POLDA BANTAH KRIMINALISASI BASKO

Kejati Tunggu Instruksi Kejagung


Selasa, 11 Oktober 2016 - 02:42:30 WIB

PADANG, HA­LU­AN — Pihak Kejak­saan Tinggi (Keja­ti) Sumbar siap me­nunggu ins­truksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ter­kait laporan yang di­sampaikan penasehat hukum (PH) H Basrizal Koto (Basko) ke Jaksa Agung. Sementara, Pol­da Sumbar membantah telah melakukan pelang­garan dan krimi­nalisasi ter­hadap Basko.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar Yunelda menya­ta­kan, sah-sah saja jika pihak Basko melalui PH-nya mem­buat laporan ke Kejagung. Na­mun, apapun kepu­tusan yang dite­tapkan Kejagung, maka itulah yang akan dijalankan Kejati Sum­bar melalui Kejari Padang.

“Sekarang ini tengah penyiapan dak­waan di Ke­jari Padang, dan memang belum dilimpahkan ke pe­nga­dilan. Jadi, sah-sah saja jika PH melakukan laporan ke Ke­jagung, apapun nanti hasilnya tentu akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Di kasus-kasus lain banyak kok laporan seperti ini yang ditindaklanjuti,” kata Yunelda di ruang kerjanya di Kejati Sumbar, Senin (10/10).

Dikatakannya, terkait proses pemeriksaan yang diduga PH Basko banyak cacat yuridis, Kejati Sumbar siap memberi penjelasan kepada Kejagung RI apabila laporan tersebut ditin­daklanjuti.

“Nanti kalau laporan itu ditin­daklanjuti Kejagung, tentu lebih dulu kami di Kejati yang ditanyai apakah isi laporan tersebut benar atau tidak. Kami akan berikan keterangan apa adanya kepada Kejagung nanti. Dikabulkan atau tidak isi laporan tersebut, itu tergantung Kejagung. Kalau Kejagung minta perkara digelar di Kejagung, kami jalankan. Kalau hasil gelar perkaranya tetap lanjut atau perkara ditutup, juga akan kami patuhi,” ucapnya lagi.

Dugaan beberapa pelanggaran hukum acara pidana dalam pem­rosesan perkara, seperti pemerik­saan terhadap Basko yang dilaku­kan tanpa pendampingan penga­cara, sebagaimana disebutkan oleh Bagindo Fachmi dalam keterangan persnya, Yunelda menilai, biasanya penyidik telah menanyakan kepada yang ber­sangkutan sebelum dilakukan pemeriksaan.

“Penyidik biasanya menanya­kan apakah seorang terlapor akan diperiksa dengan dampingan pengacara atau tidak. Jika me­mang tidak pakai pengacara, ya apa boleh buat. Tentu pihak terlapor lebih tahu apakah pernah atau tidak pernah ditanyai pe­nyidik soal pendampingan penga­cara tersebut,” katanya lagi.

Begitu juga dengan proses penyiapan dakwaan yang tengah dilakukan jaksa di Kejari Padang, Yunelda menilai bahwa instruksi Kejagung akan ditunggu, hingga penyiapan dakwaan tersebut selesai dilakukan.

“Jika dakwaan sudah selesai dan berkas dilimpahkan ke PN, tentu proses hukum di pengadilan harus berjalan dulu, sampai ada putusan. Setelah itu ‘kan ada proses hukum selanjutnya yang bisa dipilih untuk ditempuh,” ujarnya.

Bantah

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar, AKBP Syamsi membantah polisi telah melakukan pelanggaran dan mengkriminalisasi Basko. Pihak Polda mengaku bahwa penyidik­nya telah menawarkan untuk didam­pingi pengacara, tapi ditolak. 

“Sejak awal pemeriksaan, kami sudah tawarkan apakah dirinya akan pakai pengacara atau tidak? Beliau mengatakan tidak usah. Kami telah bekerja secara profesional dan prosedural. Tidak ada kriminalisasi terhadap Pak Basko,” kata Syamsi saat ditemui Haluan di ruang kerjanya, Senin (10/10) sore. Syamsi didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Krimum) Polda Sumbar, Kombes Pol R. Dody Rachmat Tauhid dan Kabid Kum AKBP Nina Febri Linda.

Jika Polda bekerja secara tidak profesional dan prosedural, lanjut Syamsi, silahkan dibuktikan di persidangan nanti karena berkas kasus Basko sudah masuk tahap P-21.

Terkait dengan belum dipro­sesnya laporan Basko ke Polda Sumbar, surat tanda terima lapo­ran No. STTL/34.A/11/2012/SPKT Sumbar tanggal 1 Februari 2012 atas dugaan pemalsuan tanda­tangan dan surat perjanjian palsu oleh PT KAI, Dir Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol R Dody Rachmat Tauhid mengata­kan bahwa pihaknya menerima semua laporan dari kalangan masyarakat yang terlibat dalam permasalahan hukum, namun belum tentu semuanya diproses oleh polisi.

Ia menganalogikan ketika dua orang yang bertikai saling lapor ke polisi dan salah satu lapo­rannya yang memenuhi persya­ratan akan diterima, meskipun dari pihak sebelahnya juga mela­porkan kasus yang sama, namun akan dianggap gugur.

“Karena laporan dari PT KAI lebih dahulu masuk dan meme­nuhi persyaratan untuk diproses, makanya laporan dari Basrizal Koto tidak lagi diproses, namun bukan berarti hukum ini berat sebelah,” ujar Dody.

