UMKM dan Pasar Digital


Senin, 10 Oktober 2016 - 02:16:52 WIB
UMKM dan Pasar Digital Ilustrasi.

Berdasarkan proyeksi Frost & Sullivan, pasar e-commerce Indonesia diperkirakan tumbuh pesat 31% per tahun, menembus US$ 3,8 miliar pada tahun 2019 nanti. Laju pertumbuhannya jauh di atas pasar e-commerce Asia Pasifik yang diperkirakan rata-rata hanya 26% per tahun atau mencapai US$ 79 miliar pada 2020. Saya sendiri berkeyakinan dan sangat optimistis, dalam lima tahun ke depan, industri e-commerce Indonesia akan tumbuh dengan nilai ekonomi sekitar US$ 15 miliar dan pada 2025 bisa menembus US$ 80 miliar.

Jadi sangat tidak meng­he­rankan jika saat ini peru­sahaan-perusahaan e-com­mer­ce gencar menebar iklan dan menawarkan berbagai promosi maupun diskon be­sar-besaran di Tanah Air. Lihat saja yang  di­lakukan Lazada.com dari Si­ngapura misalnya, yang ba­ru-baru ini sahamnya dibeli oleh e-com­merce terbesar Tiong­kok, Alibaba Group Hol­ding, se­ni­lai US$ 1 miliar. Alibaba sangat berambisi untuk mem­­buktikan bahwa mereka tak hanya jago kandang di Tiong­kok, namun juga di kawasan Asia Tenggara yang dihuni 600 juta jiwa lengkap dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif masih bagus, yakni di atas rata-rata dunia.

Makin agresifnya ekspansi perusahaan e-commerce tentu bukan tanpa landasan eko­nomi riil yang jelas. Selain geliat e-commerce pada khu­sus­nya dan ekonomi digital pada umumnya yang potensi pasarnya semakin tak berbatas alias borderless, watak konsu­men di Indonesia dan Asia Pasifikpun sudah sangat men­du­kung berkembangnya pasar digital. Mereka bisa menjual barang dan jasa dari perusa­haan mana saja, tanpa market place. Maka ceruk market yang satu ini kian kompettif, sema­kin banyak pemain lokal dan global yang berebut kue dan berjibaku menarik keper­caya­an konsumen dengan berbagai terobosan dan kekuatan yang berbeda. Bahkan brand yang awalnya sangat dominan di pasar fisik kini mencoba me­nya­sar segmen digital. Sebut saja misalnya Matahari­Mall.­com yang konon memiliki keunggulan berkat dukungan jaringan mal dan perusahaan ritel di pasar fisik, yakni Mata­h­ari Department Store (Ma­tahari) dan Hypermart dari Lippo Group.

Untuk itu, dengan semakin berkembangnya pasar digital dan beralihnya perilaku kon­sumen, pemerintah perlu ber­peran aktif mendorong UKM masuk ke sektor e-commerce. Baik yang punya produk atau yang semata-mata bergerak di perdagangan, semuanya perlu menggunakan kesempatan yang baik ini. Begitu pula dengan start ups-start ups yang juga tak boleh kehilangan kesempatan menjual produk­nya sampai ke luar pasar nasio­nal, menjangkau pembeli mau­pun nasabah di ingkat dunia. Itulah peluangnya, pasar digital tak berbatas asalkan informasinya akurat, produk bagus dan kompetitif, punya nilai tambah, delivery baik, dan cepat merespons keluhan pelanggan, termasuk segera mengganti barang yang tak bagus, maka peluang tum­buh dan besar di pasar digital akan semakin terbuka lebar. Selain itu, yang juga tak kalah penting, sistem pemba­yaran­nya harus aman, nyaman, dan mudah.

Mengingat kondisi infra­struktur di Indonesia masih buruk dan akses ke lembaga keuangan relatif rendah, peme­rintah bersama perbankan dan operator telekomunikasi perlu membantu memperbaikinya. Harapannya, masyarakat bisa bertransaksi online dengan aman dan nyaman meng­gu­nakan uang elektronik seperti kartu kredit, kartu debit, atau­pun e-money. Sehingga bisnis e-commerce yang meman­jakan konsumen bisa segera menunjukan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan men­dong­krak perekonomian nasional.

