Menyiasati Inflasi


Selasa, 18 Oktober 2016 - 01:39:57 WIB
Menyiasati Inflasi Ilustrasi.

Pemerintah menargetkan inflasi tahun ini sebesar 4 persen, sedangkan Bank Indonesia mematok target inflasi 3-5 persen. Secara umum, target tersebut hampir tercapai karena tingkat inflasi sampai September baru sebesar 1,97 persen. BPS memproyeksikan tingkat inflasi nasional sampai akhir 2016 bisa di bawah 4 persen, selama pencapaian tingkat inflasi pada tiga bulan terakhir tidak melebihi angka 1 persen.

Data mutakhir menun­ju­kan, tingkat inflasi secara nasional hingga saat ini masih terkendali. Tingkat inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) sebesar 1,97 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun atau year on year (yoy) sebesar 3,07 persen. Angka tersebut bisa dicapai setelah pada bulan September 2016  inflasi yang mampu dibu­kukan tercatat sebesar 0,22 persen. Seperti di­umumkan oleh Ba­dan Pusat Statistik (BPS), Senin (3/10), inflasi sebesar 0,22 persen pada Sep­tem­ber 2016 terjadi karena adanya ke­nai­kan har­ga di be­­be­rapa ke­lompok pe­nge­lua­ran. Ke­lom­pok pen­di­dikan dan rekreasi mengalami inflasi ter­tinggi, yaitu 0,52 persen yang disebabkan kenai­kan biaya masuk perguruan tinggi.

Pendukung inflasi terting­gi kedua adalah kelompok makanan jadi, minuman, ro­kok, dan tembakau yang me­nga­lami inflasi 0,34 persen. Penyumbang inflasi terbesar dalam kelompok tersebut yak­ni kenaikan harga rokok. Ke­lompok penyumbang inflasi lainnya adalah kelompok kese­hatan 0,33 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,29 per­sen, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa ke­ua­ngan sebesar 0,19 persen, dan kelompok sandang 0,13 per­sen. Adapun kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,07 persen.

Bagaimanapun, inflasi ha­rus terus dikendalikan. Jika inflasi terkendali, masyarakat akan semakin sejahtera karena harga kebutuhan, terutama kebutuhan pokok, tetap ter­jaga dengan baik. Dalam ter­minologi yang agak sedikit tendensius, inflasi bisa di­ibaratkan sebagai “peng­gem­bos” uang rakyat. Jika harga pangan di sejumlah daerah naik, nilai rupiah turun, dan pendapatan masyarakat juga turun, atau setidaknya tetap, ma­ka pendapatan masyarakat akan terserab lebih banyak untuk kebutuhan pokok. Daya beli menjadi semakin ber­kurang. Jadi inflasi yang tidak terkendali akan menguras kocek masyarakat, dan se­lanjutnya akan menambah jumlah rakyat miskin.

Kemungkinan tingkat in­flasi tinggi akan kembali terjadi pada periode Desember 2016, karena adanya pening­katan permintaan untuk pera­yaan Natal dan Tahun Baru. Faktor utama pendorong in­flasi pada Desember adalah transportasi dan bahan maka­nan. Selain itu, kondisi cuaca juga bisa berpengaruh terha­dap bahan makanan, karena pada Desember masih terbi­lang masa paceklik. Imbasnya, harga diperkirakan akan ber­tam­bah mahal, atau setidak­nya tetap mahal.

Oleh karena itu, tingkat inflasi harus dikendalikan, kalau perlu terus ditekan sampai level tertentu, agar peluang pertumbuhan eko­nomi semakin besar. In­flasi yang rendah akan mem­buka peluang pe­nu­runan suku bu­nga. Dengan suku bunga yang rendah maka akan memper­besar peluang lembaga ke­uangan dan per­bankan mengu­curkan kredit lebih besar. Selanjutnya, pe­luang untuk meningkatkan pertumbuhkan ekonomi se­makin terbuka lebar.

Masyarakat tentu harus  mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah maupun Bank Indonesia dalam pengen­da­lian inflasi. Salah satunya adalah kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang belum lama ini menerbitkan Permendag No­mor 63/M-DAG/PER/09/2016 tentang penetapan harga acu­an tujuh komoditas pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Harapannya agar fluktuasi harga ketujuh ko­moditas sebagaimana diatur bisa dipantau terus-menerus.

Permendag tersebut mene­tapkan dua jenis harga acuan untuk tiap komoditas, yaitu harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat kon­sumen. Harga acuan  akan berlaku selama empat bulan dan akan dievaluasi sesuai per­kebangan yang ada. De­ngan adanya harga acuan, di­harapkan para petani lebih se­jah­tera, para pedagang men­da­pat keuntungan yang wajar, dan konsumen men­da­pat­kan harga yang le­bih terjangkau.

Penting juga di­­catat, tidak ha­­nya pe­me­rin­­tah pu­sat, pe­ngen­­­da­li­an har­ga juga bi­sa dila­ku­kan oleh pe­­­merintah da­erah (pemda) de­ngan mem­buat pa­sar alternatif. Jika harga komoditas mengalami ke­nai­kan secara berlebihan aki­bat pedagang mengambil mar­­gin terlalu besar, maka pa­ra pe­dagang di pasar alternatif di­ha­rapkan bisa mem­be­rikan harga lebih murah. Penyebab pedagang mem­berikan harga mahal salah satunya karena biaya sewa tempat yang juga mahal, mi­sal­nya. Nah, di pasar alternatif  biaya sewa seha­rusnya bisa lebih murah se­hingga harga jual juga lebih murah. Aki­batnya, konsumen pun akan bergeser ke pasar alternatif yang diinisiasi oleh pemda-pemda.

Pemerintah juga sela­yak­nya mengkaji soal kemung­kinan peningkatan peran Tim Pe­ngendali Inflasi Da­erah (TP­ID). Saat ini,  TPID di seluruh Indonesia ter­catat sebanyak 497, dengan rin­cian di tingkat provinsi se­banyak 34 dan di kabu­paten/kota ada 463. TPID di daerah dapat mendukung terjaganya stabilitas harga dengan stra­tegi-stratgei komu­nikasi yang berujung pada pem­ba­ngunan ekspektasi ke­pada ma­syarakat bahwa stok bahan makanan tersedia, se­hingga masyarakat tidak perlu mem­borong dan menumpuk stok.

Lebih jauh, tugas menjaga inflasi juga dilakukan Bank Indonesia (BI) sebagai mana arah baru kebijakan strategis Bank Indonesia, Inflation Targetting Frame (ITF). Baru-baru ini, BI juga berencana mengintegrasikan pantauan harga pangan ke sejumlah daerah melalui aplikasi sis­tem pusat informasi. Tujuan inte­grasi adalah untuk men­cegah impor pangan nasional. Mela­lui aplikasi tersebut, diha­rapkan masing-masing daerah akan mengetahui kon­disi nya­ta terkait jumlah  kebutuhan dan jumlah keku­rangan pa­ngan, sehingga bisa saling membantu dan me­ningkatkan produksi.

Dan terakhir, upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga inflasi adalah me­ningkatkan pemahaman ma­sya­rakat, terutama terkait pengendalian pola belanja. Selama ini yang terjadi ada­lah bahwa pola konsumsi masya­rakat kerap mem­pe­ngaruhi inflasi. Karena itu, peran TPID di setiap daerah memberikan penjelasan ke­pada masyarakat agar men­jaga pola konsumsi karena diyakini sangat ber­peran penting juga dalam mengen­dalikan inflasi secara na­sional. (*)

 

RONNY P SASMITA
(Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM