SEWAKAN TANAH UNTUK BANGUNAN PERMANEN

Ahli Agraria: PT KAI Langgar UU


Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:57:08 WIB
Ahli Agraria: PT KAI Langgar UU Ahli Hukum Agraria dari Universitas Andalas (Unand), Kurnia Warman.

PADANG, HALUAN —  Di­nas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Pa­dang akan membongkar 40 bangunan permanen yang berdiri di atas tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Kawasan Jati Parak Salai, Padang. TRTB  menilai ba­ngu­nan yang disewakan oleh PT KAI ini berdiri tanpa IMB dan berada dalam zona terlarang, sesuai Perda No 4 Tahun 2012 tentang RT/RW Kota Padang dan UU No 23 tahun 2007 tentang Perke­retaapian.

Rencana pembongkaran ini berdasarkan penemuan surat sewa tanah antara PT KAI dengan masyarakat oleh Dinas TRTB. Dalam surat ini, tertulis jelas bahwa tanah yang disewakan digunakan untuk men­dirikan rumah dan bangunan permanen lainnya.

“Dalam surat sewa tanah, jelas dituliskan tanah yang disewakan untuk membangun rumah. Ini jelas melanggar Perda Kota Pa­dang dan UU Perkeretaapian sendiri. Kami berencana akan melaporkan PT KAI Divre II ke Kementerian Perhubungan dan pihak berwajib karena ada oknum PT KAI yang memainkan tanah negara,” kata Afrizal BR.

Karena berdiri di areal terla­rang, seluruh bangunan berstatus illegal karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam waktu dekat, pemilik ba­ngu­nan akan disurati terkait ren­cana pembongkaran yang ingin dilakukan oleh Pemko Padang.

“Ada 40 rumah permanen di sana. Rata-rata berpenghuni dan ada beberapa yang disewakan untuk anak kost. Seluruhnya dipastikan tidak ada IMB-nya dan akan kami bongkar. Ini sanksi untuk masya­rakat yang sengaja melanggar aturan. Jika sudah dibongkar, tidak ada ganti rugi dari Pemko Padang. Itu urusan masyarakat dengan PT KAI,” katanya.

Sementara itu Ahli Hukum Agraria dari Universitas Andalas (Unand), Kurnia Warman, kepada Haluan menerangkan, berda­sarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU PA), tanah yang berada di bawah penguasaan negara bukanlah hak milik negara, sehingga tidak boleh disewakan dengan alasan apapun.

Diterangkan Kurnia, dalam UU PA tersebut, pada pasal 44 dinyatakan bahwa secara perun­tukkan, tanah yang boleh disewa­kan adalah tanah untuk kebu­tuhan non-pertanian. Artinya, untuk kebutuhan bangunan.

“Sedangkan untuk jenis pemi­likan tanah yang boleh disewakan hanya tanah hak milik, sedangkan tanah dengan status hak pakai (HP), hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) tidak boleh disewakan. Negara tidak sebagai pemilik, negara hanya punya hak pakai, maka tanah negara itu tidak boleh disewakan,” jelasnya.

Adapun bunyi Pasal 44 UU PA tersebut adalah ‘Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Kurnia Warman juga menga­takan, terkait temuan Pemerintah Kota Padang, atas tindakan PT KAI menyewakan tanah kepada beberapa warga Kota Padang, merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang. Karena PT KAI hanya memilik hak untuk menggunakan tanah sebagai pe­nun­jang moda transportasi kereta api itu sendiri, tidak lebih dari itu.

“UU Perkeretaapian mengatur tentang operasional kereta api, bukan mengatur status tanah perkeretaapian. Tidak ada hubu­ngannya UU Perkeretaapian de­ngan status tanah. Soal status tanahnya, ya, lihat di UU Pokok Agraria. Tanah milik perkereta­apian itu artinya tanah yang digunakan untuk moda trans­portasi kereta api, bukan milik operator yang menjalankan perkeretaapian itu, yang di sini tentu saja PT KAI,” pungkasnya. (h/isq/mg-ang)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 28 Januari 2020 - 18:12:13 WIB

    50 Persen Ahli Waris Sudah Lunasi Tunggakan Pajak Makam di Padang

    50 Persen Ahli Waris Sudah Lunasi Tunggakan Pajak Makam di Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengatakan bahwa pembayaran tunggakan makam mulai membuahkan hasil. Pasalnya, dari 3.200 makam yang menunggak, saat ini sudah lebih dari 2.200 makam yang membayar.
  • Kamis, 03 November 2016 - 01:34:32 WIB
    SIDANG DUGAAN KORUPSI TANAH IAIN IB PADANG

    Ahli: Notaris Tak Bisa Dipidana

    Ahli: Notaris Tak Bisa Dipidana PADANG, HALUAN – Guru besar hukum pidana Uni­versitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Profesor Mud­zakir, menerangkan bahwa pekerjaan seorang notaris diatur oleh undang-undang (UU) untuk melakukan pe­kerjaan dalam peru.
  • Kamis, 27 Oktober 2016 - 02:44:37 WIB
    GANTI RUGI TANAH IAIN IB III SARAT KEJANGGALAN

    Ahli: Pelepasan Hak Harus di Hadapan Kepala BPN

    Ahli: Pelepasan Hak Harus  di Hadapan Kepala BPN PADANG, HALUAN —Perla­han, inti permasalahan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Kampus III Ins­titut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol di Aia Bangek, Kota Padang , mulai terkuak. Dalam sidang, Rabu (26/1.
  • Senin, 29 Agustus 2016 - 02:49:26 WIB

    Kekurangan Dosen Ahli, Unand Usulkan Dosen Khusus

    Kekurangan Dosen Ahli, Unand Usulkan Dosen Khusus PADANG, HALUAN — Mencukupi kebutuhan dosen dari berbagai bidang ilmu, Universitas Andalas mengajukan sejumlah pegawai negeri untuk mendapatkan Nomor Induk Khusus Dosen (NIDK). Saat ini pemerintah membuka kesempatan kepada p.
  • Rabu, 04 Mei 2016 - 05:55:28 WIB

    IAIN IB Undang Ahli UGM Bicara Pancasila

    IAIN IB Undang Ahli UGM Bicara Pancasila PADANG, HALUAN —Ke­pala Laboratorium Filsafat Nusantara Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Rizal Mustansyir gelar dis­kusi ilmiah bertemakan Ilmu Kepancasilaan dalam Kontek Ketahanan Ideologi bersama ratusan ma­ha.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]