Gairah Tax Amnesty


Rabu, 05 Oktober 2016 - 02:36:17 WIB
Gairah Tax Amnesty Ilustrasi.

Syahdan, Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang tengah bergulir di Indonesia saat ini mengemukakan respon yang baik. Hal itu dilihat dari tingginya minat ma­sya­rakat dan pengusaha yang ikut berpartisipasi.

Patut diapresiasi, sejak pertengahan Juli lalu, hingga Kamis, 29 September 2016, pukul 20.45 WIB, deklarasi aset dan repatriasi dalam Pro­gram Pengampunan Pajak sudah mencapai Rp3.158 triliun. Repatriasi terpantau mencapai Rp130 triliun atau sekitar 13 persen dari target Rp1.000 triliun. Jumlah uang tebusan pengampunan pajak mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57 persen dari target penerimaan uang tebu­san sebesar Rp165 tri­liun (Bisnis Indonesia, 29/9/2016).

Angka di atas adalah se­bu­ah angka yang cu­kup besar bi­la dibandingkan dengan Pro­gram Pengampunan Pa­­jakseperti yang pernah di­gu­lirkan di Cile (Tahun 2015), Australia (Tahun 2014), Spa­nyol (Ta­hun 2012), Ita­­lia (Ta­hun 2009) dan juga Afri­ka Se­latan (Ta­hun 2003).

Ada mi­ni­mal tiga hal yang menjadi pe­­nyulut ca­pai­an tersebut. Per­ta­ma, adanya penawaran yang lebih toleran (mem­berlakukan tarif berjen­jang) dalam uang tebusan pa­da setiap periode pengam­punan pajak. Seperti menje­lang akhir periode I pengam­punan pajak (sampai 30 Sep­tember 2016), dikenakan tebu­san sebesar 2 persen. Pada periode II (yang berakhir 31 Desember 2016) besar tarif sebesar 3 persen, dan pada periode III yang merupakan akhir program (31 Maret 2017) besar tarif 5 per­sen; se­muanya untuk aset dalam negeri. Sedangkan un­tuk de­kla­rasi aset luar negeri, tarif secara berurutan per periode adalah 4 persen, 6 persen, dan 10 persen.

Alasan kedua, Wajib Pajak dibolehkan menetapkan sen­diri nilai aset yang dilaporkan (tidak dilakukan peme­rik­saan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tin­dak Pidana di Bidang Per­pajakan) dan tidak akan di­usut (penghentian pemerik­sa­an pajak, pemeriksaan buk­ti permulaan, dan penyidikan Tin­dak Pidana di Bidang Per­pajakan, dalam hal Wajib Pa­jak sedang dilakukan pe­me­­rik­saan pajak, peme­rik­saan buk­ti permulaan, dan penyi­di­kan Tindak Pidana di Bi­dang Perpajakan). Alasan ke­tiga, peserta Program Pe­ngam­punan Pajak boleh mem­­­perta­hankan perusahaan cang­kang di luar negeri—dari semula ha­rus mem­b­u­bar­kan pe­ru­sa­ha­an itu ji­ka me­n­gi­kuti pe­ngam­punan pajak. Ten­tu saja be­berapa penawa­ran ini cukup menggiurkan.

Namun pada sisi lain, bila­mana ditelaah dalam lonjakan partisipasi Program Pengam­punan Pajak tersebut, dekla­rasi dalam negeri tidak berban­ding simetris deklarasi aset luar negeri. Merujuk data statistik pengampunan pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, harta yang dilaporkan itu mayoritas bersumber dari deklarasi harta bersih dalam negeri sejumlah 67,97 persen, diikuti oleh deklarasi harta bersih luar negeri 27,96 persen, dan re­patriasi aset dari luar negeri 4,07 persen.

Ada tiga alasan paling tidak mengapa tidak begitu besar deklarasi aset luar negeri dan repatriasi berjalan lambat. Pertama, tidak ada basis data untuk merincikan semua aset di luar negeri. Kemungkinan juga aset itu dalam bentuk aktiva tetap, afiliasi peru­sahaan yang memang harus dijaga di sana, maupun berupa dana produktif.

