DUGAAN KRIMINALISASI DAN CACAT YURIDIS

Basko Perjuangkan Haknya ke Kejagung


Senin, 10 Oktober 2016 - 02:52:29 WIB
Basko Perjuangkan Haknya ke Kejagung H Basrizal Koto

PADANG, HALUAN — Penasehat Hukum (PH) H Basrizal Koto (Basko) Dr H Fachmi SH, MH dari Kantor Hukum Fachmi & Widodo, menduga proses perkara pidana Basko yang sudah dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Padang, banyak melanggar hukum acara pidana. Untuk itu, Basko melalui Penasehat Hukumnya melapor ke Jaksa Agung dan Kapolri.

“Setelah kami pelajari dengan seksama, proses perkara dugaan pe­malsuan surat yang dituduhkan kepa­da klien kami, H Basrizal Koto, diduga banyak melanggar hukum acara pi­dana. Prosesnya cacat yuridis. Ada dugaan kriminalisasi terhadap Basko,” kata H Fachmi dalam keterangan persnya, Sabtu (8/10).

Lebih dari itu, mantan Kajati Sumbar itu menyebutkan, Basrizal Koto yang biasa dipanggil Basko, selama proses penyidikan perkara dugaan pemalsuan surat yang dilapor­kan PT KAI Divre II Sumbar itu, diduga dizalimi dan diperlakukan tidak fair dan tidak adil. 

“Untuk memperjuangkan hak hukum Basko, kami sudah menyurati Kapolda dan Kajati Sumbar dan terakhir Jaksa Agung RI serta  menem­buskannya ke Kapolri. Kami meminta agar perkara yang sudah dilimpahkan polisi ke Kejari Padang ini digelar di Kejaksaan Agung untuk menentukan layak atau tidaknya perkara ini dilim­pahkan ke pengadilan,” kata Fachmi.

Perkara dugaan pemalsuan surat yang dituduhkan kepada Basko dilaporkan oleh Tri Septa Riza dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar ke Polda Sumbar, 2 November 2011. Sejak itu, perkara ini sudah lima kali bolak-balik dari polisi ke jaksa,  sampai akhirnya dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Kejari Pa­dang, Kamis (6/10) lalu. 

Menurut Fachmi, selama dipe­riksa sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumbar, Basko tidak pernah sekalipun didam­pingi penasehat hukum.  Padahal, berdasarkan pasal 56 ayat 1 jo pasal 114 KUHAP, penyidik wajib memastikan tersangka didampingi penasehat hukum untuk setiap tindak pidana yang diancam lebih dari lima tahun. Pasal ini secara tegas menyatakan, didampingi penasehat hukum bukan hanya semata hak ter­sangka, tapi kewajiban penyidik untuk memastikan tersangka didampingi penasehat hukum.  

“Secara proses, ini termasuk cacat yuridis atau error in pro­cedure. Penyidik Polda Sumbar tidak melaksanakan kewajiban­nya sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat 1 jo 114 KUHAP. Berda­sarkan putusan Mahkamah Agung nomor 367 K/Pid/1998 dan nomor 1565 K/Pid/1991, cacat prosedur ini menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima,” kata Fachmi.

Penyidik juga dinilai tidak melaksanakan petunjuk penuntut umum dalam P19, yang meminta BPN Padang mengukur tanah yang diakui sebagai milik PT KAI dan diakui disewakan kepada Basko. Dalam pengukuran lapa­ngan, BPN hanya mengukur tanah Basrizal Koto sesuai sertifikat HGB Nomor 200, 201 dan 205 atas nama Basrizal Koto.

Sedang tanah yang diakui PT KAI sebagai miliknya, diukur sendiri oleh pihak PT KAI ber­dasarkan grondkaart  tahun 1888, yang nota bene adalah produk penjajah Belanda, yang tidak diakui sebagai bukti hak oleh aturan hukum Negara Republik Indonesia.    

“Ini kan aneh, ada orang mengklaim dia berhak atas tanah, lalu dirinya sendiri yang me­ngukur dan menentukan luas dan batas haknya sendiri.  Hanya BPN satu-satunya lembaga yang melak­sanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Kalau semua orang dan lembaga diberi hak menentukan luas dan batas hak atas tanah, maka kacaulah re­publik ini,” kata mantan jaksa yang pernah masuk 7 besar calon pimpinan KPK ini.

Pelanggaran mendasar yang ditemukan PH Basko yakni surat perjanjian nomor 1762/D.19/IKD.14/1994 tanggal 2 Juni 1997 yang diduga palsu. Surat yang diduga palsu itu dibuat oleh PT KAI, isinya seolah-olah Basrizal Koto menyewa tanah kepada PT KAI. Surat ini dibuat tahun 1994 di atas kop surat PT KAI, tapi ditandatangani tahun 1997. Surat perjanjian tidak dituangkan dalam akta notaris dan tidak ada satupun saksinya. 

Dalam surat itu dicantumkan Basrizal Koto sebagai Direktur Utama, padahal tidak pernah sekalipun Basrizal jadi Dirut di PT Basko Minang Plaza. Basrizal selama ini sebagai Komisaris Utama, bukan Dirut. Luas objek yang diklaim milik KAI berbeda dengan luas sertifikat HGB No. 200, 201 dan 205. Lokasi tanah dalam perjanjian di Kelurahan Air Tawar Selatan, sedang lokasi objek tanah tiga SHGB terletak di Kelurahan Air Tawar Timur. Tanda tangan Basrizal Koto yang tertera dalam surat perjanjian, tidak sama dengan tanda tangan asli Basrizal. Kuat dugaan, tandatangan Basrizal Koto dipalsukan.

Dugaan pemalsuan tanda­tangan dan surat perjanjian palsu itu sudah dilaporkan Basrizal Koto  ke Polda Sumbar dan tercatat dalam surat tanda terima laporan No. STTL/34.A/11/2012/SPKT Sumbar tanggal 1 Februari 2012. Sampai sekarang, laporan ini tidak jelas nasibnya dan juga belum pernah dihentikan oleh Polda Sumbar.

“Sekiranya Polda menuntas­kan laporan pemalsuan surat perjanjian dan tanda tangan itu, saya yakin, perkara pidana Basko yang dilaporkan PT KAI itu, pasti terhenti. Surat perjanjian palsu yang diduga dibuat PT KAI itulah sesungguhnya yang mengkri­minalisasi Basrizal Koto. Ada apa, oknum penyidik Polda Sumbar hanya mau menindaklanjuti la­poran PT KAI, sedang laporan dari klien kami ke Polda, termasuk ke Polresta Padang, tidak satupun yang dituntaskan?” ujar Fachmi.

Terkait dengan hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi yang dihubungi Haluan via ponselnya, Minggu (9/10) malam, tidak mengangkat ponselnya. Begitu juga ketika di SMS dan ditanya lewat WhatsApp (WA), hingga berita ini diturun­kan, juga tidak dibalas. (h/adl)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 14:58:11 WIB

    Jangan Khawatir! Berburu Diskon di Matahari Basko Grand Mall Bisa Online Dari Rumah. Dapatkan Diskon Spesial Lebaran Hingga 60 Persen

    Jangan Khawatir! Berburu Diskon di Matahari Basko Grand Mall Bisa Online Dari Rumah. Dapatkan Diskon Spesial Lebaran Hingga 60 Persen HarianHaluan.com - Ditengah pandemi covid-19 dan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan masyarakat tetap di rumah, Matahari Basko Grand Mall yang kembali hadir di kota Padang memberikan layanan be.
  • Kamis, 22 Maret 2018 - 02:22:44 WIB

    Basko Group Berbagi ke Panti Asuhan

    Basko Group Berbagi ke Panti Asuhan PADANG, HALUAN — Untuk mengenang meninggalnya dua tahun Ibunda H. Basrizal Koto, Hj. Dja­ninar, Basko Group mengun­jungi dan memberikan santunan kepada Pan­ti Asuhan Puti Bungsu di Jalan Da­dok Tunggul Hitam, Padang, Ra.
  • Kamis, 01 Februari 2018 - 09:44:18 WIB

    Terkait Operasional Basko Group, DPRD Padang Akan Minta Keterangan PLN

    Terkait Operasional Basko Group, DPRD Padang Akan Minta Keterangan PLN PADANG, HARIANHALUAN.COM – Eksekusi fisik terhadap bangunan Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang berdampak pada ancaman hilangnya mata pencarian seribuan karyawan, jadi pembahasan di DPRD Padang. Rencananya, wakil rakyat y.
  • Senin, 22 Januari 2018 - 02:42:08 WIB

    Wako Tinjau Basko Hotel dan Mall

    Wako Tinjau Basko Hotel dan Mall PADANG, HALUAN – Wali Kota Padang mulai mengkhawatirkan kondisi kota yang dipimpinnya pascaeksekusi lahan Basko Mall dan Hotel. Padahal, kota ini tengah berkembang, ditambah lagi helatan nasional akan berlangsung di Padang,.
  • Ahad, 21 Januari 2018 - 19:17:08 WIB
    Pernyataan Leonardy Harmainy

    DPD RI: Hentikan Eksekusi Lahan Basko!

    DPD RI: Hentikan Eksekusi Lahan Basko! Leonardy Harmainy, Anggota DPD RI yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar ini mengutip PP No 69/1998 tentang Prasarana dan Sarana Perkeretaapian yang menyebutkan bahwa tanah yang digunakan PT KAI untuk kepentingan jal.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]