PEMKO SEGERA BONGKAR

Warga Penyewa Tanah PT KAI Gelisah


Senin, 17 Oktober 2016 - 01:59:08 WIB

PADANG, HALUAN — Rencana Pemko Padang membongkar rumah warga  yang berdiri di tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di tepi rel kereta, kini  gelisah. Paslanya, tanah yang telah lama mereka sewa dari PT KAI itu, diklaim Pemko Padang telah melanggar Perda No 4 tahun 2012 tentang RTRW dan UU No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sementara warga penyewa sudah terlanjur membuat rumah permanen di atas tanah itu.  Warga meminta PT KAI dan Pemko Padang agar mengajak masyarakat untuk duduk bersama jika ingin dilakukan pembongkaran.

Landasan Pemko Padang untuk mempersoalkan pemukiman warga yang berdiri di tepi rel kereta api tidak lain dalam UU perkeretaapian sendiri. Seperti dalam UU No 23 tahun 2007 Pasal 192 tentang perkeretaapian, menegaskan ada larangan untuk membuat ba­ngunan yang dapat menghalangi pandangan masinis dan pasal 45 menerangkan batas ruang penga­wasan jalur kereta api dari ruang sisi kiri dan kanan, lebarnya paling rendah 9 meter.

“Karena UU no 23 tahun 2007 ini juga dasar Pemko Padang menyusun Perda No 4 tahun 2012 tentang RT/RW. Jika terdapat pemukiman di areal yang harus­nya steril dari pemukiman, berarti telah terjadi pelanggaran Perda dan Kami juga kesusahan dalam menata Kota Padang ini,” kata Kadis Tata Ruang dan Tata Ba­ngunan (TRTB), Afrizal BR.

Ditambahkan Afrizal, dalam aturan Perkeretaapian memang diperbolehkan PT KAI menyewa­kan tanahnya kepada masyarakat. Namun tidak untuk membangun rumah atau bangunan permanen. Jika hal ini terjadi, jelas peme­rintah daerah yang dirugikan.

“Memang ada aturan PT KAI boleh menyewakan tanah negara yang dikelolanya kepada masya­rakat. Tetapi tidak untuk mendi­rikan bangunan permanen seperti rumah, tembok atau yang lainnya. Kami dari TRTB sebagai SKPD yang menata keindahan Kota Padang ini jelas dirugikan karena akan menggagalkan program kami. Rumah-rumah yang berdiri di lahan PT KAI dipastikan tidak memiliki IMB. Jadi tidak salah, nantinya Pemko Padang mela­kukan pembongkaran atas ba­ngunan yang berjarak 9 meter dari rel kereta api. Baik itu sisi kiri maupun sisi kanan,” tambahnya.

Taufik (60), Warga RT 05 RW 06, Kelurahan Simpang Haru yang menyewa tanah PT KAI untuk membangun rumah mengaku belum mengetahui persoalan Pemko Padang dengan PT KAI terkait sewa tanah di tepi rel. “Belum ada pemberitahuan dari Pemko Padang maupun PT KAI terkait persoalan ini. apalagi ada rencana­nya pembongkaran,” kata Taufik.

Ia juga mengatakan jika ada persoalan antar instansi, jangan sampai berimbas kepada masyara­kat. Pasalnya, selama menyewa tanah PT KAI, masyarakat sudah melalui berbagai prosedur yang sah dari PT KAI.

“Memang rata-rata rumah di sini tidak mengantongi IMB. Namun, kami telah mengikuti prosedur dati PT KAI. Kami membayar uang sewa setiap tahun dan bayar PBB,” katanya.

Senada, Irwan (38) menutur­kan memang dalam perjanjian sewa menyewa, ada pasal yang menyebutkan apabila suatu waktu tanah ini diminta oleh PT KAI, maka masyarakat harus menyerah­kannya kepada PT KAI. Namun sebelum diserahkan, diharapkan PT KAI mencarikan solusi agar masyarakat tidak terlantar.

“Memang dalam perjanjian sewa menyewa ada pasal yang menyebutkan jika suatu saat PT KAI meminta tanah ini, maka masyarakat harus menyerah­kan­nya. Namun, jika terjadi persoalan seperti ini diharapkan Pemko Padang dan PT KAI duduk ber­sama dulu bersama masyarakat agar ada solusi atas rencana pembongkaran ini,” katanya.

Tidak hanya itu, Irwan me­minta persoalan PT KAI dengan Pemko Padang ini tidak menya­lahkan masyarakat. Pasalnya, masyarakat hanya meminta per­mo­honan dari PT KAI untuk menghuni tanahnya.

