Dana Parpol Tak Efektif Kurangi Korupsi


Senin, 17 Oktober 2016 - 00:40:54 WIB

JAKARTA, HALUAN — Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terhadap 216 pakar di enam daerah di Indonesia. Survei mengungkap tanggapan pakar terhadap dana Partai Politik (Parpol) dari pemerintah untuk kegiatan politik.

Survei dengan pertanyaan setujukah jika partai politik disubsidi dengan dana publik, misalnya APBN untuk me­ngikuti pemilu? Hasilnya sebanyak 43 persen sangat tidak setuju, 43 tidak setuju, dan hanya 14 persen yang menjawab setuju.

Bahkan ketika ditanyakan saat disurvei apakah dengan dana subsidi dapat me­ngu­rangi tingkat korupsi dalam pemerintahan terpilih? Res­ponden yang mewakili aka­de­misi, masyarakat sipil, dan media itu sebanyak 60 persen menjawab tidak. Se­mentara hanya 40 persen yang me­nyatakan bantuan dana untuk Parpol itu mampu mengurani tingkat praktek korupsi.

Menurut aktivis In­do­nesia Corruptions Watch (ICW), hal itu terjadi karena ada sejumlah masalah yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Parpol. Ter­utama yang ber­kaitan dengan dana kampanye, misalnya pencatatan yang bu­ruk, il­legal financing, dan ke­lem­bagaannya buruk. Ke­mudian tidak adanya lembaga yang bagus untuk mengawal dana kampanye dan mel­aku­kan audit. 

“Dana yang tidak jelas tidak akan dicatat oleh para kandidat pada laporan dana kampanye,” kata Donald, saat diskusi di KPU Pusat, Ja­karta, Ahad (16/10).

Maka dengan demikian, Donald mendorong pe­ngua­tan kewenangan Badan P­e­ngawas Pemilu (Bawaslu) sehingga dapat mengaudit dan memeriksa dana kam­panye. Selain itu, dia me­nyarankan kepada Bawaslu agar bisa mendapatkan akun­tan publik yang bisa diper­caya. Tak hanya itu, auditnya pun tidak hanya soal ke­patuhan, me­lain­kan audit uang benar-benar meng­gu­nakan standar audit yang baku. “Kalau begitu kan hasil audit dapat diper­tang­gung­jawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani menyatakan hasil survei terkait dana Parpol itu membuktikan apabila dana subsidi yang diberikan ke­pada Parpol tidak meng­hi­langkan praktik korupsi.

Maka ini menandakan penggunaan dana publik tersebut belum dapat dijamin akuntabilitasnya. “Ini harus ada perbaikan dana kam­panye,” katanya. (h/rol)

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]