Selain itu, Dody mengatakan, bahwa kasus Basrizal Koto sudah P-21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. “Untuk catatan, Pak Basko ini dipanggil oleh penyi­dik sebanyak tiga kali, dan berkas ini sudah bolak-balik dari polisi ke pengadilan sebanyak lima kali,” ulasnya.

Pelanggaran

Sebelumnya, Penasehat Hu­kum (PH) Basko, Dr H Fachmi SH, MH dari Kantor Hukum Fachmi & Widodo dalam keterangan persnya, menduga proses perkara pidana Basko yang sudah dilim­pahkan polisi ke Kejaksaan Ne­geri Padang, banyak melanggar hukum acara pidana. Untuk itu, Basko melalui Penasehat Hukum­nya melapor ke Jaksa Agung dan Kapolri.

“Setelah kami pelajari dengan seksama, proses perkara dugaan pemalsuan surat yang dituduhkan kepada klien kami, H Basrizal Koto, diduga banyak melanggar hukum acara pi­dana. Prosesnya cacat yuridis. Ada dugaan kri­minalisasi terhadap Basko,” kata H Fachmi dalam keterangan pers­nya, Sabtu (8/10).

Lebih dari itu, mantan Kajati Sumbar itu menyebutkan, Basri­zal Koto yang biasa dipanggil Basko, selama proses penyidikan perkara dugaan pemalsuan surat yang dilapor­kan PT KAI Divre II Sumbar itu, diduga dizalimi dan diperla­kukan tidak fair dan tidak adil.

“Untuk memperjuangkan hak hukum Basko, kami sudah m­e­nyurati Kapolda dan Kajati Sum­bar dan terakhir Jaksa Agung RI serta  menem­buskannya ke Ka­polri. Kami meminta agar perkara yang sudah dilimpahkan polisi ke Kejari Padang ini digelar di Kejaksaan Agung untuk menen­tukan layak atau tidaknya perkara ini dilim­pahkan ke pengadilan,” kata Fachmi.

Perkara dugaan pemalsuan surat yang dituduhkan kepada Basko dilaporkan oleh Tri Septa Riza dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar ke Polda Sumbar, 2 November 2011. Sejak itu, perkara ini sudah lima kali bolak-balik dari polisi ke jaksa,  sampai akhirnya dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Kejari Pa­dang, Kamis (6/10) lalu.

Menurut Fachmi, selama dipe­riksa sebagai tersangka oleh penyidik Polda Sumbar, Basko tidak pernah sekalipun didam­pingi penasehat hukum.  Padahal, berdasarkan pasal 56 ayat 1 jo pasal 114 KUHAP, penyidik wajib memastikan tersangka didampingi penasehat hukum untuk setiap tindak pidana yang diancam lebih dari lima tahun. Pasal ini secara tegas menyatakan, didampingi penasehat hukum bukan hanya semata hak ter­sangka, tapi kewajiban penyidik untuk memastikan tersangka didampingi penasehat hukum.  

“Secara proses, ini termasuk cacat yuridis atau error in pro­cedure. Penyidik Polda Sumbar tidak melaksanakan kewaji­ban­nya sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat 1 jo 114 KUHAP. Berda­sarkan putusan Mahkamah Agung nomor 367 K/Pid/1998 dan nomor 1565 K/Pid/1991, cacat prosedur ini menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima,” kata Fachmi.  (h/isq/adl)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 27 Maret 2020 - 17:02:41 WIB

    Kejati Sumbar Hadirkan Bilik Disinfektan dan Wastafen Fortable

    Kejati Sumbar Hadirkan Bilik Disinfektan dan Wastafen Fortable PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Antisipasi, mencegah, dan memutus mata rantai wabah virus corona, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar), melakukan penyemprotan disinfektan diseluruh ruang kerja kantor Kejati Sumbar yan.
  • Jumat, 23 Desember 2016 - 01:48:04 WIB
    JALANKAN FUNGSI PENGACARA NEGARA

    Kejati Sumbar Komit Dampingi RSUP M Djamil

    Kejati Sumbar Komit Dampingi RSUP M Djamil PADANG, HALUAN – Sebagai bagian dari instansi pemerintahan, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr M Djamil tak terlepas dari kemungkinan menghadapi persoalan hukum, terutama di ranah perdata dan tata usaha negara. Oleh karena it.
  • Rabu, 21 September 2016 - 03:16:04 WIB

    Komisi Kejaksaan Datangi Kejati Sumbar

    Komisi Kejaksaan Datangi Kejati Sumbar Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Selasa (20/9) mendatangi Gedung Kejati Sumbar. Berdasarkan pantauan Ha­luan, dua komisioner Komjak, Soe­marno (Ketua) dan Erna Ratnaningsih (Wakil) datang sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung m.
  • Senin, 19 September 2016 - 03:57:01 WIB
    KPK BONGKAR KASUS GULA DI SUMBAR

    Petinggi Kejati Perlu Diperiksa

    Petinggi Kejati Perlu Diperiksa PADANG, HALUAN – Kasus suap yang melibatkan Farizal, Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara gula tanpa label SNI di Pengadilan Negeri (PN) Padang, tampaknya bakal berbuntut panjang. Pakar hukum Universitas Andalas (Unand) .
  • Jumat, 15 April 2016 - 03:53:30 WIB
    Lelang Proyek Puluhan Miliar di Pasbar

    Pokja ULP Dilaporkan ke Kejati

    PADANG, HALUAN — LSM Peduli Ling­kungan Bumi Andalas (Pelindas) mela­porkan Pokja Konstruksi I ULP Pasaman Barat ke Kejati Sumbar, terkait pelaksanaan lelang proyek bernilai puluhan milyar rupiah di Pasaman Barat..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]