MKW Maboed Kalah di Pengadilan Tinggi


Kamis, 13 Oktober 2016 - 02:15:22 WIB

PADANG, HALUAN – Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Padang menganulir putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang, dalam perkara perdata kepemilihan lahan di kawasan Aia Pacah, Koto Tangah, Padang antara Lehar, Mamak Kepala Waris (MKW) Maboed dengan Yayasan Universitas Bung Hatta (UBH) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah, Padang. Hakim PT Padang me­nyebutkan PN Padang tak berhak mengadili perkara tersebut.

Dalam perkara perdata ini, awalnya hakim PN Padang me­menangkan Lehar dalam guga­tan­nya terhadap Yayasan UBH dan pemilik SPBE. Kalah di pera­dilan tingkat pertama, kubu Yayasan UBH dan SPBE menga­jukan banding ke PT Padang. Hakim PT Padang menganulir putusan tersebut.

Dalam putusannya, majelis hakim PT Padang yang diketuai Effendi dengan anggota Osmar Simajuntak dan Syamsul Bahri mengabulkan upaya banding yang diajukan Yayasan UBH, pemilik SPBE Soehinto Sadikin dan BPN Kota Padang. Majelis hakim menilai, Lehar tak berhak atas lahan yang disengketakan itu.

Putusan yang ditetapkan pada 27 September lalu, sekaligus membatalkan putusan PN Pa­dang. “Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili per­kara tersebut,” tulis majelis hakim dalam putusannya.

Kuasa hukum Lehar, Reifia Nadra mengaku sudah mengeta­hui putusan tersebut. Pihaknya tak begitu saja menerima putusan PT Padang. “Kita tak menerima begitu saja putusan PT Padang dan akan melakukan upaya kasasi atas putu­san tersebut,” ungkap Reifia Nadra.

Reifa dan tim kuasa hukum lainnya sedang menyusun me­mori kasasi. “Rencananya Senin depan memori kasasi akan diki­rim­kan. Sekarang sedang dalam pembuatan memori. Kita akan tetap melakukan upaya hukum sesuai jalur yang ada,” tuturnya.

Kuasa hukum Yayasan Pendi­dikan Bung Hatta, Martry Gilang Rosadi menambahkan, Lehar menggugat sertifikat Nomor 683 milik Bung Hatta yang letaknya di Sungai Sapih, namun Lehar mendalilkan sertifikat Nomor 683 milik Bung Hatta tersebut terletak di Aia Pacah. “Hal tersebut diterima secara latah oleh PN Padang dalam putusannya. Ini jelas error in objecto, namun tetap dikabulkan oleh PN dulunya. Putusan PT sekarang, setidaknya menjawab keraguan serta menga­nulir kesalahan yang sebelumnya terjadi,” terangnya.

Walau sudah menang di PT Padang, pihaknya pun memper­tim­bangkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. “Dalam ting­kat banding, melalui memori banding kami juga sudah men­dalilkan kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam putusan PN Padang, namun tidak termuat dalam putusan PT. Jika pihak Lehar menempuh kasasi, kami juga sudah siap menangapi kasasi tersebut,” lanjut Martry.

Senada dengan itu, Soehinto Sadikin melalui Kuasa Hukumnya Azzimar Nur Suud menyatakan putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. “Kalau Lehar mengajukan kasasi kami siap menhadapinya. Putusan PT Pa­dang ini bukan untuk kami para tergugat saja, tapi ini juga untuk masyarakat pada empat kelu­rahan,” tambah Azzimar.

Sebelumnya PN Padang me­nga­bulkan gugatan Lehar terha­dap Yayasan Pendidikan Bung Hatta, pemilik SPBE Soehinto Sadikin dan BPN Kota Padang terkait lahan di Aia Pacah. Tak terima dengan putusan itu, para tergugat dan tergugat 1 tersebut mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi. (h/ben)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 08 September 2016 - 02:38:43 WIB
    PERKARA TANAH KATAPIANG

    Gugatan MKW Suku Koto Ditolak

    PADANG, HALUAN — Ma­jelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang menerima eksepsi (nota keberatan) yang diajukan Rusdi Ilyas Cs selaku tergugat atas perkara perdata tanah seluas 5.000 M2 di Rawang, Katapiang, Kecamatan Kuranj.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]