Harus diakui, E-commerce di Indonesia memang belum boombastis, maklum masih tahap awal pertumbuhan. Na­mun, perdagangan melalui media elektronik diperkirakan tak lama lagi akan mengikuti tren dunia, yakni menyalip laju ritel konvensional. Perkem­ba­ngan belakangan menunjukan bahwa pemain nasional kini mulai bermunculan dan pelan-pelan mulai meraih keper­cayaan konsumen, bersaing dengan e-commerce asing yang sudah lama ada. Brand lo­kal makin berkibar dan eks­pansif dengan dukungan peru­sahaan konglomerasi be­sar atau capital ventura. Se­iring dengan pesatnya perkem­ba­ngan teknologi informasi (IT) yang makin merasuki se­mua aspek kehidupan, ke de­pan, laju transformasi bisnis di­gital Indonesia diharapkan bi­sa segera seirama dengan per­kem­bangan bisnis digital dunia.

Sebut saja misalnya seperti perusahaan e-commerce gigan­tis Amazon.com asal Amerika Serikat yang memiliki market cap (kapitalisasi pasar) sebesar US$ 368,49 miliar atau Rp 4.857,62 triliun. Angka terse­but tercatat  dua kali lipat lebih dibanding APBN-P RI 2016 yang senilai Rp 2.082 tri­liun. Harapanya ke depan, E-co­m­merce Indonesia sudah mem­­persiapkan diri menuju ke s­ana, yakni  melahirkan pe­ma­in raksasa minimal level Ase­­an, dengan didukung be­sar­­­nya penduduk, pertum­bu­han ekonomi yang cukup ba­ik, meluasnya penetrasi smart­pho­ne dan internet, serta ma­kin banyaknya produk yang dijual.

Secara teoritik, ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hartman sebagai “the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, tran­sac­tions occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as me­dium of exchange” (Hartman, 2000). Keberadaannya ditan­dai dengan semakin maraknya format bisnis atau transaksi perdagangan yang meman­faatkan internet sebagai me­dium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusa­haan atau pun antar individu. Perusahaan-perusahaan baru maupun lama yang terjun ke dalam format bisnis elektronik e-business dan e-commerce yang dibicarakan diatas ada­lah contoh kongkretnya.

Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, para pemain tentu perlu memahami karakteristik dari konsep yang menjadi landasan ekonomi digital tersebut karena ter­nyata sangat berbeda dengan ekonomi klasik yang selama ini dikenal. Tidak jarang bahwa perusahaan harus mela­kukan transformasi bisnis agar dapat secara optimal bermain di dalam arena ekonomi digi­tal. Pasalnya, untuk mengim­ple­mentasikannya, diperlukan model bisnis yang sama sekali baru. Bagi perusahaan baru (start-up company), untuk terjun ke bisnis sejenis ini biasanya lebih mudah diban­dingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri. Statis­tik menunjukkan bahwa seba­gian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital harus mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnis­nya secara radikal (business process reengineering).

Lalu bagaimana propek UMKM jika ingin terlibat aktif dalam pasar digital? Tak bisa dielakan, untuk mening­kat­kan digitalisasi UMKM Indo­ne­sia, maka akses digital kepada UMKM tentu perlu pula ditingkatkan. Mulai dengan meningkatkan melek teknologi dan keuangan, serta meningkatkan jangkauan in­ter­net dengan penyediaan broadband yang lebih luas. Di pi­hak lain, penyedia pem­bia­yaan digital baik dari per­ban­kan maupun fin-tech dan e-commerce juga perlu me­ning­katkan jenis instrumen dan layanan yang terintegrasi se­suai dengan kebutuhan UKM.

Harus ada upaya untuk segera mengintegrasikan seba­gian besar UMKM ke dalam gerak langkah ekonomi digital yang sedang gegab gempita dibicarakan. Ekonomi digital telah menjadi buah dari per­kem­bangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir yang berhasil membuat batasan antara dunia digital, fisik, dan biologi menjadi lebur. Tek­nologi digital memungkinkan tiap orang bisa terkoneksi satu sama lain, dan arus informasi menjadi lebih cepat dan ter­buka, tanpa mengenal batasan negara dan wilayah. Transaksi yang sebelumnya harus dila­kukan dengan berhadapan langsung, sekarang bisa dila­ku­kan secara online. Seperti kegiatan memesan taksi, mem­beli barang-barang, bahkan memesan penginapan.

Perkembangan teknologi ini mengubah model bisnis yang selama ini berlaku. Ka­rena itu lah mengapa semua harus melakukan penyesuaian, tidak hanya secara individu, tetapi juga dalam industri dan kegiatan bisnis, utamanya UMKM yang menjadi salah satu tulang rusuk ekonomi nasional. Saya kira, masalah yang dialami pengusaha kecil dan menengah di Indonesia masih yang itu-itu saja, teru­tama dalam mengembangkan usaha. Mulai dari masalah akses pembiayaan sampai pada masalah informasi yang asimetris. Masalah akses infor­masi menyebabkan UMKM kesulitan dalam menyediakan bahan baku yang murah dan berkualitas. Tak hanya itu, mereka juga kesulitan men­dapatkan tenaga kerja dan manajerial yang dibutuhkan lengkap dengan informasi soal permintaan dan pasar. Maka dengan memanfaatkan tek­nologi inilah, kelompok UM­KM bisa mengatasi sebagian masalah-masalah di bidang produksi, pemasaran dan pem­biayaan tersebut.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2015, terhadap sekitar 437 UKM di Indonesia,  pe­ngu­saha UKM yang sudah ter­koneksi dengan internet ter­nyata bisa merasakan man­faat lebih banyak. Mereka bisa mendapatkan akses ke pelang­gan baru bukan hanya di wila­yah Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Wal­hasil, hal tersebut juga bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan. Pebisnis UKM juga dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang lebih mudah baik dengan pelanggan maupun pemasok, juga melakukan promosi de­ngan biaya lebih murah. Na­mun sangat disayangkan, UM­KM di Indonesia belum bisa sepenuhnya memanfaatkan digital untuk mengatasi masa­lah pembiayaan.  Padahal di beberapa negara Eropa, bank konvensional lebih inovatif, bersaing dengan e-commerce dan perusahaan financial tech­nology (fin-tech). Mereka telah memanfaatkan sistem digital untuk membantu UKM, terutama menyelesaikan masalah pembiayaan.

Jadi mau tidak mau, peme­rintah harus mencari celah untuk bisa terlibat di dalam membesarkan UMKM na­sio­nal, terutama untuk pasar digital,  mengingat begitu besar prospek ekspansi bisnis yang bisa diraih UMKM. In­fra­struktur, berbagai kebijakan untuk kemudahan pem­bia­yaan, dan berbagai terobosan akses pasar baik untuk bahan baku maupun untuk penjua­lan, perlu diambil agar UMKM juga bisa menikmati pertum­buhan dan perkembangan ekonomi digital di waktu men­datang. Semoga. (*)

 

RONNY P SASMITA
(Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 09 Agustus 2016 - 04:00:34 WIB

    Konsistensi Pemberdayaan UMKM

    Konsistensi Pemberdayaan UMKM Beberapa tahun belakangan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan UMKM, mulai dari deregulasi kebijakan perdagangan, penyediaan akses pembiayaan (seperti Kredit Usaha Rakyat), sampai pada fasilit.
  • Sabtu, 11 Juni 2016 - 04:03:15 WIB
    Gerakkan Perekonomian Sumbar

    Citra Swalayan Rangkul UMKM

    Citra Swalayan Rangkul UMKM Citra Swalayan (CS) terus berkomitmen untuk merangkul Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk seiring selangkah dalam memutar roda pere­konomian Sumbar. Bahkan CS punya target untuk merangkul seribuan lebih UMKM di Sumba.
  • Sabtu, 11 Juni 2016 - 03:52:18 WIB

    Kemitraan Swalayan dan UMKM

    Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UM­KM) terbukti ampuh menahan krisis eko­nomi. Badai besar yang melanda eko­nomi Indonesia pada dekade akhir tahun 90-an dengan anjloknya nilai tukar rupiah tak begitu menggoyahkan UMKM. Eko.
  • Selasa, 17 Mei 2016 - 03:51:24 WIB

    Mempromosikan UMKM

    Mempromosikan UMKM Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan produk ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah. UMKM ini merupakan suatu usaha yang bersifat home industry dengan bercirikan modal yang tidak terlalu besar (kecil) dan tidak.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]