(TANGGAPAN DARI TULISAN ANTONI PUTRA)

Rehumanisasi, Bukan Lokalisasi


Selasa, 11 Oktober 2016 - 02:03:56 WIB
Rehumanisasi, Bukan Lokalisasi Ilustrasi.

Kawasan Taman Melati dan sekitarnya memang telah lama terkenal. Di sinilah pusat prostitusi atau pelacuran terbesar di Kota Padang. Prostitusi merupakan salah satu penyakit yang berkembang di dalam masyarakat. penyakit ini sudah menjadi suatu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks. Mulai dari segi sebab-sebabnya, proses maupun implikasi sosial yang di timbulkannya.

Praktik prostitusi di Kota Padang memang beda. Di sini para wanita penjaja seks tidak mangkal, tetapi keliling meng­gunakan jasa sopir atau dike­nal dengan ‘’Prostitusi Mobil Sewaan’’. Pekerja seks di ranah Minang ini menggunakan mobil untuk menjajakan diri­nya. Miris memang, praktik haram ini ada di ibu kota provinsi Sumatera Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat yang kuat.

Prostitusi mobil sewaan ini sangat mudah dikenali. Lihat saja mobil-mobil ber-plat hitam seperti Avanza yang membawa cewek di dalam mobilnya. Bahkan dalam satu mobil terkadang memuat 3 wanita PSK. Jam operasi pros­titusi mobil sewaan ini di­mulai dari pukul 8 malam sam­pai pukul 5 subuh.

Skema bisnis yang dite­rapkan prostitusi mobil se­waan ini adalah besed connec­tion. Sang sopir berkerja sama dengan PSK. Sang sopir me­rangkap jabatan. Selain ber­peran sebagai mucikari, sang sopir juga sebagai peng­hubung antara PSK dengan calon pelanggan. Sang sopir akan membawa PSK berkeliling dan menawarkan PSK tersebut kepada para pengguna jalan yang kebanyakan adalah pria hidung belang. ‘’cewek da’’, begitulah penawaran sang sopir. Tarif yang di patok untuk short time Rp200 ribu sedangkan untuk long time Rp 600 ribu-1 juta. 

Memberantas Prostitusi

Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk uang. Mes­kipun banyak prasangka ne­gatif terhadap perbuatan pela­curan datang dari masyarakat kita yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai agama, namun prostitusi tetap tum­buh subur di dalam lingku­ngan masyarakat itu sendiri.

Hal ini dikarenakan pada ha­kekatnya jasa pelacuran tetap dicari oleh anggota masyarakat yang tidak terpe­nu­hi kebutuhan seksualnya. Pa­da saat ini, prostitusi telah ber­transformasi menjadi ko­mo­­ditas bisnis (wa­laupun di­la­rang UU) dan ba­gian dari pro­­yek bisnis yang dikem­bang­kan. Himpitan ma­salah eko­­nomi menjadi faktor pe­nye­bab utama maraknya pros­ti­tusi.

Maraknya aksi prostitusi di Ranah Minang  yang sudah sangat meresahkan dan men­coreng nama baik Kota Pa­dang, menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak hukum masih jauh dari harapan. Sung­guh sangat disayangkan sekali, Kota Padang yang memiliki peraturan daerah (Perda) Anti Maksiat (pekat) belum mampu menjamin dan menjaga keter­tiban umum dan menciptakan suasana nyaman di wilayah­nya.

Baru-baru ini salah se­orang mahasiswa fakultas hu­kum Unand memberikan se­buah gagasan dalam menang­gulangi praktik haram pros­titusi terselubung tersebut. Dalam tulisannya yang ber­judul ‘’Prostitusi Terselubung di Kota Padang’’ yang di terbitkan oleh koran Haluan pada hari Senin, 26 September 2016 ada sebuah gagasan yang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat.

Antoni Putra mengusulkan upa­ya alternatif dengan mem­bu­at zona khusus prostitusi (lo­kalisasi) agar mudah diken­da­likan dan tidak dilakukan se­cara sembunyi-sembunyi. Son­­tak hal ini mendapat res­pon negatif dari masyarakat. Me­nurut saya, lokalisasi bu­kan­­lah cara yang tepat dalam menang­gulangi masalah pros­ti­tusi.

