KAPTEN JADI TERSANGKA

Kapal Pukat Harimau Ditangkap di Mentawai


Senin, 10 Oktober 2016 - 02:28:39 WIB
Kapal Pukat Harimau Ditangkap di Mentawai Kapal Pukat Ikan KM Cahaya Nauli diperksa polisi di pelabuhan Tuapejat.

Mentawai, Haluan — Kapal pukat ikan Muaro Nami, KM. Cahaya Nauli 02 GT nomor 257/ S. 69 yang memi­liki awak 15 orang ditangkap oleh Pol Air Mentawai. Hal tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Sabtu lalu (1/10) atas aksi penangkapan ikan meng­gu­nakan Pukat ikan yang dilarang pemerintah.

“Setelah mendapat laporan dari masyarakat kami langsung menuju lokasi dan memang melihat langsung adanya kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan laut Dusun Sao, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan,” terang Kapolres Mentawai, AKBP, Hasanuddin melalui Kasat Polair, Ipda, Budi Setia­wan, kepada wartawan, Ming­gu, (9/10) di pos Pol Air Tuapeijat.

Dia mengatakan saat itu kapal tersebut langsung giring ke tuapeijat, semua dokumen kapal serta barang bukti lainnya diserahkan ke satreskrim guna melakukan pemeriksaan

Sementara itu terpisah, Kasat Reskrim AKP Kaspi Darmis saat ditemui di ruang kerjanya men­jelaskan, setelah seminggu pe­meriksaan terha­dap anak kapal ikan Cahaya Nauli dan kami menetapkan kapten kapal, Sal­man Farisi Duha (46), sebagai tersangka ilegal fishing karena terbukti menggunakan pukat muroami yang dilarang pe­merintah serta paling ber­tang­gung jawab dika­pal. Sementara anak buah kapal lainnya dija­dikan saksi, “ terangnya

Lebih lanjut dikatakannya, untuk sementara Salman dijerat melanggar UU no 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 85 serta pasal 98. Dimana pasal 85 menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, mem­bawa dan/atau menggunakan penang­kapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang meng­gangu dan merusak ke­ber­langsungan sumberdaya ikan dipenangkap ikan di wila­yah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia seba­gai­mana dimaksud pasal 9di­pidana dengan pidana pen­jara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

Selanjutnya berdasarkan Permen Kelautan dan Pe­rika­nan No 02/ permen KP/2011 bahwa alat tangkap muronami dilarang beroperasi diwilayah jalur penangkapan ikan dan semua WPP-NRI. Sementara pasal 98, nakhoda kapal peri­kanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SIB) sebagaimana dimaksud pasl 42 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 200 juta. “ Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan tersangka bahwa kapal tersebut melakukan ope­rasi pelayarannya dengan tidak mempunyai surat persetujuan berlayar.  (h/mg-red)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]