POLISI OTT DI KEMENHUB RI

Jokowi: Pecat ASN Pungli


Rabu, 12 Oktober 2016 - 01:49:43 WIB
Jokowi: Pecat ASN Pungli PRESIDEN Jokowi mendatangi Kantor Kemenhub RI setelah mendapat kabar adanya penangkapan kasus pungli di kantor tersebut, Selasa (11/10).

JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo marah besar. Baru satu jam dia membentuk Operasi Pem­berantasan Pungli (OPP) dalam Rapat reformasi Hukum di Istana Presiden, Selasa (11/10), polisi melakukan Operasi Tangan Tangan (OTT) aksi Pungutan Liar (Pungli) di  kementerian Perhubungan (Kemenhub) Bidang Perhubungan Laut. Sekitar Rp95 juta uang hasil pungli berhasil disita polisi dari Lantai 2 dan Lantai 6 kantor  Kemenhub.

Terkejut mendengar kabar OTT pungli di Kemenhub tersebut, Presi­den Jokowi langsung bereaksi. Rapat reformasi hukum langsung ditutup, Jokowi didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung menuju Kantor Kemenhub menyaksikan langsung OTT Pungli.

“Baru saja tadi saya melakukan rapat soal reformasi hukum. Dan tadi juga saya sudah putuskan untuk membentuk OPP, Operasi Pemberantasan Pungli,” ujar Jokowi setibanya di Kantor Ke­menhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/10) seperti dilansir detik.com.

Presiden Joko Widodo mem­beri peringatakan keras kepada seluruh instansi agar tak melaku­kan pungutan liar (pungli) ter­utama terkait pelayanan rakyat.

“Saya sudah perintahkan ke Kemenhub, MenPAN RB, kita tangkap, langsung pecat yang bersangkutan. Kita ingin melihat dan memastikan, dan saya pe­ringat­kan, kepada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli, hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan badan pela­yanan masyarakat, pelayanan rakyat,” tegas Jokowi

Jokowi mengaku mendapat­kan laporan dari Kapolri berhu­bungan dengan operasi pungli kepengurusan buku pelaut dan juga surat kapal yang angkanya tentunya berbeda-beda. Ada yang ratusan ribu, ada juga yang jutaan.

Terkait operasi tangkap ta­ngan ini, polisi menggeledah sejumlah ruangan di lantai 6 dan lantai 12 Kemenhub. Pihak yang ditangkap mulai dari calo dan pegawai Kemenhub yang diduga terkait izin kapal di Ditjen Perhu­bungan laut. Presiden meminta Polri untuk menindak siapa pun yang terlibat dalam pungli ini.

“Ada calo yang mengurus, ada juga petugas yang ditangkap dan kemudian dikembangkan, ditang­kap petugas lain,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Polisi menyita barang bukti berupa uang dan dokumen-do­kumen Kemenhub. Total uang yang ditemukan dalam OTT kasus dugaan pungli di Kemenhub mencapai Rp95 juta.

Barang bukti yang ditaruh berupa uang dengan pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, Rp 5 ribu, dokumen-dokumen, dan ponsel. Polisi juga menyegel sebuah ruangan dengan garis polisi.

Tito mengungkap banyaknya cakupan pungli di Kemenhub. Mulai dari izin panjang kapal sampai pembuatan buku pelaut. “Ada panjang kapal, berat kapal, ada pergantian bendera kapal, masing-masing item itu harus bayar ditambah lagi dengan pem­buatan buku pelaut,” ujar Tito.

Selain itu, pungli juga me­rambah untuk pembuatan buku pelaut. Orang yang ingin menjadi pelaut dikenai biaya lebih. “Dan juga nelayan yang ingin gunakan kapalnya harus memberikan tam­bahan uang,” ujar Tito.

Dalam kesempatan ini Tito berterima kasih atas adanya lapo­ran dari pihak Kemenhub. Dia memastikan operasi tangkap ta­ngan terkait pungli akan dite­ruskan di daerah dan instansi lain. “Termasuk di kepolisian,” ujar Tito.

“Untuk barang bukti ada Rp 34 juta di lantai 6 dan di lantai 12 ada Rp 61 juta,” tambah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes M Awi Setiyono.

Sementara itu, Menpan dan RB Asman Abnur yang juga datang ke Kemenhub mengata­kan, pihaknya tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada PNS yang nakal dan korup.

“Kami tidak akan main-main, aparatur sipil negara yang terlibat kami tidak segan-segan untuk memecatnya,” ujar Asman di Kantor Kemenhub.

Asman mengatakan, dia sudah mendapat pesan dari presiden untuk memberhentikan PNS yang terlibat korupsi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar ada efek jera.

“Termasuk memberhentikan aparatur negara, itu yang dipe­sankan (presiden) ke kami,” ucapnya.

Terkait kasus suap ini, Asman mengatakan tindaklanjut pengu­sutannya berada di tangan pene­gak hukum. “Sambil menunggu proses dari Polri,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Perhu­bungan Budi Karya Sumadi me­ngaku mendapatkan informasi soal adanya oknum yang mela­kukan pungutan liar di kemen­teriannya.

Informasi itu diterimanya saat sebulan menjabat sebagai men­teri. Menindaklanjuti informasi tersebut, Budi melakukan koordi­nasi dengan pihak kepolisian.

“Karena ini sudah me­nyang­kut ranah hukum pidana maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordi­nasi aktif,” ujar Budi melalui siaran pers, Selasa (11/10).

Budi mengatakan, ia menemu­kan fakta awal yang kemudian diserahkan kepada pihak kepo­lisian. Polisi menindaklanjutinya dan melakukan investigasi se­hingga oknum yang melakukan pungli bisa ditangkap.

“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal mem­bongkar kasus ini, semoga dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku,” kata Budi.

Budi mengaku telah berulang kali menekankan kepada jajaran di bawahnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masya­rakat tanpa praktik pungli.

“Saya meminta agar menja­dikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pela­yan publik yang berintegritras,” kata Budi. (h/ald)


Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]