PENGUSAHA PENGADAAN AMP DISIDANG

Rugikan Pemesan Rp3,65 Miliar Lebih


Rabu, 05 Oktober 2016 - 02:50:19 WIB

PADANG, HALUAN — Ma­jelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang mendengar kete­rangan saksi (korban) dalam kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp3,65 miliar dengan terdakwa Subanto Ja­pari (51), Selasa (4/10). Ter­dakwa diduga melakukan peng­gelapan dengan modus per­janjian jual beli Asphalt Mixing Plant (AMP) atau alat berat pengolahan aspal.

Sebelumnya dalam berkas dakwaan dijelaskan, terdakwa memeragakan AMP dalam salah satu pameran alat berat di Jakarta pada Oktober 2015. Peragaan tersebut menarik perhatian saksi Johandri, seo­rang pengusaha bidang pengas­palan di Kota Padang. Saksi mengaku tertarik terhadap produk tersebut karena dijual dengan harga miring dan uru­san pengiriman yang tidak berbelit-belit.

Kemudian pada 7 Okotober 2015, terdakwa mendatangi saksi di pe­rusahaan milik saksi, untuk me­mastikan ketertarikan saksi. Dan karena saksi sudah yakin, ter­jalinlah kesepakatan antara kedua be­lah pihak untuk transaksi AMP merk LB 1200 TTM, dengan kese­pakatan harga senilai US278.000 atau Rp3.650.000.000.

“Sebagai tanda jadi, saya bayar uang muka dua ratus juta rupiah pada 8 Oktober ke rekening terdakwa, lalu pada 10 November 2015 itu saya kirim lagi satu miliar seratus lima puluh juta rupiah,” jelas saksi Johandri di hadapan majelis hakim yang diketuai Sutedjo dengan hakim anggota Naso­rianto dan Yose Ana Rosalinda.

Saksi korban mengaku se­ma­kin yakin saat pada 16 November 2015, terdakwa membawa saksi korban bersa­ma pegawai saksi, Zakaria dan Gusnaldi, untuk berkunjung ke Pabrik pembuatan AMP di Provinsi Xianmen di Negara China. “Tapi waktu itu saya tidak menegerti mereka bicara apa, karena terdakwa dengan orang-orang di sana bicara dengan bahasa China,” jelas saksi lagi.

Selanjutnya pada 24 No­vember 2015, terdakwa me­minta sak­si melunasi pembaya­ran yang ter­sisa senilai Rp2 miliar. Ditam­bah lagi pada awal Desember, ter­dakwa meminta tambahan biaya sebesar Rp300 juta dengan dalih penambahan biaya penga­palan AMP yang akan segera dikirim.

“Waktu itu dijanjikan 15-25 hari barang akan sampai, saya juga dikirimi foto bukti pem­belian, pengiriman serta peng­apalan tertanggal 8 Januari 2016 lewat email. Tapi barang tak kunjung tiba di Teluk Bayur, hingga 15 April 2016 saya temui terdakwa di Jawa Barat untuk minta kepastian. Waktu itu dijanjikan lagi. Kemudian saya cek keabsahan surat-surat pengiriman yang dikirim ke email, ternyata itu bukan surat resmi dari Fujian Tietuo Ma­chenerry.Co. Ltd sebagai pengi­rim barang,” imbuh Johandri lagi.

Atas keterangan saksi kor­ban, JPU Raadi Oktia Nofi menilai terdakwa melanggar pasal 378 KUHP tentang peni­puan dan penggelapan. Selan­jutnya, sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda menghadirkan saksi yang meri­ngankan (a de charge). (h/isq)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 29 Desember 2016 - 00:34:35 WIB

    Aturan Dianggap Merugikan, Ribuan Nelayan Sumbar Ancam Demo

    PADANG, HALUAN — Je­lang akhir tahun, nelayan Sumbar yang menggunakan bagan di atas 30 GT mulai resah. Keresahan dipicu ka­rena izin melaut mereka yang diberi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI ting­gal hitunga.
  • Rabu, 19 Oktober 2016 - 01:30:52 WIB

    Bangunan Tepi Rel Tanpa IMB, Pemko Padang Merasa Dirugikan

    Bangunan Tepi Rel Tanpa IMB, Pemko Padang Merasa Dirugikan PADANG, HALUAN – Pascapenemuan surat perjanjian sewa menyewa tanah antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan masyarakat awal Oktober 2016 silam, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang mendesak PT KAI untuk segera .
  • Selasa, 02 Februari 2016 - 03:26:43 WIB

    Larangan Minyak Goreng Curah Merugikan

    PADANG, HALUAN — Ka­mar dagang dan Industri (Ka­din) Sumbar menilai ke­bi­ja­kan melarang penjualan mi­nyak goreng curah dengan ala­san kebersihan oleh pe­me­rintah dinilai hanya akan merugikan petani sawit dan pen.
  • Selasa, 21 April 2015 - 18:55:51 WIB

    Subsidi Pajak Kendaraan Umum Rugikan Sumbar

    PADANG, HALUAN — Pem­prov Sumbar belum bisa memu­lai pemberian subsidi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 70 persen untuk kenda­raan umum. Hal ini disebabkan payung hukum yang mengatur tentang atur.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]