BERTAHUN-TAHUN SEWAKAN BIBIR REL

PT Kereta Api Terancam Pidana


Sabtu, 08 Oktober 2016 - 03:43:40 WIB

PADANG, HALUAN — PT Kereta Api Indonesia (KAI) terancam dipidana karena menyewakan tanah di bibir rel. Sesuai Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), seharusnya batas ruang rel kereta api, 9 meter kiri kanan rel. Namun kini pihak PT KAI menye­wakan hingga dua meter dekat rel.

Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Afrizal BR mene­gaskan akan memberikan surat peri­ngatan pada PT KAI karena menye­wakan tanah di bibir rel kereta api. Bangunan tersebut dibangun tepat dua meter dekat rel kereta api, seperti di Kelurahan Jati Parak Salai Kecamatan Padang Timur.

“Saat ini kita sedang buatkan suratnya yang berisi peringatan tegas bahwa PT KAI telah melakukan pelang­garan karena menyewakan tanah yang bisa membahayakan warga. Dalam waktu dekat surat akan dilayangkan,” tegas Afrizal pada Haluan, Jumat (7/10).

Dijelaskan, sesuai Perda nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang tahun 2010-2030, menyatakan batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang sisi kiri dan kanan yang lebarnya paling ren­dah 9 meter dari sisi rel. Ternyata kondisi yang ada sekarang, ba­ngu­nan berdiri hanya dua meter dari rel. “Jelas sekali ini pelang­garan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurutnya kondisi ini juga melanggar UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada Pasal 70 menyatakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Ditambahkan Afrizal, ideal­nya PT KAI bisa memanfaat­kannya dengan cara lain seperti membuat taman atau berkebun bahkan bisa bercocok tanam. Namun PT KAI telah melakukan pelanggaran bertahun-tahun.

“Kejadian ini juga merupakan kelalaian kita yang kurang me­ngawasi. Saat ini kita sudah mem­buatkan plang dilarang memba­ngun di sepadan rel kere­ta,” pungkasnya.

Humas PT KAI Sumbar Zainir yang dihubungi Haluan, mengaku tidak bisa memberikan ketera­ngan. Zaini meminta Haluan mengkon­firmasikan persoalan ini pada Kepala KAI Sumbar, Sult­hon Hasanuddin. Hingga berita ini diturunkan, Kepala KAI Sum­bar belum bisa dihubungi. (h/win)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]