TERANCAM TANGGUNG BIAYA PERAWATAN

Pemkab Mentawai Belum Serahkan P3D Dikmen


Sabtu, 15 Oktober 2016 - 00:41:56 WIB

PADANG, HALUAN —Hingga  Jumat (14/10), Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum menyerahkan Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) pengalihan aset Kabupaten Kepulauan Mentawai urusan Pendidikan Menengah (Dikmen) ke provinsi.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah H Novrial, SE,MA,Akt mengatakan, dalam waktu dekat ia akan menyurati kembali agar  Pemkab Mentawai menyampaikan angka audit 2015. “Kami segera akan kembali menyurati Mentawai untuk menindaklanjuti pelaporan asetnya, karena hingga saat ini sudah masuk pertengahan Oktober,  namun belum juga nampak tanda-tanda perbaikan pencatatan aset yang kami minta itu,” ujarnya, Jumat (14/10).

Pemprov juga memberikan batas waktu hingga akhir Oktober untuk Mentawai memperbaiki dan melaporkan jumlah asetnya, karena kalau daerah tidak melaporkan jumlah asetnya ke provinsi maka konsekuensinya tidak akan ada biaya pemeliharaan untuk asetnya. “Memang konsekuensinya tidak ada. Namun tanggung sendiri jika tidak dilaporkan tentu tidak akan ada biaya perawatan asetnya,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, kabupaten dan kota harus menyerahkan personel, sarana prasarana serta dokumen (P2D) pada provinsi paling lambat 2 Oktober 2016. Namun, pemprov sudah memberikan kelonggaran waktu hingga 30 Oktober 2016 untuk dua daerah tersebut menyampaikan pada provinsi. “Untuk Pasaman Barat (Pasbar) kita sudah bantu untuk mengidentifikasi dan menyamakan nilai aset antara sekolah, dinas, DPAKD dan sudah ditemukan angka audit 2015 serta sudah dilakukan kesepakatan antara ketiganya,” ujarnya.

Diketahui, jumlah aset untuk Pasbar yang dilaporkan ke provinsi  awalnya berjumlah Rp 95,5 miliar dan setelah dilakukan verifikasi ulang nominal tersebut turun menjadi 73,4 miliar. Menurut Novrial jumlah angka tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal yakni, tidak singkronnya antara pencatatan dengan bukti fisik yang ditemui. “Yang akan kami percaya tentu pencatatan di sekolah, nah angka ini yang tidak sama dengan pencatatan di dinas dan DPAKD. Mungkin saja ada pemindahan ke ke sekolah lain atau mungkin sebelumnya ada mobiller yang sebelumnya diperuntukkan ke sekolah tapi dipergunakan untuk yang lain sementara di sekolah tidak ada. Tentu kami tidak bisa menerima ini,” jelasnya.(h/rin)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM