SIDANG SENGKETA TANAH MABOED VS BAITURRAHMAH

Dua Kubu Sama-sama Ajukan Bukti


Kamis, 06 Oktober 2016 - 05:19:39 WIB

PADANG, HALUAN — Lan­jutan sidang perdata tanah antara Kaum Maboed dengan Yayasan Pendidikan Bai­tur­rah­­mah kembali digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Pa­dang, Rabu (5/10). Pengacara kedua kubu sama-sama me­nyerahkan bukti kepada majelis hakim.

Riefia Nadra Cs, kuasa hukum Lehar yang berstatus penggugat dan mengaku seba­gai Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Maboed, dipersilakan terlebih dulu untuk menyerahkan bukti pending. Setelah itu, pihak YPB selaku tergugat, melalui Rimaison Syarif juga menye­rahkan sepuluh bukti ke hada­pan majelis hakim.

Masing-masing pihak juga menyerahkan ranji yang diya­kini benar menurut mereka. “Dari ranji ini, semuanya lengkap, tidak ada satu nama Lehar di sini,” ucap Rimaison kepada Majelis Hakim.

Namun, karena persida­ngan masih sebatas pemerik­saan alat bukti, tak begitu banyak interaksi yang terjadi antara kedua pihak dan ha­kim. Majelis Hakim yang diketuai Sri Hartati dengan anggota Sutedjo dan Estiono hanya berusaha memastikan keabsahan setiap bukti yang diserahkan, dan meminta se­tiap berkas untuk diperlihat­kan fisik aslinya di persi­dangan selanjutnya.

Selama persidangan yang digelar mulai pukul 16.30 WIB, kedua kubu hanya diwa­kili pengacaranya. Kehadiran mereka memang tidak perlu

karena memang agenda sidang hanya penyerahan alat bukti, sehingga bisa diwakilkan dengan masing-masing kuasa hukum. Setelah segala alat bukti di­serahkan dan diperiksa majelis hakim, sidang ditunda hingga pekan depan.

Seperti diberitakan sebe­lum­nya, Kaum Maboed melalui Lehar selaku MKW mengajukan guga­tan atas tanah, tempat berdirinya Universitas Baiturrahmah dan Ru­mah Sakit Siti Rahmah. Ke­duanya berada di bawah pengu­rusan YPB, dan berlokasi di Jalan Bypass Kilometer 15, Air Pacah, Kota Padang. Gugatan tersebut masuk ke PN Padang pada 17 Mei 2016.

Sebelumnya, pihak Lehar juga menggugat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.863 ter­tanggal 28 Juli 2004, Surat Ukur No.00638/2004, 31 Januari 2004, seluas 2.203 meter per segi, yang menjadi lokasi berdirinya Kam­pus II Universitas Bung Hatta, di Kelurahan Aia Pacah, Koto Ta­ngah, Padang.

Dalam putusanya, majelis hakim PN Padang yang diketuai Reno Listowo, beranggotakan Estiono, dan Sutedjo, menyata­kan HGB No.863 itu batal demi hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH) diminta menyerahkan tanah objek seng­keta tersebut kepada Lehar Cs selaku MKW Kaum Makboed.

Sama seperti gugatan terhadap YPBH yang dimenangkan Lehar tersebut, gugatan kepada YPB juga didasari putusan Landraad (pe­ngadilan pemerintahan kolonial Belanda) pada 1931, dengan Surat Ukur Nomor 35/1982. Saat itu, NV. Exploitatie Van Onroerende Goereden (perusahaan Belanda) menggugat Kaum Maboed dan Oesoes atas tanah yang digarap oleh pihak tergugat, namun guga­tan perusahaan tersebut ditolak oleh hakim. (h/isq)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]