Realisasi Rumah MBR di Sumbar Tak Capai Target


Senin, 17 Oktober 2016 - 00:41:33 WIB
Realisasi Rumah MBR di Sumbar Tak Capai Target Ilustrasi.

PADANG, HALUAN — Pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini. Untuk Sumatra Barat (Sumbar), target pembangunan rumah subsidi tersebut tak tercapai pada tahun ini bila dilihat dari pencapaian target dua organisasi pengem­bang terbesar di Sumbar, yakni Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi).

Ketua DPD REI Sumbar, Hendra Gunawan menga­ta­kan, dari target pem­ba­ngu­nan 6.000 unit rumah, ba­ru se­kitar 3.200 unit ru­mah atau sekitar 50 persen yang ba­ru terealisasi hingga bu­lan ini. Saat diwawancarai Ha­lu­an pada April, jumlah ru­mah yang sudah dibangun dan akad kredit sekitar 3.000 unit rumah. Berda­sar­kan fakta itu, Hendra me­nga­kui bahwa sejak April hing­­ga Oktober, pertam­ba­han jum­lah rumah anggota REI yang terjual tak signifi­kan.

“Sekarang masih banyak rumah dalam tahap pem­bangunan. Pada November dan Desember persen­tase­nya akan bertambah karena pada bulan-bulan itu banyak yang sudah akad kredit,” ujar Hendra saat dihubungi Ha­luan, Minggu (16/10).

Saat ditanya persentase pencapaian target pem­ba­ngu­nan rumah subsidi untuk REI hingga akhir tahun, Hen­dra mengatakan, sekitar 60 sampai 70 persen. Ia memastikan bahwa target tersebut tak tercapai karena banyak kendala. Misalnya, banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersangkut veri­fikasi bank saat akan mem­beli rumah subsisi karena banyak kredit di bank. Pada­hal, PNS dan pegawai perusa­ha­an merupakan sasaran uta­ma konsumen rumah itu k­arena berpenghasilan tetap.

Kendala lainnya, kata Hendra, belum percayanya bank menjamin konsumen non-PNS, seperti pedagang karena berpenghasilan tidak tetap. Padahal, sasaran ru­mah subsidi ini untuk MBR, yakni yang berpenghasilan Rp4 juta ke bawah.

“Bank tidak mau me­ngam­bil risiko dengan mem­berikan jaminan kepada pe­da­gang karena takut kredit macet atau bermasalah pada kemudian hari. Padahal, konsumen seperti pedagang itu pangsa pasarnya banyak,” tuturnya.

Perihal 50 persen rumah yang terjual itu, kata Hendra, terbanyak berada di Pasa­man Barat, Kabupaten dan Kota Solok, Payakumbuh, Agam, dan Dharmasraya.

Ia menambahkan, meski target tahun ini tak tercapai, pihaknya akan tetap me­naik­kan jumlah target untuk tahun depan. Pada akhir tahun, pihaknya akan mem­bahas jumlah target tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD Apersi Sumbar, Ramal Saleh mengatakan, dari 1.800 unit rumah yang ditar­getkan pihaknya pada tahun ini, hingga Oktober kurang dari 50 persen yang te­rea­lisasi, yakni sekitar 600 unit rumah.

Menurutnya, kendala tak tercapainya target tersebut ialah birokrasi di peme­rintahan, seperti lamanya dinas terkait mengeluarkan izin kepada pengembang, lamanya pemecahan serti­fikat tanah, dan sulitnya bank memberi jaminan kepa­da konsumen non-PNS.

Ia menyebutkan, peme­rintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan MBR yang diumumkan pa­da 28 Agustus. Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai peri­zinan dan rekomendasi un­tuk membangun rumah MBR. Semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi. De­ngan pengurangan perizinan dan tahapan ini, waktu pem­bangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769 sampai 981 hari dapat diper­cepat menjadi 44 hari.

“Masalah yang kami te­mui di lapangan, kebijakan pe­merintah tersebut belum di­terapkan oleh pemerintah da­erah. Pemerintah mengi­ngin­kan pemerintah daerah mem­ber kemudahan kepada pe­ngembang. Tapi, peme­rin­tah daerah belum meng­apli­kasikannya. Misalnya, NJOP PBB 5.000 per meter. Pe­ngem­bang membeli Rp­28.­000 per met sesuai harga pa­sar. Namun, Dinas Penda­pa­tan dan Aset Daerah minta Rp­60.000 per meter sesuai pe­raturan daerah. Hal seperti ini bertolak belakangan de­ngan kebijakan pusat. Kami ber­harap PP Paket Kebijakan Eko­nomi XIII cepat dike­luar­kan agar pengembang punya alasan menghadapi peme­rintah daerah,” ujar Ramal.

Sementara itu, Anggota Staf Ahli Ekonomi Komite Ekonomi dan Industri Na­sio­nal, Ronny P Sasmita me­nga­takan, mengenai su­lit­­nya bank menjamin kon­sumen perumahan tak ber­peng­hasilan tetap karena ka­re­na ketidakpastian eko­no­mi.

“Konsumen di luar pe­ker­ja tetap belum berani dijamah perbankan karena ketidakpastian ekonomi yang bisa berakibat pada ketidakpastian penda­pa­tan. Ini lah awal kredit ma­cet, kecuali bank daerah dan bank plat merah turun ta­­ngan dengan reko­men­dasi dan jaminan peme­rintah. Ini tergantung ka­mau­an pe­merintah dan pem­­da karena tak ada beda­nya jaminan KUR. Harus­nyo pemerintah bisa mem­beri jaminan khu­sus untuk segmen rumah murah kare­na masuk ke dalam program prioritas pemerintah pu­sat,” ujarnya.

Menurutnya, jika dikaji secara mendalam, peru­ma­han atau papan jauh lebih fundamental sifat kebu­tu­hannya. Karena itu, seha­rusnya pemda membahas ke­bijakan ini. Selain buat kon­sumen perumahan ber­sub­sidi, ini juga akan ber­penga­ruh positif terhadap pasar properti daerah dan pengu­saha properti di da­erah.

“Jaminankan kalau ter­jadi kredit macet. Kalau pemerintah tidak mau men­jamin, berarti tidak ada pengorbanan dari peme­rintah. Soal cicilan, rakyat pasti akan memprioritaskan cicilan rumah sebagai kebu­tuhan pembayaran utama ketimbang yang lain. Arti­nya, jika kredit macet, dipas­tikan kondisi ekonominya sangat berat sehingga nihil pendapatan. Jadi, relatif saja sifatnya. Ini perkara kebija­kan pemerintah setempat aja,” tutur Ronny.

Perihal kendalam kebi­jakan pemerintah daerah belum sesuai dengan kebi­jakan pemerintah pusat, Ronny berpendapat, hal itu memang salah satu per­soalan dari paket ekonomi. Yang dibuat pemerintah baru berupa regulasi sampai ke kementerian. Pemda-pem­da belum mengeluarkan aturan main untuk men­dukung itu sehingga iklim investasi di daerah masih seperti sedia kala.

“Belum ada terobosan, ter­utama tarkait kemudahan usa­ha dan investasi, perce­pa­tan pelayanan investasi, dan regulasi-regulasi lokal yang men­dukung pwrcepatan in­ves­­tasi belum diinisiasi. Ini­lah yang menyebabkan ke 13 paket ekonomi belum ter­lalu berpengaruh terha­dap pe­rekonomian daerah. Perlu ada perda apabila nan­ti PP pa­ket kebijakan ter­sebut su­dah keluar karena saat ini era otonomi. Jadi, perlu pe­nga­tu­ran teknis di tingkat lokal. Ini yang be­lum ada sampai se­karang se­hingga paket-pa­ket tersebut mirip kiriman yang belum dibuka bung­kus­nya. Sementara itu, daerah masih berjibaku dengan pemotongan dana rransfer ke daerahnya, sikut-sikutan mengubah pagu anggaran. Sementara kondusifitas in­ves­tasi di daerah tak terper­ha­tikan. Tak tercapainya tar­get-target asosiasi pengu­saha properti daerah adalah salah satu buktinya bahwa pengusaha mengalami kesu­litan dan berjuang sendiri tanpa pemda," kata Analis Ekonomi Financeroll itu. (h/dib)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 18 Maret 2020 - 09:38:48 WIB

    Siap 'Jemput Bola', Sawahlunto Targetkan Realisasi PBB Rp1,90 Miliar

    Siap 'Jemput Bola', Sawahlunto Targetkan Realisasi PBB Rp1,90 Miliar SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Sebanyak 27.102 lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) senilai Rp1,90 miliar lebih diserahkan Pemerintah Kota Sawahlunto kepada kepala desa dan lurah untuk.
  • Rabu, 15 Januari 2020 - 19:53:19 WIB

    Realisasi Investasi Kota Padang Capai Rp1,4 Triliun

    Realisasi Investasi Kota Padang Capai Rp1,4 Triliun PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang mencatat, realisasi investasi di Kota Padang sepanjang Januari-September 2019 mencapai Rp1,4 triliun. Realisasi terseb.
  • Ahad, 04 Juni 2017 - 18:00:43 WIB

    Hingga Mei, Realisasi KUR Capai Rp2,9 Triliun

    PADANG, HALUAN—Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan untuk Sumatera Barat hingga Mei 2017, sudah mencapai Rp2,9 triliun. Kredit tersebut disalurkan oleh empar bank pelaksana, masing-masing BRI, BNI, Bank Man.
  • Kamis, 14 Januari 2016 - 03:27:34 WIB

    Perusda Sabiduak Sadayuang Mendesak Direalisasikan

    PARIAMAN, HALUAN — Hampir dua tahun Perda No 9 tahun 2014 tentang pem­bentukan Perusahaan Da­erah di Kota Pariaman di­sahkan, namun pem­ben­tukan direksi Perusda Sa­biduak Sadayuang Kota Tabuik tersebut sampai 13 Janu.
  • Selasa, 29 Desember 2015 - 02:55:39 WIB

    Realisasi Pajak Lampaui Rp1.000 Triliun

    JAKARTA, HALUAN —Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonego menjelaskan, realisasi penerimaan pajak per 25 Desember 2015 berhasil tembus Rp1.000 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM