Iuran BPJS Warga Miskin Ditanggung Baznas


Selasa, 11 Oktober 2016 - 02:37:53 WIB

PADANG, HALUAN — Gu­bernur Sumbar Irwan Pra­yit­no mengatakan saat ini data masyarakat miskin di Sumbar masih belum valid, karena masih banyak ditemui ma­syarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan kese­hatan. Untuk itu, bagi ma­syarakat miskin yang mela­por ke Baznas masing-ma­sing kabupaten/kota akan didaftarkan secara mandiri dan preminya dibayarkan oleh Bazanas.

“Kalau memang benar-benar tidak mampu dan mis­kin, maka warga dapat me­la­porkan ke Baznas yang ada di daerahnya. Nanti wagra yang tidak mampu ini akan didaftarkan secara mandiri dan dibayarkan oleh Baz­nas,” ujarnya usai pertemuan forum komunikasi BPJS dan Forum Kemitraan BPJS, Se­nin (10/10).

Ia mengatakan, per­te­muan kali ini menyamakan per­sepsi dalam me­nye­le­saikan permasalahan yang terjadi dilapangan. Karena berdasarkan data BPJS ma­sih banyak masyarakat be­lum mendapatkan ja­minan kesehatan, sementara data terakhir dari BPS tahun 2011 dan ini tidak bisa digunakan karena sudah ada perubahan data masyarakat miskin di Sumbar.

“Data yang valid BPS terakhir tahun 2011, seka­rang sudah tahun 2016. Kalau dipakai data 2011 tentunya tidak boleh dan tidak bisa. Tapi jika kita mengeluarkan data diluar data BPS tidak boleh, karena data yang resmi adalah data dari BPS,” ujarnya.

Untuk mengatasi per­soa­lan tersebut, bagi ma­syarakat yang belum terdata dan belum memiliki kartu ja­minan kese­hatan maka dapat dibantu melalui Baznas un­tuk mem­backup. Sebab ka­lau dari APBD tidak dapat diang­garkan mesti dapat per­se­tujuan DPRD terlebih da­hulu. “Jadi ada yang sakit terus masuk rumah sakit, tidak punya kartu, langsung diurus nanti dikasih kartu, uangnya dari Baznas,” ulas­nya. Gu­bernur juga akan kembali mengirim ulang surat kepada Bupati/Wali­kota dalam hal jaminan kese­hata­n masyarakat harus men­dapatkan perawatan yang optimal.

Sementara itu, Kepala Divre regional II BPJS, Afri­zayanti mengatakan kendala saat ini adalah masih belum validnya data yang dimiliki. Untuk itu, hal ini akan menjadi catatan penting oleh pemerintah baik ting­kat pusat maupun daerah agar segera melakukan pen­dataan kembali. Karena se­suai undang-undang bahwa per 1 Januari 2019 seluruh masyarakat termasuk juga di Sumbar harus mendapatkan jaminan kesehatan nasional.

Ia menambahkan, cata­tan tersebut didapatakan dari peninjauan yang sering ditemui dilapangan, karena data yang ada belum ter­up­date kembali oleh Sumbar. Terkait masih ada pelayanan yang kurang dari perawatan yang didapatkan oleh ma­syarakat, “Untuk persoalan tersebut kita mesti menilik dari persoalan yang mana, apakah didapat dari rumah sakit, fasilitas kesehatan atau dari pelayanan BPJS. Jika keluhan masyarakat dari pelayanan BPJS, akan kita selesaikan segera, karena sudah merupakan konsen BPJS, tapi jika dari fasilitas kesehatan maupun rumah sakit akan kita koor­dina­sikan dengan pihak pim­pinan rumah sakit,” jelasnya.

Untuk pelayanan BPJS di rumah sakit baik milik pe­me­rintah maupun swasta hampir seluruhnya sudah ada pe­layanan BPJS. Data yang ada untuk seluruh Sumbar peserta BPJS Sudah mencapai 65 persen dari jumlah dari 5,4 juta pen­duduk, dan ia juga m­e­nar­getkan sisanya akan di­tu­n­taskan pada tanggal 1 ja­nuari 2019 sudah men­capai 100 persen masyarakat yang mendapatkan jaminan ke­sehatan.

Terkait permasalahan Kar­tu Indonesia Sehat (KIS) yang dimulai sejak 2014 lalu, perlu perbaikan karena masih banyak permasalahan yang mesti diselesaikan, karena KIS bukan ranahnya BPJS, tetapi pemerintah. Maka, perlu du­duk bersama untuk mene­rima masukan dan informasi untuk ditin­dak lanjuti untuk per­baikan jaminan kesehatan di Sum­bar. (h/rin)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 09 April 2016 - 05:16:01 WIB

    Astaghfirullah, Iuran BPJS Tetap Naik

    Astaghfirullah, Iuran BPJS Tetap Naik PADANG, HA­LUAN — Iuran BPJS (Badan Pe­nyelenggara Jaminan So­sial) peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) tetap menga­lami kenaikan. Padahal, pemerintah pernah me­nyebutkan pada akhir bulan lalu, tak .
  • Selasa, 23 Juni 2015 - 19:28:59 WIB

    Iuran Pesantren Ramadan Diprotes

    PADANG, HALUAN — Se­jumlah orang tua siswa pas­rah ketika harus merogoh kocek untuk membayar iuran pesantren Ramadan yang nilainya bervariasi dari Rp20 ribu hingga Rp50 ribu. Mere­ka akhirnya mengangg.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]