Pengusaha Gelisah Kehadiran Minang Mart


Selasa, 11 Oktober 2016 - 02:40:46 WIB

PADANG, HALUAN — Je­lang peng­ope­rasian Minang Mart, para pengusaha retail (Mini Market) mulai gelisah. Padahal, sampai sekarang belum ada payung hukum dari pemerintah untuk me­ngatur kompetisi bisnis wa­ralaba ini. Ditambah lagi dengan isu franchise dimana pengelolaannya beralih ke pihak swasta murni PT Retail Modern Minang (RMM). Padahal, awlanya program ini akan dikelola oleh tiga BUMD Sumbar.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Padang, M. Yani me­ngatakan kehadiran Minang Mart yang sebentar lagi beroperasi sudah jauh me­lenceng dari komitmen awal. Pemerintah yang bermaksud untuk mendongkrak pere­konomian masya­rakat de­ngan kehadiran Minang Mart ini, malah berpotensi mematikan usaha retail yang sudah berdiri sekarang ini.

“Pemerintah tidak komit soal Minang Mart ini.

Bagaimana kon­sep dan perlind­ungan usaha retail kecil maupun yang modern tidak dipersiapkan hingga hari ini. Ini bisa memancing per­saingan bisnis yang tidak sehat. Lambat laun akan banyak usaha retail yang kolaps (bangkrut). Ditambah lagi pengelolaan Mi­nang Mart ini tidak lagi dipegang oleh 3 BUMD (Bank Nagari, Jamskrida dan Grafika), tetapi dialihkan ke PT RMM,” tegas M. Yani kepada Haluan, Senin (10/10).

Ditambahkannya, saat ini pengusaha retail hanya ingin payung hukum untuk melindungi usahanya agar ke depan tidak tergerus oleh Minang Mart. Se­perti mengatur jarak, jam operasi, harga, dan standar prosedur masing-masing retail agar tidak terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat.

“Lihat saja sekarang di area keramaian. Tidak ada aturan yang mengatur jarak setiap retail. Jadinya lokasi retail banyak yang berdekatan dan bahkan ada yang bersebelahan seperti di jalan Abdul Muis, Kawasan Jati, Kota Padang. Di sana ada Bigmart, Wahyu Mart dan Dilla Mart yang jaraknya hanya 10 meter. Dam­paknya akan terjadi saling sikut antar retail. Ditambah lagi dengan adanya kehadiran Minang Mart. Jelas ini adalah langkah untuk menghancurkan ekonomi masya­rakat,” tambahnya.

Ia juga meminta kepada Peme­rintah untuk menunda dulu peng­operasian Minang Mart sampai adanya kejelasan payung hukum untuk melindungi dan mengatur usaha retail. Jika tidak akan banyak retail yang kolaps sejak Minang Mart beroperasi.

“Pending dulu pengoperasian Minang Mart sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur usaha retail. Jika tidak akan banyak retail yang bangkrut. Saat ini saja usaha retail sudah saling sikut. Apalagi nantinya sudah ada Minang Mart,” katanya.

Ketua Forum Komunikasi Pedagang Retail Sumbar, Sepriadi mengatakan Pemerintah perlu menyisir dan melirik kembali komitmen awal saat meluncurkan program Minang Mart. Pasalnya, program ini jauh dari tujuan awal untuk mendongkrak perekono­mian masyarakat kecil karena memakai system pengelolaan terpusat. Di­tambah lagi penge­lolaan sudah diambil alih ke PT RMM dari 3 BUMD yang diminta pada awalnya.

“Ini seperti sistem Franchise karena terpusat. Jika benar, untuk apa gembar-gembor dulu meno­lak Indomart dan Alfamart. Sama saja memakai sistem kapitalis yang dikelola oleh pengusaha lokal,” kata Sepriadi.

Ditambahkannya, jika peme­rintah berniat untuk mendong­krak perekonomian masyarakat akan lebih baik mempergunakan sistem koperasi. Jadi jelas meka­nisme mendongkrak ekonomi itu seperti apa.

