Nurnas: KI dan KPID Harus Dikuatkan


Rabu, 12 Oktober 2016 - 01:41:43 WIB

PADANG, HALUAN — Pasca ketok palu Peraturan Daerah (Perda) Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Sumbar yang saat ini masih tahap evaluasi Mendagri, keberadaan lembaga negara bentukan UU di daerah mulai mengaburkan dan mengun­dang pertanyaan DPRD.

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan Pemerintah Provinsi perlu memback-up kelembagaan lembaga negara yang dilahirkan UU yang keberadaannya di daerah.

“Seperti Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) harus dicarikan formulasi sehingga tidak menjadi bagian terkecil dari dinas yang dekat tugasnya dengan lembaga tersebut,”ujar HM Nurnas Senin (10/9) di DPRD Sumbar.

Menurut Nurnas yang juga salahs eorang penggagas lahirnya KI di SUmbar, kalau tidak ada solusi dari pemerintah provinsi maka tugas dan kewenangan kedua lembaga itu akan terkebiri secara sistematis. Akibatnya, semangat yang muncul pada saat kelahiran kedua lembaga ini di Sumbar akan hilang.

“Komisi Informasi Sumbar itu dilahirkan untuk mengawal keterbukaan informasi publik berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Sementara KPID tugas dan fungsinya untuk memelototi siaran televisi yang tidak sesuai dengan ketentuan menurut UU penyiaran. Menu­rut saya dua komisi ini harus punya sekretariat yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pelaksana dari Perda OPD,” ujar Nurnas.

Kedua lembaga itu, kata Nurnas tidak bisa diam. Mereka harus jemput bola untuk memperjuangkan eksistensinya serta menggerakkan masyarakat untuk ikut aktif dalam membangun pemerintahan yang clean government.

“Kalau menunggu bola saya yakin dua lem­baga ini akan menjadi incek jambu mo­nyet di Dinas Kominfo nanti, dan ini tidak menggambarkan tekad dan se­mangat di­lahirkan lembaga ini yang dikukuhkan Gu­bernur Irwan Prayitno 2014 lalu,” ujarnya.

Karena itu, Lanjut Nurnas, kedua lembaga ini harus dikuatkan dengan me­nem­patkannya pada porsi yang tepat, baik dari sisi performance kelembagaan maupun pendanaan. Sehingga punya makna, baik di tingkat pemerintahan maupun dalam pencerdasan masyarakat.

Sementara di tempat terpisah Ketua Komisi Informasi Sumbar Syamsu Rizal menyadari kondisi lembaganya pasca Perda OPD. ”Kita sangat menyadari kondisi ini dan secepatnya kami akan melakukan koor­dinasi dengan Pak Gubernur dan DPRD terkait kondisi ini,” ujar Syamsu Rizal.

Kata Syamsu Rizal penguatan keter­bukaan informasi publik merupakan keharusutamaan yang harus dijadikan entri poin pemerintah dalam mengawal pelak­sanaan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih serta bertanggungjawab.

“Ketika keberadaan kelembagaan dan sekretariatnya masih jadi bagian Dinas Kominfo tentu pengharusutamaan keter­bukaan tidak maksimal, memang di Perda tidak ada tapi ada peluang untuk meng­akomodir sekretariat KI dan KPID dalam Pergub yang akan dilahirkan pasca sahnya Perda OPD,” ujarnya. 

Sementara masyarakat yang merin­dukan keterbukaan informasi, berharap gubernur mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelamatkan lembaga KI.

“Harus ada kebijakan cepat Pak Guber­nur untuk menjadi KI berdiri sendiri dengan mengakomodir sekretariat lembaga ini dalam Pergub,” ujar David aktifis yang menyadari pentingnya keterbukaan infor­masi publik. (h/ald)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]