Penegakan Perda Lemah Karena Kurang Koordinasi


Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:13:52 WIB

SOLOK, HALUAN — Ke­pala bagian Hukum Setda Kota Solok, Zulfahmi menjelaskan, dalam Peraturan Daerah (Per­da) yang dilahirkan bertujuan untuk mengatur berbagai ke­giatan pembangunan maupun kemasyarakatan di Pemko Solok sudah terurai dengan jelas sanksi yang diberikan bagi pelanggar Perda yang dil­a­hirkan tersebut.

“Hanya saja, selama ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku institusi pelak­sana di lapangan kurang ber­koordinasi dengan Satpol PP selaku penegak Perda. Se­hingga terkesan Perda yang dilahirkan terabaikan di lapa­ngan,” jelas Zulfahmi menja­wab Haluan di Balai Kota Solok, Rabu (12/10).

Perda-Perda yang di­lahir­kan selama ini baru terlaksana yang menyangkut dengan pe­masukan terhadap keuangan daerah. Dilain pihak, Perda yang berkontek dengan ke­tertiban umum selalu tera­baikan yang pada gilirannya masyarakat bagaikan tidak peduli dengan peraturan yang sudah dilahirkan.

Peraturan daerah tentang restribusi parkir misalnya. Dalam ketentuannya dise­but­kan, untuk kendaraan roda dua hanya dikenakan pungutan sebesar Rp1.000 dan kenda­raan roda empat Rp2.000. “Namun kenyataan di lapanga, malahan juru parkir memungut uang parkir melebihi dari perda yang sudah ditentukan. Ken­daraan roda dua dipungut Rp2.000 dan kendaran roda empat Rp3.000. Malahan pada hari lebaran bisa Rp5.000 untuk kendaraan roda empat,” tukasnya.

Disektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga de­mikian. Setiap bangunan mengurus IMB kadang kala sudah berdiri bangunan baru diurus IMB nya. “Ini tidak lain kelalaian dalam pengawasan. Seharusnya ada pengawasan di lapangan oleh SKPD terkait. Pengawasan itu menyangkut jarak dari jalan utama dan bentuk bangunan.

Menjawab Haluan tentang NC Plaza yang berdiri di Pusat Kota Solok karena tidak me­ngan­tongi IMB dari Peme­rintah Kota Solok, Zulfahmi menyebut ini semacam kela­laian Pemko Solok melalui SKPD nya.  “Awalnya, pemlik bangunan sudah mengajukan IMB ke Pemko Solok, namun tidak diproses. Dalam ke­tentuan, jika lebih sebulan tidak diproses, pemilik bangunan bisa melanjutkan kegiatannya’” sebutnya. (h/alf)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 25 Februari 2016 - 02:02:55 WIB

    Ramlan Nurmatias: Satpol PP Ujung Tombak Penegakan Perda

    Ramlan Nurmatias: Satpol PP Ujung Tombak Penegakan Perda BUKITTINGGI, HALUAN — Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias berha­rap kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi untuk da­pat bekerja dengan serius dan profesional serta tidak arogan..
  • Kamis, 28 Januari 2016 - 03:48:36 WIB

    Pemkab Dukung Penegakan Hukum

    Pemkab Dukung Penegakan Hukum PASBAR, HALUAN — Pemda Kabupaten Pasaman Barat mendukung upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu yang dilakukan semua aparatur penegak hukum termasuk Kejaksaan..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]