PELAKU BISA DIKURUNG 72 BULAN

Money Politic Masuk Ranah Pidana


Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:16:39 WIB

JAKARTA, HALUAN — Pilkada serentak 2017 akan berlangsung di 101 daerah pemilihan seluruh Indonesia. Saat ini, tahapan, program dan jadwal Pilkada sudah mulai bergulir jelang pemungutan suara pada 15 Februari 2017.

Mengantisipasi persoalan terkait tindak pidana pemilihan kepala daerah tersebut, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menyiapkan beberapa penekanan sebagai acuan bagi penyidik dalam bekerja.

Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, mengatakan bahwa penyidik harus berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang disahkan pada 1 Juli 2016.

“Sebagai regulasi yang sifatnya khusus, maka harus dipahami kekhususannya yang diatur dalam Pasal 146 yaitu satu-satunya lembaga yang berwenang menerima laporan itu (dugaan pidana pemilihan) adalah pengawas pemilu. Kedua, laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui. Ketiga, pengawas pemilu menindaklanjuti laporan paling lama 5 hari,” terang Ari kepada ratusan penyidiki yang mengikuti pelatihan penyidikan di Rupatama Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Keempat, lanjut Ari, waktu penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah 14 hari kerja. Kelima, pra-penuntutan dilakukan paling lama tiga hari kerja. Keenam penyidik memenuhi petunjuk jaksa paling lama tiga hari kerja.

Kendati diterima oleh pengawas pemilu, penyidik Polri bersama dengan jaksa penuntut umum yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu)  bersama-sama melakukan pembahasan untuk menentukan, apa laporan bersifat pidana atau bukan.

Tentunya, jelas Ari, tetap berpedoman kepada Pasal 146 Undang-Undang Pilkada. Regulasi telah menetapkan bahwa pola penanganan tindak pidana pemilihan memiliki “rumah” yakni sentra gakkumdu yang berada di pengawasan pemilu. Sehingga, semuanya harus tetap bergerak pada koridor hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing.

“Ini akan memudahkan koordinasi dalam menyamakan pemahaman serta memangkas birokrasi yang panjang. Diantaranya adalah penerusan laporan, tahap satu, pra-penuntutan dan tahap dua dilakukan bersama di sekretarian sentra gakkumdu. Ini penting agar penuntasan tindak pidana bisa selaras dan bisa diselesaikan dengan baik,” tukasnya.

Pada Pilkada Serentak 2017, politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.  “Sanksinya pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” kata Ari.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada semua penyidik yang berada di daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2017 mampu mencegah perilaku politik uang. “Lakukan penyidikan secara profesional,tidak menutup kemungkinan akan dijadikan kendaraan untuk mengalahkan lawan politiknya untuk membuat seolah-olah terjadi money politics,” katanya.

Mantan Wakabareskrim itu meminta seluruh penyidik Polri di daerah tidak terjebak ke dalam areal politik yang diciptakan oleh setiap pasangan calon. “Harus tetap teguh pada kebenaran materiil,” tukas Ari. (h/okz)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 17 April 2019 - 11:25:05 WIB

    Ada Isu Money Politik di Kota Pariaman

    Ada Isu Money Politik di Kota Pariaman Selasa (16/4) malam. Patroli ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kecurangan jelang pemilu 2019 yang dilakukan Rabu (17/4) (hari ini, red)..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]