KISRUH TANAH DI KOTO TANGAH

Ada yang Janggal di Putusan Pengadilan


Rabu, 05 Oktober 2016 - 03:07:14 WIB

PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Hukum Agraria asal Universitas Andalas (Unand) Kurniawarman menilai ada yang janggal dalam putusan pengadilan terhadap seng­keta tanah Maboet. Hal itu didasari atas pengamatannya terhadap perkara tanah an­tara Kaum Maboed dengan bebe­rapa pihak yang memi­liki sertifikat di atas tanah yang dianggap Lehar (Ma­mak Ke­pal­a Waris Kaum Maboed) sebagai hak kaum Maboed.

Sebagaimana diketahui, kaum Maboed merasa memiliki hak di atas tanah seluas lebih kurang 765 hektare di kawasan Bypass Kota Padang, karena bersandar pada putusan Lendraad (Pengadilan Zaman Belanda) pada Tahun 1931. Namun, menurut Kurniawarman, perlu diketahui secara jelas pertimbangan hakim soal pengabulan permohonan sita jaminan yang diajukan pihak Maboed pada 1982 melalui ma­mak kepala waris saat itu.

“Saya memperkirakan, begitu lama jarak antara perkara digelar (1931) dengan pengajuan sita jamin (1982), itu sudah jadi perta­nyaan. Mengapa saat masih berha­dapan dalam perkara, kedua pihak tidak melakukan apa-apa, tapi justru setelah sekian lama baru disita jamin dan dieksekusi. Saya kira ada yang miss (janggal). Ketua pengadilan sepertinya agak bi­ngung mengambil putusan saat itu. Patut diketahui apa pertimba­ngan hakim saat itu,” kata Kurnia­warman kepada Haluan, Senin (3/9).

Selain itu, ia juga menganggap aneh perihal dikabulkannya per­mohonan sita jaminan pihak Maboed kepada pengadilan ne­geri, yang berstatus sebagai ter­gugat pada perkara di Landraad 1931. Karena, jika memang harus dilakukan sita jaminan, maka yang harus mengajukan adalah penggugat, dan harus dalam keadaan sedang berperkara.

“Kalau putusan hakim pada 1931 adalah Maboed yang ber­hak, maka yang harus dilakukan Maboed saat itu adalah balik nama kalau tanah itu bersertifikat. Kalau tidak ada sertigikat, ya membuat sertifikat. Ini penting agar pasti luas tanahnya, jelas batasnya dan lain sebagainya. Jika itu tak dilakukan dulu, berarti belum jelas putusan hakim seperti apa waktu itu,” imbuhnya.

Kurniawarman menyimpul­kan, mungkin saja belum ada ketegasan dalam Landraad 1931, sehingga hakim bingung mem­buat putusan saat Maboed me­ngajukan permo­ho­nan sita jamin pada 1982. 

“Bisa saja pengadilan me­ngam­bil kebijakan waktu itu, tapi masyarakat layak memperta­nya­kan­nya. Logika hukumnya, jika dulu yang digugat adalah peru­sahaan, maka fisik tentu dikuasai Maboed, oleh karena itu tidak perlu ada sita jaminan sebenar­nya. Karena Tidak ada yang berubah di lapangan. Di sini rancunya,” katanya.

Dijelaskan Kurniawarman, berdasarkan hukum agraria, pene­lantaran terhadap tanah adalah perbuatan melanggar hukum yang bisa menghilangkan hak seseo­rang terhadap tanah tersebut. Namun terhadap

Berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dikatakan bahwa orang yang menguasai tanah selama dua­puluh tahun dengan iktikad baik, dapat memperoleh hak milik atas objek tersebut. Dengan asumsi, selama 20 tahun itu tak ada pihak yang menggugat penguasaan tanah tersebut.

“Jika tiba-tiba ada orang yang mengaku berhak atas tanah itu dan menggugat setelah 20 tahun, orang itu bisa disebut sudah kehilangan haknya atas objek tanah itu. Karena ia sudah mene­lantarkan tanah tersebut. Ber­dasarkan PP tersebut, lima tahun saja menelantarkan tanah, maka akan kehilangan hak,” kata Ku­r­nia­warman.

Bahkan, lanjutnya, dalam PP 11 tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar dijelaskan, pene­lantaran selama dua tahun saja dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak atas tanah ter­sebut. Sedangkan indikator pene­lantaran terdiri dari berbagai pertimbangan yang dijelaskan pula dalam PP 24 Tahun 1997.

“Bentuk penerlantaran itu beda-beda, ada yang tidak meng­gunakan, artinya dibiarkan ter­lan­tar begitu saja, seperti tidak ada bukti fisik tanah itu digarap, dibuatkan batasnya atau lain-lain. Selain itu, yang menggu­nakan tanah tidak sesuai dengan peruntukan juga dianggap mene­lantarkan. Misal, negara memberi­kan hak atas tanah itu untuk perkebunan, lalu dibuat untuk perumahan. Itu bisa disebut penelantaran,” jelasnya lagi.

Kebijakan seperti itu dapat dipahami, lanjutnya, disebabkan tanah bukan ciptaan manusia, sehingga tidak ada kepemilikan mutlak di atasnya. Beda halnya jika objek merupakan benda bergerak, di mana kepemilikan­nya bisa dalam status mutlak.

Namun sayang, Ketua Pe­ngadilan Negeri (PN) Padang Amin Ismanto belum bisa mem­beri keterangan mengenai dasar hukum dalam keputusan hakim pada 1982, saat mengabulkan permintaan sita jaminan kaum Maboed. Amin mengaku, ada beberapa perkara saat ini yang tengah berlangsung proses hu­kumnya.

“Meskipun yang ditanyai soal Landraad tahun 1931 dan keputusan mengabulkan sita jamin pada 1982, tetap saja muaranya pada kasus yang bergu­lir saat ini. Beberapa perkara terkait tengah berlangsung proses hukumnya di pengadilan. Kami tentu tak bisa memberikan kete­rangan di luar persidangan karena ini melanggar etika profesi,” kata Amin kepada Haluan, Senin (3/9). (h/isq)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]