2017, Inflasi Indonesia Diperkirakan Naik


Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:17:08 WIB
2017, Inflasi Indonesia Diperkirakan Naik Ilustrasi.

JAKARTA, HALUAN — Bank Indonesia (BI) memprediksi, laju inflasi Indonesia naik pada 2017 karena perubahan iklim yang berdampak terhadap gejolak harga kebutuhan pangan. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara mengatakan, untuk tahun ini saja, dari awal tahun hingga Oktober, inflasi Indonesia berada di bawah 3,5 persen. Pada 2013 dan 2014 persentasenya 8,7 persen, sedangkan pada 2015 sebesar 3,3 persen.

“Inflasi masih didorong naiknya sejumlah barang ko­moditas, terutama bahan maka­nan dan makanan jadi. Inflasi juga terkait produksi dan kelan­caran distribusi barang komo­ditas, kurs valuta asing yang terus melemah, serta beberapa indikator lainnya,” ujar Mirza saat pertemuan dengan warta­wan seluruh Indonesia di Jakar­ta beberapa hari lalu. Perte­muan tersebut berlangsung sejak Minggu (9/10) hingga Selasa (11/20).

Baca Juga : Kasus Covid-19 Meningkat, Pasar Raya Padang Tetap Padat Pengunjung Jelang Lebaran

Mirza menyebutkan, untuk menjaga inflasi tidak terlalu tinggi, salah satu tugas BI ialah menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi dari sisi suplai. Selain itu, BI memantau ratusan harga se­jum­lah komoditas untuk me­nge­tahui tingkat perkemba­ngan harga serta inflasi.

Di Indonesia, kata Mirza, ada sekitar 800 jenis barang yang dipantau harganya untuk menjaga agar inflasi tidak terlalu tinggi. Kemudian, BI melakukan survei setiap pekan terhadap sejumlah komoditas tersebut untuk mengetahui perkembangan harganya.

Baca Juga : H-2 Lebaran, Pasar Raya Padang Dipadati Pembeli, Lalu Lintas Macet Total

“Komoditas pangan yang sering menyebabkan terjadi­nya inflasi, yakni beras, cabe, bawang, telur, dan daging. Berbeda dengan negara-negara maju, seperti Amerika, karena penghasilan masyarakatnya tinggi sehingga uang yang mereka gunakan untuk belanja bahan pangan atau makanan jadi hanya sebagian kecil dari penghasilan mereka,” tutur Mirza.

Mirza menjelaskan, ada tiga langkah untuk menekan in­flasi, yakni meningkatkan produksi pangan, memastikan kelancaran distribusi pangan, dan membuka keran informasi tentang ketersediaan barang dan harga. Jika langkah-lang­kah itu berjalan dengan baik, inflasi akan dapat ditekan.

Mirza menceritakan, pada era 1950 hingga 1960-an, in­flasi di Indonesia mencapai ratusan persen karena lonjakan harga barang akibat barang kebutuhan tidak tersedia. Kon­disi semakin terpuruk karena pemerintah mengatasinya de­ngan mencetak uang sehingga harga justru tambah mahal.

“Mencetak atau menam­bah uang baru bukan langkah mengatasi inflasi karena  akan merugikan negara. Seharusnya, bukan uang yang ditambah, melainkan barang disedia­kan,” katanya lagi.

Untuk meningkatkan pro­duksi dan mencegah inflasi yang tinggi, kata Mirza, BI melalui kantor perwakilan di daerah mengembangkan klas­ter komoditas pangan. Petani dan peternak diberikan pela­tihan dan bantuan modal un­tuk meningkatkan produksi.

“Saat ini terbentuk 158 klaster ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Tiap-tiap daerah punya klaster padi, cabe, dan bawang. Harapannya produksi yang dihasilkan bisa menopang kebutuhan pangan,” ucapnya.

Selain itu, kata Mirza, guna meredam inflasi, setiap daerah juga dibentuk Tim Pengen­dalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas memantau perge­rakan inflasi serta melahirkan kebijakan yang bisa mensta­bilkan inflasi. BI berperan memberikan pendampingan pada 497 TPID di seluruh Indonesia dengan memberikan analisis dan rekomendasi ter­kait persoalan inflasi.

Ia menerangkan, TPID ber­pe­doman kepada prinsip 4K (ketersediaan pasokan, kelan­caran distribusi, keterjang­kauan harga, dan komunikasi strategis dalam mengelola eks­pek­tasi masyarakat) sehingga pemerintah daerah harus berko­mitmen dalam memetakan produksi dan ketersediaan pasokan.

Selanjutnya, melakukan pertemuan rutin TPID untuk melakukan pembahasan stabi­litas harga dan mengantisipasi gejolak harga serta melapor­kannya ke TPID. Kemudian, menyusun basis data harga komoditas pangan dan komo­ditas utama, sebagai sistem peringatan diri terhadap ge­jolak harga dalam bentuk pusat infor­masi harga pangan stra­tegis, serta pembentukan peta jalan (road­map) TPID jangka menengah.

Selain itu, BI telah memiliki aplikasi pusat informasi harga pangan strategis yang di pasang di sejumlah pasar induk. Lang­kah itu merupakan  menekan permai­nan harga pangan oleh pedagang.

“Pusat informasi harga di daerah nantinya terintegrasi secara nasional sehingga kami tahu tempat harga komoditas pangan tertinggi, tempat pro­duksi yang surplus, dan tempat yang kekurangan. Dari situ bisa diambil kebijakan secara nasio­nal yang tepat,” ujar Mirza.

Perihal kurs rupiah, Mirza mengatakan, menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing tak akan berdampak baik bagi perekonomian dalam ne­ge­ri. Misalnya, saat ini ekspor dan impor Indonesia menga­lami defisit. Jika rupiah terlalu kuat, biaya impor akan murah sehingga produksi dalam ne­geri menjadi turun.

“Impor akan semakin besar dan ekspor menjadi tidak kom­petitif. Selain itu, jika rupiah terlalu kuat, utang valuta asing menjadi kian besar karena nilainya murah. Yang bagus itu adalah kurs rupiah harus sta­bil,” ujarnya.

Ia mengatakan, ekspor dan impor Indonesia pada 2013 mengalami defisit sekitar 31 miliar dolar AS, 17 miliar dolar AS pada 2014, dan sekitar 21 miliar dolar AS pada 2016. Namun, pada kurun waktu 2000 sampai 2010, ekspor dan impor Indonesia sempat me­ngalami surplus karena saat itu harga komoditas sedang bagus.

“Ekspor Indonesia dido­minasi oleh pertambangan dan perkebunan. Setelah 2010 har­ga komoditas tersebut turun sehingga ekspor menjadi defi­sit,” katanya.

Sementara itu, Deputi Direk­tur Departemen Regional I BI, Hary S Baskoro menga­takan, UMKM yang bergerak di sektor pangan di semua daerah harus diperkuat, khu­sus­nya penguatan bantuan modal dan memberikan pelati­han. Dengan begitu, pro­duksi pangan akan meningkat dan inflasi akan mampu ditekan. (h/nas)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]