Gamawan jadi Saksi Dugaan Korupsi E-KTP


Kamis, 13 Oktober 2016 - 02:15:01 WIB
Gamawan jadi Saksi Dugaan Korupsi E-KTP

JAKARTA, HALUAN – Mantan Men­teri Dalam Negeri Gamawan Fauzi  diperiksa tujuh jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (12/11). Gamawan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Pen­du­duk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik (e-KTP). 

Gamawan masuk sekitar pukul 09.20 WIB hingga kemudian keluar pukul 16.30 WIB. Ia mengakui dicecar sebanyak 10 pertanyaan. Ia me­ngaku dicecar pertanyaan pro­se­dur pengadaan proyek e-KTP dari awal hingga teknis­nya.

“Saya diminta (pe­nyi­dik KPK) menjelaskan tentang prosedur. Dari awal sampai teknisnya,” kata Gamawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10) seperti dilansir detik.com.

Gamawan mengaku tidak mengetahui mengapa sampai terjadi korupsi pada proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp. 2 triliun ini. Ia mengatakan sudah melakukan langkah antisipasi tersebut dengan menggandeng lembaga lain untuk turut melakukan audit. “Seperti kita tahu, saya sudah mengajak KPK, sudah menyurati KPK, saya juga ke BPKP untuk minta audit. Jadi setelah tender, saya minta audit lagi ke KPK, begitu juga ke BPKP. Jadi saya tidak tahu kalau ditanya mengenai ini,” ucapnya.

Pada Rabu (28/9) lalu, KPK sempat memeriksa mantan Ben­dahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Saat itu, Naza­ruddin sempat menyebut nama Gamawan. Selain Gamawan, man­tan Sekretaris Jenderal Mahka­mah Konstitusi, Janedri juga di­sebut Nazaruddin menerima ali­ran uang proyek e-KTP.

“Yang terlibat itu Sekjen MK Janedjri itu yang menawarkan uang ke teman-teman. Tentang aliran ke Gamawan (Fauzi) itu, ada yang diserahkan ke adiknya,” sebut Nazaruddin.

Terhadap pernyataan Naza­ruddin ini, Gamawan menyang­gah. Ia malah minta pernyataan tersebut dapat dibuktikan. “Saya terima atau siapa? Saya terima? Buktikan saja kalau memang saya terima. Makanya dia (Nazarud­din) saya laporkan dia ke Polda,” ujar Gamawan. “Katanya saya yang terima? Terus ini bilangnya adik saya yang terima. Beda-beda kan,” imbuh mantan Gubernur Suma­tera Barat ini.

Sejak kasus korupsi e-KTP bergulir pada tahun 2014, baru kali ini Gamawan diperiksa. Un­tuk diketahui, proyek pengadaan e-KTP berjalan saat Gamawan menjabat sebagai Mendagri.

KPK baru saja menetapkan tersangka baru dalam kasus ter­sebut yaitu Irman selaku mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Penetapan tersangka terhadap Irman diumumkan pada Jumat, 30 September lalu. KPK membu­tuhkan waktu 2 tahun lebih sebelum akhirnya menetapkan Irman sebagai tersangka.

Dia disangkakan bersama-sama dengan Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kepen­dudu­kan dan Pencatatan Sipil Kemen­dagri telah menyalahgunakan wewenang dalam proyek tersebut.

Irman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1, subsider Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah de­ngan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain Gamawan dan Irman, KPK juga memeriksa Chairuman Harahap, anggota DPR periode 2019-2014.  Diperiksa pula, pegawai negeri sipil Badan Peng­kajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Meidy Layooari, Dwi­dharma Priyasta, Arief Waryono. Dosen Institut Teknologi Ban­dung Ing Mochamad Sukrisno Mardi­yanto juga turut diperiksa KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situ­morang sebelumnya mengatakan, penyidik KPK saat ini sedang mendalami keterangan sejumlah pihak dalam kasus pengadaan KTP elektronik.

Saut memastikan bahwa pe­nyidik KPK telah menemukan keterkaitan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut.  “Ini banyak yang mulai ‘nyanyi’ kan, saya tidak perlu sebut, tapi nyanyian itu tentu didengar penyidik dan tentu akan didalami,” kata Saut seperti dilansir kompas.com.

Proyek e-KTP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara 2011-2012 ketika Gamawan menjadi menteri. Nilai­nya Rp 5,9 triliun. Nazar me­nyatakan ada penggelembungan harga hingga Rp 2,5 triliun dalam proyek tersebut. Lelang penga­daan e-KTP dimenangkan oleh konsorsium Percetakan Negara RI yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, dan PT San­dipala Arthaputra. Semua pe­tinggi lembaga yang tergabung dengan konsorsium PNRI telah diperiksa penyidik KPK. (h/ald)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 22 Oktober 2016 - 01:12:05 WIB

    Gamawan Seret Ketua KPK dalam Kasus e-KTP

    Gamawan Seret Ketua KPK dalam Kasus e-KTP JAKARTA, HALUAN — Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati mengatakan, penyidik tak menutup kemungkinan bakal melakukan peme­riksaan terhadap Ketua KPK, Agus Rahar­djo ter.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]