Membuat lokalisasi pros­titusi sama saja artinya Peme­rintah Kota Padang mele­galkan praktik haram ini. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan filosofi masyarakat Minang­kabau yang menjunjung ting­gi adat basandi syarak, syarak basandi kitabbulah.

Dalam memberantas dan memutus mata rantai prosti­tusi, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan causal (sebab-akibat). Faktor penye­bab prostitusi haruslah diteli­sik lebih komprehensif lagi. Dari sisi ekonomi, tak hanya masalah himpitan ekonomi, dewasa ini sangat sulit untuk menampik bahwa prostitusi telah menjelma menjadi komo­ditas bisnis yang mengun­tungkan. Bayangkan saja jika satu PSK mendapat 6 pelang­gan dalam semalam untuk long time saja mereka bisa sehari membawa duit sekitar 1 juta lebih jika tarif yang dipatok adalah Rp600 ribu. Tentu ini akan sangat meng­giurkan di tengah kondisi yang serba payah dan harga barang-barang kebutahan naik.

Sedangkan dari segi sosial, para wanita yang menjajakan jasa seks harus diketahui apa­kah pelakunya itu memang gadis-gadis Minang atau gadis yang berasal dari luar Sumbar. Kalau wanitanya orang Mi­nang, maka hal ini menan­dakan ada yang salah dengan sosial-budaya dan pergeseran nilai-nilai wanita dalam bu­daya Minangkabau yang dike­nal saleha, santun, dan baik.

Untuk menyembuhkan pe­nya­kit sosial yang bernama prostitusi dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan sehat, seluruh pihak harus bersinergi dalam mem­berantas prostitusi mobil se­waan ini. Implentasi Perda anti mak­siat harus benar-benar efisien dan efektif dengan menambah dan menemptakan petugas Satpol PP dari sore hingga pagi secara bershift. Penyegelan terhadap tempat-tempat maksiat dan razia yang dilakukan harus sesuai de­ngan standar operasional pro­se­dural (SOP) dan memper­ha­tikan HAM.

Para PSK yang terjaring razia oleh Satpol PP jangan hanya ditangkap dan lalu dua jam kemudian dilepaskan. Pemerintah Kota Padang ber­sa­ma satpol PP harus mela­kukan rehumanisasi yang meliputi rehabilitasi dah reso­sialisasi kepada PSK agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan cara sebagai berikut;

Pertama, intensifikasi dan pemberian pendidikan ke­agamaan dan kerohanian ke­pada para PSK. Bimbing dan binalah mereka kembali de­ngan pendekatan emosional (EQ) dan spritual (SQ). Libat­kan mereka dalam kegiatan agama seperti tadarus dan sebagainya.

Kedua, memberikan bimbi­ngan dan penyuluhan sosial  dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya dan akibat pelacuran. Libat­kan juga tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan para PSK tersebut. Hal itu supaya PSK yang menderita penyakit sek­sual segera diberi tindakan medis secepatnya.

Ketiga, penyempurnaan tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia disertai pem­binaan sesuai minat dan bakat masing-masing. Keempat, me­nyediakan lapangan kerja baru berbasis ekonomi kreatif bagi meraka yang bersedia me­ninggalkan profesi PSK.

Perlu menjadi perhatian kita bersama, berdasarkan hasil Investigasi tim InewsTv, para PSK yang berhasil diwa­wancara mengatakan adanya keterlibatan para oknum apa­rat. Untuk itu, oknum aparat yang menyalahgunakan fungsi dan tugasnya serta terbukti membekingi para mucikari dan PSK harus ditindak tegas dan diberi sanksi diber­hen­tikan dari jabatannya secara tidak hormat. ***

 

AGUNG HERMANSYAH
(Peneliti Muda Hukum Cyber Berkegiatan di Indonesia Cyber Law Community)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]