MENTAWAI DAN PAYAKUMBUH KONDUSIF

Pilkada Serentak 2017 Rawan Konflik


Selasa, 11 Oktober 2016 - 01:51:02 WIB

JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, pemilihan 101 kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017 masih rawan konflik. Dia menyebut, ada bebe­rapa potensi konflik, seperti kasus SARA, politik uang dan ketidaknetralan KPU dan birokrat serta penggunaan APBD oleh calon incumbent.

Dalam diskusi “Pilkada Damai 2017 dalam Bingkai NKRI” di Komplek Parle­men Senayan, Jakarta, Senin (10/10), Lukman Edy me­nga­kui bahwa sanksi pidana terkait kasus SARA tidak berdampak terhadap dis­kua­lifikasi bagi pasangan calon, namun potensi konfliknya yang akan ditimbulkannya sangat tinggi.

Karena itu, Lukman me­min­ta  pasangan calon, selu­ruh parpol dan masyarakat untuk tidak memunculkan isu SARA dalam Pilkada.  Apa­lagi dalam berbagai survei dan pendapat pengamat bah­wa isu SARA tersebut tak mam­pu mendongkrak calon kepala daerah, khususnya di DKI Jakarta,” kata politisi PKB itu.

Selain SARA kata Luk­man, yang memicu konflik adalah netralitas penye­lang­gara Pilkada (KPU, KPUD, Bawaslu, dan DKPP). “Kalau keperpihakan penyelenggara pemilu itu terbukti mengan­dung unsur suap, sejak veri­fikasi sampai hasil pemilu, tersetruktur TSM, maka ini pelanggaran berat. Seperti jual-beli suara dan kecu­rangan lainnya,” tambahnya.

Kemudian kata Lukman, campur tangan pegawai nege­ri sipil (PNS). Kalau terbukti ada intervensi dan campur tangan PNS dalam Pilkada tersebut, maka penca­lo­nan­nya bisa gugur, dan proses hukum untuk PNS tersebut jalan terus. Khusus bagi calon petahana, tidak meng­gu­na­kan menggunakan dana AP­BD untuk program yang ber­hubungan langsung dengan rakyat. “Enam bulan sebelum Pilkada, calon petahana tidak boleh menggunakan APBD,” kata Lukman.

Sedangkan pengamat po­li­tik Hanta Yudha menga­ta­kan, pelaksanaan pilkada mendatang jangan hanya se­kedar damai. Demokratisasi dalam pilkada juga harus dijamin bisa terselenggara dengan baik dan benar. “Pil­kada damai itu tidak cukup, poin penting lainnya adalah pilkada yang damai dan de­mo­kratis,” jelasnya.

Lanjut Hanta, untuk itu peran dari Dewan Kehor­matan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dioptimal sejak awal. Dengan berperan aktifnya DKPP, diyakini akan menyajikan pilkada dama dan demokratis bagi rakyat repu­blik ini. DKPP harusnya bisa dioptimalkan. Diyakini per­qan DKPP mam­pu menjaga netralitas para penyelenggara pilkada.

Sikap netral akan menja­dikan rakyat sebagai peserta menjadi tenang dan mampu meredam berbagai bentuk gejolak. “Kalau ada tendensi KPUD tidak independen, maka sangat besar terjadi konflik pada pilkada ter­sebut. KPU pusat mungkin tidak, tetapi KPUD di da­erah harus dikontrol karena potensinya jauh lebih besar,” imbuh Hanta.

171 Polisi Amankan Pilkada Mentawai

Untuk mewujudkan Pil­ka­da yang kondusif pada Pe­milihan Bupati dan Wakil Bupati Mentawai tahun 2017 mendatang, Polres Mentawai akan menurunkan sebanyak 171 personil untuk penga­manan hingga seluruh taha­pan Pilkada bera­khir. ”Pe­nga­manan kita sesuaikan de­ngan tahapan Pilkada. Untuk kantor penyelenggara, jika kegiatan rutin kita letakkan 4 orang ke­a­manan per hari. Tapi kalau etala­senya me­­mun­cak kita tempatkan disitu satu peleton polisi, misalnya saat peng­hitungan surat suara,” papar Kapolres Ka­­bu­paten Kepu­lauan Mentawai, AKBP Hasa­nud­din bebera­pa waktu yang lalu.

Dikatakannya, untuk pen­distribusian surat suara akan dipandu dari KPU sampai ke kecamatan. Dan nanti setiap anggota Polsek yang tersebar di setiap kecamatan, akan membantu melanjutkan me­ngawasi penyelenggaraan Pilkada. Mulai dari PPK sampai ke setiap desa dan TPS, sampai selesai.

Sementara itu terkait ang­garan, dia mengatakan biaya pergeseran personil untuk Kepulauan Men­tawai lebih besar dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Ba­rat, menurutnya yang mem­buat besarnya biaya itu kare­na faktor geografis sehingga transportasi lebih mahal. Sedangkan anggaran sendiri dikatakannya dari Pemda setempat. Lebih lanjut dika­ta­kannya untuk memak­si­mal­kan penga­manan pihaknya sudah berkoor­dinasi dengan TNI yang nanti akan diko­or­dinir oleh Kodim 0319 Men­tawai termasuk TNI Ang­katan Laut.

296 Polisi Amankan Payakumbuh

Polres Kota Payakmbuh menurunkan 296 personil untuk mengamankan pemi­li­han kepala daerah (pilkada) se­rentak 2017 di daerah itu. Kapolres Kota Payakumbuh AKBP Kuswoto menga­ta­kan, personil yang ditu­gaskan itu me­ngalami pe­ningkatan di­ban­­ding Pilkada sebelumnya, hal itu dise­babkan karena ada­nya pe­nam­bahan jumlah Tem­pat Pemungutan Suara (TPS).

Setelah melakukan rapat koordinasi antara pihak kepo­lisian dengan KPU setempat, ternyata ada penambahan 10 TPS di Payakumbuh, dimana pada pilkada 2015 hanya 200 TPS, sementara pilkada 2017 menjadi 210 TPS. Selain dari kepolisian, juga dibantu se­kitar 400-an personil dari satuan Perlindungan Masya­rakat (Linmas).

Personil yang ditugaskan itu siap mengamankan pilka­da serentak, termasuk untuk mengantisipasi sejak dini jika ada potensi-potensi gangguan keamanan selama tahapan pesta demokrasi itu. Untuk mengantisipasi timbulnya gangauan keamanan, pihak­nya sudah koordinasi dengan instansi terkait, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setem­pat. (h/sam)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]