DUGAAN SUAP 12 PROYEK JALAN DI SUMBAR

Putu Akui Terima 500 Juta dari Yogan


Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:52:21 WIB
Putu Akui Terima 500 Juta dari Yogan Tersangka anggota DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana, usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/10). Putu diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan menerima suap untuk memuluskan pengalokasian anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat, di DPR pada APBN-P tahun 2016. (ANTARA)

JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kem­bali memeriksa Anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana terkait kasus suap pengurusan anggaran DPR untuk alokasi provinsi Suma­tera Barat dalam APBNP tahun 2016.

“Diperiksa sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jakarta, Kamis (13/10).

Saat bersaksi untuk terdakwa pengusaha Yogan Askan di Penga­dilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Rabu (12/10), Sudiartana mengaku menerima uang Rp 500 juta dari Yogan Askan. Pemberian uang tersebut diserahkan melalui staf Putu bernama Noviyanti yang dikirim ke sejumlah rekening kerabat politikus Partai Demokrat tersebut.

“Awalnya saya tidak tahu kalau itu dari Pak Yogan, saya kira itu uang hasil jual tanah di Bali,” kata Putu seperti dilansir detik.com.

Politikus Partai Demokrat itu menduga uang tersebut berasal dari orang yang membeli tanah miliknya

di Bali. Meyakini uang itu sebagai hasil usaha, Putu pun meminta Noviyanti menggunakan uang tersebut untuk membayar se­jumlah kebutuhan. Satu diantara­nya Putu meminta agar Novi mengirimkan uang sebesar Rp 200 juta ke rekening temannya yang bernama Jhon. Putu meng­klaim pengiriman tersebut se­bagai pembayaran utang.

Putu mengaku baru mengeta­hui bahwa uang berasal dari Yo­gan, setelah Noviyanti menga­ku telah mengirim beberapa nomor rekening kepada Yogan Askan.

“Saya bilang sama Novi, cepat kembalikan uang ini karena wak­tu­nya hanya satu bulan. Saya katakan, Novi, kamu akan berha­dapan dengan hukum, cepat kem­balikan,” kata Putu.

Dirinya mengaku, lebih dulu diciduk KPK sebelum uang ter­sebut dikembalikan.

Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, Putu diduga menerima uang dari Yogan Askan, terkait pengu­rusan dana alokasi khusus (DAK) bagi Provinsi Sumatera Barat dalam APBN-P 2016.

Uang Rp 500 juta diduga merupakan imbalan bagi Putu. Dalam pertemuan sebelumnya, Putu meminta imbalan Rp 1 miliar. (h/ald)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 12:31:06 WIB

    Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, PKS: Keputusan Paling Aneh dalam Sejarah Perhajian

    Ibadah Haji 2020 Ditiadakan, PKS: Keputusan Paling Aneh dalam Sejarah Perhajian HARIANHALUAN.COM - Keputusan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang tidak akan memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 menuai kritik. Pasalnya, keputusan itu dianggap sepihak, tanpa melibatkan Komisi VIII DPR sebagai mitra ke.
  • Selasa, 02 Juni 2020 - 10:53:53 WIB

    Tok! Pemerintah Putuskan Tidak Berangkatkan Jamaah Haji Tahun Ini

    Tok! Pemerintah Putuskan Tidak Berangkatkan Jamaah Haji Tahun Ini HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah melalui Kementerian Agama menyampaikan keputusan bahwa pelaksanaan haji 2020 untuk jemaah Indonesia tidak ada. Hal ini disampaikan langsung Menteri Agama, Fachrul Razi..
  • Senin, 01 Juni 2020 - 13:16:53 WIB

    Kepastian Jemaah Haji Diputuskan Pemerintah Hari Ini

    Kepastian Jemaah Haji Diputuskan Pemerintah Hari Ini HARIANHALUAN.COM - Pemerintah dijadwalkan memutuskan jadi atau tidaknya keberangkatan jemaah haji 2020 pada Senin (1/6/2020) hari ini. Diperkirakan, puncak pelaksanaan ibadah haji tahun ini pada tanggal 30 Juli. Jika pelaksan.
  • Jumat, 29 Mei 2020 - 15:14:51 WIB

    Anies Jamin Tak Putus Tenaga Kontrak DKI di Masa Corona

    Anies Jamin Tak Putus Tenaga Kontrak DKI di Masa Corona HARIANHALUAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin tak akan melakukan pemutusan kerja bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi virus corona. Menurutnya, hal ini sebagai sal.
  • Rabu, 13 Mei 2020 - 14:18:08 WIB

    Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Terkesan Tak Patuhi Putusan MA

    Kenaikan Iuran BPJS, Pemerintah Terkesan Tak Patuhi Putusan MA Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyesalkan kebijakan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu, kembali menaikkan.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]