“Kami menolak jika disalah­kan. Masyarakat hanya meminta permohonan dan disetujui PT KAI. Disamping itu, dari Pemko juga dapat persetujuan. Jika tidak kenapa masuk listrik dan air PDAM bisa masuk ke rumah. Kami juga diwajibkan bayar PBB,” katanya.

Zainuddin (64), Warga RT 04 RW 05 Kelurahan Simpang Haru mengatakan sebagian warga yang bermukim di tanah PT KAI adalah keturunan dari pegawai PT KAI terdahulu dan sekarang mayoritas sudah pensiun. Tanah yang di­tempati sekarang ini, rata-rata sudah dihuni lebih 35 tahun oleh masyarakat. Hanya sebagian kecil yang menghuni di tahun 1990-an.

“Masyarakat di sini rata-rata sudah bermukim selama 35 tahun lebih dan sebagian adalah orang tuanya adalah pegawai PT KAI dulunya. Hanya sebagian kecil pendatang yang masuk di tahun 90-an dan 2000-an,” katanya.

Menyikapi persoalan Pemko Padang dengan PT KAI ini, Zai­nuddin meminta agar kedua belah pihak bisa mengambil tindakan yangn arif. Sehingga masyarakat bisa tenang. “Semoga keua belah pihak mengambil kebijakan de­ngan arif. Jadi masyarakat bisa tenang,” katanya singkat.

Sebelumnya awal bulan Okto­ber 2016 ini, Dinas TRTB mene­mukan pelanggaran hak guna tanah negara oleh PT KAI dengan menyewakan tanah untuk kepen­tingan perumahan masyarakat. persoalan ini ditindaklanjuti dengan menyurati PT KAI dan Kementerian Perhubungan atas temuan surat perjanjian sewa menyewa tanah untuk pembangu­nan rumah. Apabila ada unsur pelanggaran hukum, Pemko Pa­dang berencana melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum.

Humas PT KAI Sumbar Zainir yang dihubungi Haluan, mengaku tidak bisa memberikan ketera­ngan. Zaini meminta Haluan mengkon­firmasikan persoalan ini pada Kepala KAI Sumbar, Sult­hon Hasanuddin. Hingga berita ini diturunkan, Kepala KAI Sum­bar belum bisa dihubungi. (h/mg-ang)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 30 Maret 2020 - 18:21:26 WIB

    Mulai Malam Ini, Warga Kota Padang Dilarang Keluar Rumah

    Mulai Malam Ini, Warga Kota Padang Dilarang Keluar Rumah PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Berbagai langkah dilakukan Pemko Padang untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Teranyar, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah melarang warga beraktivitas di luar rumah pada malam ha.
  • Senin, 30 Maret 2020 - 08:22:41 WIB

    Asmaul Husna Bergema, Mahyeldi Ajak Warga Dekatkan Diri Kepada Allah

    Asmaul Husna Bergema, Mahyeldi Ajak Warga Dekatkan Diri Kepada Allah PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pandemi virus Corona telah menyebar hingga ke Sumatera Barat. Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengajak warganya untuk mendekatkan dri kepada Allah..
  • Sabtu, 28 Maret 2020 - 18:50:06 WIB

    Perangi Corona, Mahyeldi Ajak Warga Baca Doa Qunut Nazilah

    Perangi Corona, Mahyeldi Ajak Warga Baca Doa Qunut Nazilah PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Di tengah wabah virus Corona, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengajak warganya untuk lebih dekat dengan Allah. Termasuk memanjatkan doa Qunut Nazilah..
  • Jumat, 27 Maret 2020 - 20:01:46 WIB

    UPDATE: Dua Warga Padang Positif Corona, Salah Satunya Petugas Medis

    UPDATE: Dua Warga Padang Positif Corona, Salah Satunya Petugas Medis PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Enam warga Sumatra Barat dipastikan positif terinfeksi korona, dua diantaranya diketahui berasal dari Kota Padang. Kedua orang positif korona di Padang adalah seorang petugas medis dan seorang yang.
  • Kamis, 26 Maret 2020 - 21:18:51 WIB

    Satu Warga Positif, Kota Padang Tetapkan KLB Korona

    Satu Warga Positif, Kota Padang Tetapkan KLB Korona PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemko Padang menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Corona atau Covid-19, Kamis (26/3/2020). KLB ditetapkan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah setelah salah satu warganya diteta.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM