164 Tempat Hiburan Dumai Tak Berizin


Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:11:36 WIB
Reporter : Tim Redaksi

DUMAI, HALUAN – Sekitar 164 tempat usaha atau tempat hiburan di Kota Dumai, Provinsi Riau, seperti gelanggan permainan (gelper), biliar, salon, wisma, panti pijat, kara­oke dan warnet tidak mengantongi izin usaha.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Kakan Satpol PP) Kota Dumai, Nofiar Indra Nasution, Kamis (13/10) dalam rapat forkompida terkait penertiban izin tempat usaha di Kota Dumai.

“Jumlah secara men­ye­lu­ruh karaoke, gelper, salon, wisma, panti pijat dan biliar, dari 33 kelurahan dan 7 kecamatan di Kota Dumai, yang memiliki izin ada 123 tempat usaha dan yang tak memiliki izin 164 tempat usaha,” kata Nofiar.

Bahkan, lanjut Nofiar, pihaknya saat melakukan razia menemukan adanya surat izin palsu yang di­keluarkan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Du­mai, yaitu di salon Hoki. Bahkan ada surat reko­men­dasi sementara, dengan kop surat BPTPM Kota Dumai, tempat usaha bisa men­jalan­kan usahanya sebelum izin dikeluarkan.

“Tempat usaha ini pun diizin untuk menyuguh­kan minuman beralkohol gol­ongan A,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPTPM Kota Dumai, Hendri Sandara dalam rapat tersebut juga me­nga­takan, memang ada di­temukan surat-surat dengan kop BPTPM yang sebenarnya tidak dikeluarkan oleh dinas ini.

“Karena, penerbitan surat izin usaha saat ini dibatasi. Persoalan itu akan terus mun­cul. Untuk meredamnya, di­nas pariwisata menertibkan secara administrasi dan pe­nga­wasan di lapangan,” jelasnya.

Bentuk Tim Khusus

Terpisah, Walikota Du­mai, Zulkifli As menga­takan, pemko membentuk tim khu­sus untuk menertibkan tem­pat hiburan. Nantinya, tim tersebut akan melakukan penertiban yang tidak me­ngan­tongi izin dan yang telah memiliki izin pun akan di­tinjau kembali.

“Untuk tim khusus ter­sebut, ketuanya adalah Plt Kadisbudparpora, Dar­ma­wan, wakil ketua Hendri Sandra dan sekretaris kabid pariwisata. Kita juga me­minta kepada seluruh camat dan lurah, untuk mendata seluruh tempat hiburan yang ada di wilayahnya. Dari yang memiliki izin, sampai yang tidak memiliki izin,” ujarnya, kemarin.

Zulkifli juga me­ngingat­kan kepada Satpol PP Kota Dumai untuk melakukan ko­or­dinasi dengan pihak pe­ne­gak hukum, seperti ke­polisian dan Denpom TNI. Hal itu, guna mengantisipasi ter­jadi­nya kericuhan, terkait dengan razia yang dilakukan, serta berkoordinasi dengan BPT­PM, disbudparpora, mana saja yang memiliki izin dan tidak.

“Yang mempunyai izin, tentu ada aturan mainnya. Yang punya izin, izinnya apa dan digunakan sesuai tidak dengan izin yang sudah di­keluarkan. Apalagi yang tidak memiliki izin, jelas melang­gar,” ungkapnya. (h/nas/net)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 27 Maret 2015 - 19:17:14 WIB

    Pemprov Kepri Kekurangan 1.164 PNS

    TANJUNGPINANG, HA­LU­AN­ — Hingga saat ini, Peme­rin­tah Provinsi Kepri menga­ku masih keku­r­a­ngan sekitar 1.164 orang Pega­wai Negri Sipil (PNS). Gubernur Kepri, H Muham­mad Sani di Tanjungpinang mengatakan.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM