DITARIK KE PENGADILAN TINGGI AGAMA

Ketua Pengadilan Agama ‘Selingkuh’ Dinonaktifkan


Rabu, 12 Oktober 2016 - 01:50:35 WIB
Ketua Pengadilan Agama ‘Selingkuh’ Dinonaktifkan ilustrasi

Sanksi berat menunggu Hj Elvia Darwati, Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang yang kedapatan ‘selingkuh’ di sebuah kamar hotel melati di Bukittinggi. Saat ini baru dinonaktifkan. Sanksi pemberhentian, menunggu pemeriksaan Mahkamah Agung.

 

PADANGPANDANG, HALUAN   —  Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang akhirnya menja­tuh­kan sanksi terhadap Ketua Pengadilan Agama Padang Pan­jang Dra Hj Elvia Darwati.  Hakim wanita yang tertangkap Pol PP sedang berduaan di kamar hotel bersama lelaki bukan suaminya itu akhirnya dinonaktifkan dari jabatannya, terhitung hari ini, Rabu (12/10).

 

Penonaktifan Elvia dilaku­kan setelah hakim pengawas PTA Padang melakukan peme­riksaan terhadap yang bersang­kutan. “Dia (Elvia-red) sudah diperiksa. Hasil pemeriksaan juga sudah dilaporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pa­dang,” terang Humas Penga­dilan Tinggi Agama Padang, Damsyi Hanan, Selasa siang.

 

Dalam masa non aktif,  El­via akan diperiksa oleh petugas dari Mahkamah Agung. “Dia akan ditarik ke Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk sementara waktu, sampai permasalahannya selesai. Di Pengadilan Tinggi, yang bersangkutan tidak akan menangani perkara, sebab po­sisinya bukan hakim tinggi,” tutur Damsyi yang juga seorang hakim tinggi.

 

Diceritakannya sejak menge­tahui kabar tersebut dari pem­beritaan, pihak PTA Padang telah membentuk tim untuk melaku­kan pemeriksaan, pada Senin (10/10).  PTA Padang merupakan pengawal terdepan yang melaku­kan pengawasan terhadap 17 Pengadilan Agama tingkat perta­ma yang ada di Sumbar. 

 

”Setelah ada pemberitaan tentang razia, Ketua PTA Padang membentuk tim untuk melakukan peme­riksa­an. Saat ini hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI,” katanya.

 

Terdapat tiga hakim tinggi yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan tersebut, yaitu Zul­kifli Arif, Asparmunir, dan dirinya sendiri. Hasil pemeriksaan dari tim itu telah diserahkan kepada Badan Pengawas (Bawas) Mah­kamah Agung, disertai rekomen­dasi dari PTA Padang pada Selasa (11/10). Salah satu yang direko­mendasikan adalah sanksi pem­berhentian.

 

Sementara yang akan memu­tuskan sanksi, adalah putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Meski demikian, Damsyi Hanan mengatakan pelanggaran etik oleh hakim tergolong dalam pelanggaran berat, dengan an­caman tertinggi berupa pem­berhentian terhadap status hakim serta kepegawaiannya.

 

Seperti yang diberitakan sebe­lumnya, Ketua Pengadilan Agama (PA) Padang Panjang digrebek Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK 4) Kota Bukittinggi yang dibantu Satpol PP Provinsi Sumbar, Minggu (9/10) dinihari di Bukittinggi, de­ngan cepat jadi buah bibir masyarakat.

 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]