Kedua, sebagaimana dike­tahui migrasi dana dari In­donesia ke negara-negara surga pajak kian masif terjadi ketika huru-hara politik menjelang kejatuhan Presiden Soeharto, Mei 1998. Kondisi keamanan, kepastian hukum, kemudahan bisnis, dan situasi politik yang kondusif menjadi faktor pe­nen­tu menarik dana ke dalam negeri.

Ketiga, larinya dana ke luar negeri untuk menghindari pajak juga tidak terlepas dari adanya kegiatan ekonomi ba­wah tanah atau Sha­dow Eco­nomy. Kegia­tan ekonomi ba­wah ta­nah umumnya berlang­sung di semua negara, baik negara maju mau­pun negara berkembang terma­suk Indo­nesia. Shadow eco­no­my atau kadang kala disebut cash economy ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, diban­ding­kan dengan nilai produk do­mestik bruto (PDB).

Ricardo Fenochietto dan Ca­rola Pessino dalam Under­stan­ding Countries’ Tax  Effort (2013) mengutip penelitian Enste dan Schneider me­nye­butkan besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah di negara maju dapat menca­pai 14 hingga 16 persen PDB, sedang di negara berkembang dapat mencapai 35 hingga 44 persen PDB.

Jangka pendek dan Jangka Panjang

Tiap negara memiliki dua alternatif dalam memerangi penghindaran pajak (tax avoi­dan­ce) dan pengelakan pajak (tax evasion). Pertama, mem­berikan pengampunan pajak. Hal ini menjadi solusi jangka pendek di tengah persoalan perpajakan yang cukup kom­pleks tersebut. Sebab, dekla­rasi aset dan pembayaran uang tebusan merupakan tawaran yang dapat maupun tidak diindahkan oleh wajib pajak.

Kedua, dalam jangka pan­jang dibutuhkan kerjasama global dalam bidang pertu­karan informasi perpajakan. Pertemuan Negara G20 di Brisbane tahun 2014 lalu telah membuat komitmen untuk penerapan Automatic Ex­che­nge of Information (AEoI) atau pertukaran informasi otomatis antar negara mulai tahun 2018.

AEoI merupakan sebagai trans­fer sistematis dan ber­ka­la terhadap informasi wa­jib pajak dari negara sumber ke negara tempat tinggal me­reka. Se­buah negara sum­ber adalah negara di mana wajib pa­jak menerima peng­­ha­si­lan seper­ti dividen, bu­nga dan lain-lain.

Sebagai contoh, misalnya Mr Depit menerima 1 juta US Dollar dalam dividen di negara A, tapi Mr Depit tetap dan berada di negara B (dia adalah warga negara B). Otoritas ne­gara A dapat mengirim AEoI mengenai informasi keuangan Mr Depit ke negara B. Otoritas pajak negara tempat tinggal, kemudian dapat menganalisis data yang ditransmisikan da­lam AEoI dan, jika perlu, dengan memanfaatkan data yang mereka dapat melakukan kegiatan penegakan hukum untuk memastikan bahwa wa­jib pajak telah memenuhi kewajibannya dengan baik.

Hingga 26 Juli 2016, OE­CD melaporkan pada bahwa te­lah ada 101 negara yang telah ber­­komitmen untuk AEoI, ter­masuk Bermuda, Virgin Islan­ds British dan Kepulauan Cay­man.

Tidak dapat dibantah pe­ne­­rimaan Pajak sangat dibu­tuh­kan untuk  membiayai pro­gram kesejahteraan rakyat, pen­di­dikan, kesehatan, dan  pro­gram-program pengen­ta­san kemis­kinan lainnya. Sek­tor migas yang dulunya pernah menjadi primadona dalam pendapatan negara, sekarang sudah tak bisa diha­rapkan. Se­dangkan, pene­ri­maan dari aktivitas per­da­gangan inter­na­sio­nal juga ter­tekan karena ada­nya glo­balisasi dan keten­tu­an tarif yang di­syaratkan  oleh World Trade Organi­za­tion (WTO).

Apalagi beberapa dekade terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih belum opti­mal dengan ditandai tax ratio yang tergolong rendahjika dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara atau negara berpendapatan menengah lain­­nya. Bahkan jika meng­gu­na­kan indikator tax effort (pe­nerimaan pajak aktual ter­ha­dap potensinya) maka Indo­nesia hanya memiliki setengah dari potensi yang ada. ***

 

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Penstudi Hukum Internasional FH Universitas Andalas, Padang)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]