PARIPURNA LUAR BIASA DPD RI

Senator ‘Kebelet’ Berhentikan Irman


Kamis, 06 Oktober 2016 - 05:21:28 WIB
Senator ‘Kebelet’ Berhentikan Irman Anggota DPD mengikuti Rapat Paripurna Luar Biasa DPD terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua DPD Irman Gusman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10). (ANTARA)

Tanpa menunggu putusan praperadilan, sejumlah senator tampaknya sudah tak tahan menduduki kursi singgasana Ketua DPD RI. Walau masih dalam hujan interupsi, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad langsung mengetuk palu sidang. Irman pun diberhentikan sebagai ketua. 

JAKARTA, HALUAN — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dinilai begitu ‘kebelet’ ingin menurunkan Irman Gusman dari kursi Ketua DPD RI. Lewat paripurna Luar Biasa DPD RI, Rabu (5/10), Irman Gusman diberhentikan tan­pa menunggu praperadilan yang baru memulai sidang, 18 Oktober mendatang, sesuai agenda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Paripurna pemberhen­tian Irman Gusman tersebut, terkesan dipaksakan. Kon­disi ini jelas membuahkan hujan interupsi dari sejum­lah senator tersebut. Pari­purna pun berlangsung pa­nas dan nyaris ricuh. Pasal­nya, Irman yang disangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pene­rima suap dari pengusaha gula Xaveriandy Sutanto sebesar Rp100 juta, belum mempunyai kekuatan hu­kum tetap.

Apalagi dalam paripurna DPD RI ke-2, pada 20 Sep­tember lalu, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad se­laku pemimpin sidang, di te­ngah-tengah hujan interupsi se­jumlah senator, membacakan surat dari KPK terkait kasus Irman Gusman. Ada dua surat yang ditujukan kepada DPD RI, yaitu dari KPK dan pengaca acara Tommy Singh. Saat itu, Farouk mengatakan, apabila Irman me­nga­jukan praperadilan dan me­nang, maka pengajuan reha­bilitasi dapat dilakukan dan itu diatur dalam Tata Tertib DPD. Farouk  meminta agar para ang­gota tidak memperdebatkan hal ini, seperti dilansir  repu­blika. co.id, Selasa (20/9/16).

Tapi tampaknya Farouk tak ingat lagi dengan apa yang di­ucapkannya tersebut. Lewat pari­purna yang dihadiri 83 anggota DPD dari seluruh Indonesia, rapat dimulai pukul 15.30 WIB, Rabu (5/10) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Faoruk pun mengetuk palu tanda pemberhentian Irman secara resmi. 

“Berdasarkan tanggal 30 sep­tember 2016 menindaklanjuti keputusan Mahkamah Kehor­matan Dewan tentang pember­hentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD, perlu ditetapkan dalam Paripurna ini. Masih terda­pat beberapa anggota Panmus menunggu putusan praperadilan dan putusan MK. Untuk itu apa­kah sidang paripurna ini bisa menghentikan Irman Gusman sebagai Ketua DPD?” kata Farouk mengawali rapat, seperti dilansir kompas.com.

Pertanyaan Farouk ini kemu­dian ditanggapi beragam oleh para anggota DPD. Ada yang setuju namun tidak sedikit yang menolak pemberhentian Irman Gusman karena masih menunggu proses praperadilan. Sejumlah anggota DPD masih mengi­ngin­kan agar pemberhentian Irman ditunda hingga proses pra­pera­dilan selesai.

“Proses praperadilan Irman sedang berjalan. Kalau putusan praperadilan memenangkan Pak Irman dengan dinyatakan tidak lagi sebagai tersangka. Bagai­mana sikap lembaga kita?” ujar Anggota DPD dari Sulawesi Utara, Marhani Pua.

Sama dengan pendapat dari senator yang berasal dari daerah Sumatera Barat Ema Yohana. Ema menilai keputusan pemberhentian Irman harus menunggu pra­peradilan.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Bali, Gede Pasek Suardika menegaskan, dalam konteks ini DPD berpijak pada aturan sendiri. Tata tertib DPD yang mengha­ruskan pemberhentian seorang anggota apabila menjadi tersang­ka tak bisa dicampurkan dengan proses di luar. 

“”Semua kemungkinan bisa terjadi, tatib kita pun sudah tetapkan. Apabila Pak Irman berhasil dalam praperadilan, ada peluang beliau menjadi anggota biasa kembali. Tapi tatib kita kan mengatur bahwa orang yang ber­status tersangka itu harus diber­hentikan. Untuk kewibawaan aturan kita sendiri, maka harus kita taati,” ujar Pasek.