“Program Minang Mart ini seperti akal-akalan penguasa saja dengan dalih mendongkrak pere­ko­nomian masyarakat. Jika diana­lisis lebih jauh, yang ada akan mematikan usaha yang sudah ada. Jika ingin mendongkrak pere­konomian masyarakat, lebih baik memakai sistem ekonomi kerak­yatan seperti Koperasi. Jadinya jelas bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan melalui UMKM,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Su­matera Barat Irwan Prayitno me­ngatakan meskipun ada keterli­batan pihak swasta, namun ia tetap meyakini program Minang Mart yang diwacanakan berupa kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, inflasi di Sumbar sangat dipe­ngaruhi oleh pergolakan harga kelompok bahan pangan untuk itu hal ini bisa diantisipasi dengan program Minang Mart.

“Jika harga di Minang Mart stabil, sementara di pasar tinggi, masyarakat tentu beralih ber­belanja di Minang Mart. Oto­matis, harga pasar akan turun. Ini bisa mengendalikan laju inflasi. PT Grafika juga menjamin kita tetap bisa mengendalikan harga pada Minang Mart,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, terkait keterlibatan pihak swasta di dalamnya tidak akan mempe­ngaruhi konsep Minang Mart, karena PT. Grafika tetap memiliki andil didalamnya. BUMD yang ditunjuk sebagai pengelola, yaitu PT. Grafika, bisa menjaga harga bahan pangan itu tetap stabil, tidak terpengaruh harga pasar. Apalagi Minang Mart tidak bisa berjalan tanpa adanya modal yang cukup. Sementara, untuk PT. Grafika, DPRD Sumbar tidak bersedia memberikan tambahan penyertaan modal. “Ini adalah solusi yang harus dilakukan agar Minang Mart bisa berjalan,” ujarnya. (h/hmg-ang/rin)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 22 April 2020 - 16:59:59 WIB

    Anggota Dewan di Padang Minta Pengusaha Ikut Bantu Warga Tak Mampu

    Anggota Dewan di Padang Minta Pengusaha Ikut Bantu Warga Tak Mampu PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dampak sosial ekonomi wabah Covid-19 sangat dirasakan masyarakat. Apatah lagi, bantuan bagi warga terdampak Covid-19 dari pemerintah sangat terbatas. Untuk itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pad.
  • Rabu, 05 Februari 2020 - 13:18:57 WIB

    Butuh 300 Lagi, Dishub Berharap Pengusaha Bantu Bangun Halte

    Butuh 300 Lagi, Dishub Berharap Pengusaha Bantu Bangun Halte PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Saat ini Dinas Perhubungan Kota Padang terus melakukan berbagai upaya dalam mempercepat pembangunan halte Bus Trans Padang. Bahkan jumlah yang kini ada dinilai masih kurang untuk seluruh koridor ya.
  • Ahad, 10 September 2017 - 20:40:50 WIB
    Weno Aulia Durin

    Pengusaha Butuh Kenyamanan Berusaha

    Pengusaha Butuh Kenyamanan Berusaha PADANG, HALUAN - Investasi sebuah keharusan bagi Kota Padang untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ujung-ujungnya pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat..
  • Selasa, 29 November 2016 - 01:24:50 WIB
    GUBERNUR BUKA MUSPROV VI KADIN SUMBAR

    Pengusaha-Pemerintah Saling Tergantung

    Pengusaha-Pemerintah Saling Tergantung PADANG, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Senin (28/11) membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) ke VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar di Pangeran Beach Hotel, Padang. Hadir dalam kesempatan itu Wakil K.
  • Kamis, 20 Oktober 2016 - 03:22:13 WIB
    PEMKO BUKA FGD

    Wadah Diskusi Calon Pengusaha

    PADANG, HALUAN — Ka­bar gembira buat anak muda Kota Padang yang ingin belajar atau merintis hidup untuk men­jadi pengusaha. Pemerintah Kota Padang membuka Focus Group Discussion (FGD), Rabu (19/10) kemarin..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]