Menanti Bis Sekolah


Sabtu, 15 Oktober 2016 - 00:34:10 WIB
Menanti Bis Sekolah Ilustrasi.

Bis sekolah yang ku tunggu

Ku tunggu tiada yang datang

Ku telah lelah berdiri

Berdiri menanti nanti

Banyak di antara kita mungkin sangat hapal lagu Bis Sekolah yang dipopulerkan oleh Koes Ploes pada tahun 70 an. Belakangan “Bis Sekolah” kembali ngetrend, karena ham­pir tiap sekolah baik SMP ataupun SMA/SMK telah ataupun berencana/berniat mempunyai Bis Sekolah.

Lagu Bis Sekolah itu akan mudah teringat ketika sedang mengikuti rapat akbar Komite Sekolah dimana waktu pe­nyam­paian program oleh ko­mite sekolah, ada program mulai dari pembelian kom­puter, pembuatan Gerbang Sekolah, pembelian alat mar­ching band hingga pembelian Bis Sekolah yang total biaya­nya bisa mencapai setengah miliar rupiah. Seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 dikenai sumbangan yang jumlah bervariasi dengan se­lisih Rp50 ribu.

Ya, sumbangan ! Bukan iuran karena iuran itu dilarang. Dan sumbangan itu dilegalkan dengan pernyataan kesetujuan masing-masing orang tua sis­wa pada surat pernyataan tanpa paksaan dan tekanan. Dalam ra­pat akbar tersebut biasa wak­tu untuk “berdiskusi” diletak­kan pada ujung acara yang mepet ke waktu shalat sehing­ga kesempatan diskusi ter­ba­tas. Para orang tua siswa di­beri pilihan/alternatif besar­nya sumbangan, pilihan per­tama 500 ribu rupiah, dan pilihan yang lain 450 ribu rupiah.

Banyak yang ingin menga­cungkan tangan untuk men­dapatkan kesempatan meng­ung­kapkan “keheranan” teta­pi dihantui kegamangan, ja­ngan-jangan nanti ada efeknya pada anak yang sekolah di sana. Pada akhirnya semua pun setuju walau dalam hati ada perasaan “manggaritih”.

*000*

Pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang memang sudah menjadi hak warga negara. Dalam pream­bule UUD 45 disebutkan tu­juan Negara Indonesia salah satunya “mencerdaskan kehi­du­pan bangsa”. Agar tujuan ini dicapai, dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 disebutkan “Ne­gara memprioritaskan ang­garan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk me­menuhi kebutuhan penye­leng­­garaan pendidikan nasio­nal”.

Selanjutnya dalam Un­dang-Undang Nomor 20 Ta­hun 2003 tentang Sistem Pen­di­dikan Nasional Sis­diknas juga diamanatkan bahwa se­tiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Peme­rintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, se­dang­kan dalam ayat 3 menye­but­kan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah da­erah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut ada­lah Pemerintah dan peme­rintah daerah wajib mem­berikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendi­dikan lain yang sederajat. Pasal 34 ayat 2 UU Nomor 2003 tentang Sisdiknas jelas mengatakan bahwa program Biaya Operasional Sekolah (BOS) adalah program untuk mengantisipasi pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Adapun penggunaan Dana BOS, diantaranya peembelian/penggandaan buku teks pela­jaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk meme­nuhi kekurangan, pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, peng­gan­daan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk foto­copy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);dan lain-lain termasuk pemberian ban­tuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transpor­tasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);

Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut pada akhir­nya bertujuan untuk meri­ngankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendi­dikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang ber­kua­litas. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SM­PT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah. Mem­bebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apa­pun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

Tetapi realitanya masih banyak sekolah yang menga­dakan pungutan dengan ber­kelit keputusan Komite Se­kolah dan telah disepakati orang tua siswa. Hampir tidak ada beda sekolah negeri de­ngan sekolah swasta. Memang, dari dulu ada juga sumbangan dari orangtua siswa, namanya Uang Pembangunan tetapi itu hanya satu kali selama sekolah, tetapi ini tiap tahun. Ah, jumlah 500 ribu itu kan tidak terlalu besar apalagi bisa dibayar 3 kali angsuran. Ya, dan banyak yang setuju bah­kan tidak ada yang protes waktu rapat akbar komite serta langsung melunasinya. Iya, karena orangtua tidak ingin ada efek yang timbul terhadap anaknya yang sedang ber­sekolah disitu. Kita mungkin sering mendengar langsung bahwa sesungguhnya mereka terpaksa. Terpaksa dan sudah lah, bayar saja!

Padahal dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dan Peraturan Menteri Pendi­dikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pu­ngu­tan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Da­sar, sekolah yang diseleng­garakan oleh pemerintah pu­sat atau daerah (sekolah ne­geri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terha­dap wali murid. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendi­dikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pu­ngu­tan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pen­didi­kan dasar yang diseleng­gara­kan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dila­rang memungut biaya satuan pendidikan.

Dalam peraturan perun­dangan tersebut dijelaskan larangan dilakukannya pu­ngu­tan jenis apapun di seko­lah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diseleng­garakan oleh pemerintah pu­sat ataupun daerah. Peme­rintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, teru­tama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA se­de­rajat. Aturan itu juga me­mu­at ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang me­langgar mendapat sanksi disi­plin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (pen­jara). 

Terjadinya praktek pungu­tan oleh sekolah dengan ber­ke­dok sumbangan tersebut karena Dinas Pendidikan ti­dak melakukan pengawasan atau bahkan membiarkan prak­tik tersebut terjadi. Bukan tidak mungkin kegiatan pemu­ngu­tan tanpa sepengetahuan Di­nas Pendidikana atau meski se­kolah memberi laporan ren­ca­na dan anggaran operasional dan investasi setiap tahun ke­pada dinas pendidikan, lapo­ran tersebut diperlakukan se­bagai syarat administratif saja. Tidak ada upaya dinas pen­didikan mengkritisi ren­cana dan anggaran sekolah tersebut.

Kita berharap persoalan ini bisa teratasi, terutama kepada para Kepala Daerah yang mu­lai pada saat Kampanye selalu menjanjikan pendidikan mu­rah bahkan ada yang men­janjikan pendidikan gratis. Pemerintah daerah wajib meng­kritisi dan jika perlu melarang praktek-praktek sumbangan dan pungutan yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan kebutuhan prio­ritas sekolah.

Semua stakeholder kem­bali harus berfikir ulang karena tidak bisa dipungkiri masih sangat banyak anak-anak usia sekolah yang berhenti karena tidak punya uang membayar ini dan itu. Apakah kita lebih membanggakan gerbang yang megah, peralatan marching band bahkan bis sekolah dari­pada anak-anak putus sekolah.

 

Ah, ku telah lelah berdiri

Berdiri menanti nanti

Sekolah murah dan berkualitas. (*)

 

KAMARUDDIN, SH
(Kolomnis/PNS Kabupaten Agam)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 01 Desember 2016 - 01:19:51 WIB

    Atlet Menanti Bonus Porprov

    Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XIV Sumbar telah berakhir Selasa (2911). Kota Padang keluar sebagai juara umum dengan perolehan medali 206 medali emas, 134 perak dan 139 perunggu..
  • Rabu, 10 Agustus 2016 - 04:34:11 WIB

    Menanti Merah Putih Berkibar di Rio

    Ada dua peristiwa penting yang mem­perbolehkan lagu kebangsaan sebuah negara dan benderanya berkibar sekaligus, yakni saat kunjungan kenegaraan pejabat negara ke negara sahabat serta meraih medali emas di ajang multi iven .
  • Sabtu, 04 Juni 2016 - 05:24:20 WIB

    Menanti Komunikasi Partisipatif Program MM

    Menanti Komunikasi Partisipatif Program MM Laku komu­ni­kasi antar ma­nusia meru­pa­kan aktivitas sosial di mana latar sosial menjadi alas utama ter­jadinya aktivitas komu­nikasi. Latar sosial ber­hubungan dengan latar budaya manakala ak­tivitas komunikasi it.
  • Jumat, 18 Maret 2016 - 04:05:15 WIB
    Cerita dari Rimba

    Rusak Hutan, Sanksi Adat Menanti

    Rusak Hutan, Sanksi Adat Menanti Di salah satu Nagari di Kabupaten Solok mempunyai cara yang sangat efektif untuk mencegah pembalakan liar. Bahkan bagi pelaku akan mendapat hukuman yang jauh lebih memberi efek jera daripada hukum pidana. Bahkan kehebatan Nag.
  • Selasa, 15 Maret 2016 - 03:16:01 WIB

    Oposisi Sunyi Sabar Menanti

    Oposisi Sunyi Sabar Menanti Pendekar tak takut berjalan sendiri, begitulah ucapan pamungkas Prabowo Subianto kepada awak media setelah acara Peringatan Ulang Tahun ke-8 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/2/.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]