Kikis Habis Pungli


Selasa, 18 Oktober 2016 - 01:38:36 WIB

Kata pungli makin populer sejak ditang­kap­nya enam orang terkait pungutan liar di Ke­menterian Perhubungan (Kemen­hub). Ok­num yang ditangkap merupakan pegawai bia­sa dan salah satunya merupakan calo dari pe­ru­sahaan pendukung dokumen-dokumen laut.

Berita pungli di Kemenhub ini menjadi he­boh karena Presiden Joko Widodo ikut me­lakukan peninjauan ketika pengge­le­da­han di kantor kementerian tersebut. Presiden ju­ga mengingatkan kepada semua instansi dan lembaga untuk meng­hentikan praktik pung­li, utamanya terhadap pelaya­nan ke­pada masya­rakat. Pungli Rp10 ribu pun akan disikat.

Seperti ditulis mantan Menteri Pene­rangan Harmoko di Pos Kota edisi Senin (17/10) kemarin, istilah pungli ini dipopulerkan oleh Laksamana Soedomo, sejak 1977. Se­bagai Panglima Kopkamtib (Komando Ope­rasi Keamanan dan Ketertiban), kala itu Soe­domo punya program yang disebut Opstib alias Operasi Ketertiban. Salah satu target penertiban adalah praktik pungutan liar.

Setiap hari Soedomo yang akrab dipanggil Pak Domo berkeliling dari kantor ke kantor, bahkan sampai kantor kelurahan, untuk memantau praktik pungli. Upayanya relatif berhasil, sampai-sampai muncul istilah waskat (pengawasan melekat) di instansi-instansi pemerintah.

Mengingat Opstib tak punya pasukan, tugas operasi diserahkan kepada Polri dan Kejaksaan Agung. Apa pun hasilnya, langkah itu disambut positif oleh masyarakat. Memang belum melegakan, tetapi program ini bisa menjadi terapi kejut bagi para pelayan masyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar ketika memberi pelayanan.

Pemberantasan pungli harus sampai ke da­erah-daerah. Pungli tak boleh dibiarkan te­rus berlangsung. Meski tak mudah untuk di­atasi, praktik menyimpang ini harus dilang­kan.

Kapolri Tito Karnavian sudah memerin­tahkan jajaran di bawahnya untuk melaku­kan pengecekan di Kantor Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Samsat. Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz yang didampingi oleh Kasat Lantas Kompol Hamidi langsung melakukan pengecekan di Kantor Pelayanan Pembuatan SIM pada Senin (17/10).

Kapolres mengatakan, calo harus diber­sih­kan dan dihapus. Jangan sampai ditemu­kan adanya calo dalam pelayanan SIM atau pembuatan STNK, karena perbuatan itu melanggar hukum serta menyebabkan keresahan dalam pelayanan dan kenya­manan masyarakat.

Baru-baru ini World Economic Forum (WEF) merilis indeks daya saing Indonesia yang turun dari peringkat ke-37 menjadi ke posisi 41. Penurunan peringkat kita ini menurut Kadin salah satunya disebabkan masih banyaknya korupsi dan pungli dalam berbagai proses perizinan di Indonesia.

Pungli ini terjadi ditenggarai akibat le­mahnya integritas aparat pelayan masya­ra­kat, selain lemahnya pengawasan internal. Ki­ta berharap, pemberantasan praktik pungli ti­dak sekadar terapi kejut. Perlu langkah te­ro­­bosan secara berkelanjutan. Untuk mem­be­rantas praktik pungli, aparat pelayan ma­sya­rakat di semua institusi wajib memiliki in­te­gritas.

Untuk mendapatkan aparat pemerintah di semua tingkatan yang berintegritas, sistem pe­rekrutannya harus ketat.  Itu yang perta­ma. Yang kedua, secara internal masing-ma­sing instansi harus ketat melakukan pe­ngawasan. Fungsi APIP (Aparat Penga­wasan Intern Pemerintah) harus dimaksi­mal­kan.

Pengawasan harus berlapis. Jangan sam­pai yang mengawasi justru bersekongkol pu­la dengan orang yang diawasi. Praktik kolusi yang tumbuh subur selama ini harus dikikis  habis. Saatnya kita memberikan pelayanan yang paripurna kepada masya­rakat. ***


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM