalau pun ada pemo­tongan nanti diharap­kan tidak akan berpengaruh kepada nagari/desa peneri­ma.” Harus ditentukan mana yang prioritas dan mana yang masih dapat ditunda pengerjaannya. Dengan cara ini akan lebih bijak dalam mengelola ADD,” tukas­nya. (h/isr)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]