Pecandu Narkoba Lapor Polisi


Kamis, 13 Oktober 2016 - 01:46:45 WIB

Media massa di Sumatera Barat hampir tiap hari memberitakan tentang nar­kotika dan obat-obatan berbahaya. Nyaris tiap hari ada saja yang ditangkap, baik sebagai pengedar maupun pemakai. Nar­koba memang sudah menggerogoti  semua lapisan masyarakat.

Pekan ini, publik dibikin heboh terkait video ‘nyabu’  dua orang anggota DPRD Padang Pariaman. Video tersebut direkam pada bulan Oktober tahun 2015 lalu di Batam.

Buntut dari video tersebut, Badan Narko­ti­ka Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar mela­ku­kan tes urine seluruh anggota DPRD Ka­bu­p­aten Padang Pariaman. Sementara Januar Bakri, salah seorang dari dua anggota DPRD Padang Pariaman yang nyabu, telah selesai menjalani tes rambut di BNN Pusat, Jakarta. Seorang lagi dalam video itu, Salman Hardani dijadwalkan menjalani tes rambut hari ini.

Kita tentunya prihatin dengan banyaknya anak bangsa ini yang terlibat narkoba. Namun prihatin saja tidaklah cukup tanpa memberikan andil bagaimana peredaran narkoba itu dapat ditekan. Ruang bagi peredaran narkoba mestilah diperkecil kalau tidak bisa ditutup sama sekali.

Langkah yang dilakukan BNNP Sumbar melakukan tes urine bagi seluruh anggota DPRD di Sumbar sudah tepat dan perlu kita dukung. Seluruh pejabat publik memang seharusnya menjalani tes urine untuk memastikan apakah ada yang memakai narkoba atau tidak.

Selain bagi pejabat publik sendiri, tes urine ini akan memberikan efek psikologis bagi seseorang calon pejabat publik. Mereka akan berpikir tujuh keliling untuk mengon­sumsi narkoba. Sebab risiko yang akan diterimanya sangat besar, diberhentikan dari jabatan dan bisa pula diproses hukum.

Jika ada yang sudah kecanduan narkoba, sebaiknya melaporkan diri kepada polisi. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakomodir warga yang merasa dirinya pecandu, peng­guna atau korban dari narkoba yang melaporkan diri atau anggota keluarganya yang lain ke kantor kepolisian untuk dilakukan rehabilitasi.

Kapolres Padang Pariaman, AKBP Roedy Yoelianto, SIK, MH, saat ditemui di sela-sela kegiatan tes urine terhadap anggota dewan di gedung DPRD Padang Pariaman, Rabu (12/10) mengatakan, pihaknya akan menfasilitasi untuk bekerja sama dengan Direktorat Narkoba Polda Sumbar dan BNNP Sumbar untuk merehabilitasi yang bersangkutan. Sepanjang tahun 2016 ini, sudah ada dua warga Padang Pariaman yang melaporkan diri dan direhabilitasi.

Dalam pasal 54 UU No. 35/2009, lanjut Rudi, dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa orangtua atau wali bagi pecandu narkotika yang masih di bawah umur, wajib melaporkan pecandu tersebut untuk dilakukan pengo­batan atau rehabilitasi. Sedangkan ayat (2) bagi pecandu narkotika yang cukup umur, wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya untuk dilakukan rehabilitasi.

Apabila yang bersangkutan melaporkan diri, tidak akan dilakukan proses pidana, malah akan dilakukan rehabilitasi. Hal ini bisa kita baca dalam pasal 103 dan 127 UU no. 35/2009. Jadi jangan menunggu ditangkap dulu. Kalau sudah ditangkap, langkah selanjutnya tentu dipidanakan.

Undang-Undang telah memberikan ruang ke­pada pecandu, pengguna atau korban un­tuk melapor ke polisi dan berhak menja­lani rehabilitasi. Mereka tidak akan dipidana­kan.

Nah, kita mengimbau pecandu narkoba ini segera melaporkan diri ke polisi agar tidak terjerumus lebih dalam. (*)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]