Ketua Badan Kehormatan (BK) Andi Mappetahang Fatwa pun angkat bicara. Menurut dia, BK sehari setelah penetapan tersangka Irman oleh KPK, segera mengambil langkah untuk men­jaga marwah lembaga.

Ia pun meminta agar para anggota DPD memahami, jika BK saat itu terlambat mengambil langkah atau sikap, maka marwah DPD akan semakin buruk. Kepu­tusan pun tak perlu menunggu sampai proses hukum selesai karena bisa memakan waktu sa­ngat lama.

“Peradilan pidana dan sidang kode etik itu terpisah. Persida­ngan untuk perkara pidana bisa makan waktu setahun,” kata Fatwa.

Meski interupsi masih terus dilayangkan dan melebar ke masa­lah lain, akhirnya Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad sela­ku pimpinan sidang meminta agar keputusan pengesahan pember­hentian Irman segera diambil jika memang sudah satu suara.

“Kita sudah setuju pak Irman diberhentikan,” kata Farouk di­susul ketuk palu.

Irman pun sudah resmi diber­hentikan dari posisinya sebagai Ketua DPD. Mekanisme berikut­nya, DPD akan menggelar rapat panitia musyawarah (Panmus) maksimal tiga hari dari waktu pemberhentian. Rapat tersebut akan mengagendakan sidang paripurna pemilihan pengganti Irman akan dilakukan.

“Untuk mempercepat paripur­na ini. Kita pahami bahwa kita sadari Pak Irman terkena musibah tetapi kita harus tetap menaati tatib yang ada. Jadi dalam pari­purna ini sudah resmi diberhen­tikan. Sehingga status Irman Gusman sudah diberhentikan secara kelembagaan. Nanti kita akan rapat Panmus. Nanti Panmus akan membicarakan calon peng­ganti. Setuju?” kata Farouk.

Soal keterburu-buruan DPD memberhentikan Irman ini, sebe­lumnya sudah diingatkan Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida. Ida mengusulkan agar DPD tak terbu­ru-buru memberhentikan Irman Gusman sebagai Ketua DPD.

Laode menilai, Irman masih memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sehingga keputusan penghentian Irman sebaiknya menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Biar saja (Irman) vakum dulu jadi ketua. Kepemimpinan DPD itu kolektif. Dua orang bisa me­mimpin bergantian, berperan sebagai ketua,” ujar Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9) lalu.

Jika DPD langsung mengambil sikap untuk memberhentikan Irman, kata Laode, langkah ter­sebut justru ceroboh. Pasalnya, kasus yang disangkakan kepada Irman tak berkaitan dengan kewe­nangan Ketua DPD. Jika me­ngambil sikap terburu-buru, citra DPD dikhawatirkan justru akan semakin buruk. “Itu akan terlihat bahwa sebetulnya DPD ada yang bermain di dalamnya untuk cepat menyingkirkan Irman Gusman,” ujar Laode.

Sama halnya dengan pendapat Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana. Menurutnya,  DPD hendaknya dapat menunggu hasil praperadilan yang diajukan Irman Gusman sebelum melakukan tindakan. Jika Irman Gusman kalah dalam praperadilan, me­nurut Tjipta hendaknya segera dicopot dari jabatannya di DPD.

“Tunggu hasil putusan pra­peradilan pengadilan negeri. Kalau andaikan ditolak gugatan praperadilan Irman Gusman, copot Irman Gusman secara defi­nitif,” katanya.

Masih kata Tjipta, anggota DPD hendaknya memperjuang­kan nama baik institusinya. Dia mengingatkan agar para anggota tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok saja. “Ang­gota harus berani bersihkan lembaga DPD. Kita harus akui ada faksi-faksi yang cukup tajam dalam DPD,” katanya.

Begitu juga dengan permin­taan pengacara Irman, Razman Arief Nasution, Selasa (4/10) lalu agar DPD RI tidak mengambil sikap politik sebelum adanya putusan sidang praperadilan yang diajukan Irman Gusman.  “Saya harap DPD tidak ambil langkah politik sebelum praperadilan selesai. Tunggu selesai, ini kan sebentar saja,” kata Razman.

Namun semua pandangan para pakar dan permintaan pe­ngacara itu, tak dihiraukan oleh sejumlah senator.   Faoruk pun mengetuk palu.  “Panmus DPD RI bisa segera menjadwal rapat untuk menentukan mekanisme pergan­tian Ketua DPD RI Irman Gusman sesuai tata tertib yang berlaku, pada minggu depan,” ujar Senator asal NTB itu menjelang penutu­pan sidang. (h/sam/ald)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]