APBD-P SUMBAR RP4,881 TRILIUN

Kemendagri Agar Cepat Memverifikasi


Selasa, 18 Oktober 2016 - 01:53:55 WIB

PADANG, HALUAN — Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah-Perubahan (APBD-P) Sumbar tahun 2016  saat ini menunggu tahap verifikasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal  sudah lama DPRD Sumbar menetapkannya sebesar Rp4,881 triliun, atau naik sebesarRp106 miliar dari APBD yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp4,774 Triliun.

Sekretaris Daerah (Sek­da) Sumbar Ali Asmar, saat ditemui Senin (17/10) me­nga­takan, APBD-P sudah diserahkan sejak seminggu yang lalu dan saat ini masih menunggu pengesahan AP­BD-P oleh Kemendagri untuk bisa digunakan sebagai be­lanja provinsi.

Ia menjelaskan, APBD perubahan 2016 lebih berfo­kus pekerjaan yang mendesak namun belum dianggarkan sebelumnya, misalnya kegia­tan usulan dari SKPD yang bersifat non fisik. Kalau segi fisik menurutnya, tidak me­mung­kinkan karena waktu tidak terkejarkan sampai Desember. “Anggaran dalam bentuk fisik akan memakan waktu yang cukup lama, mulai dari proses tender hingga pengerjaan proyek dan finishing jadi tidak ke­buru lagi,” ulasnya.

Ia juga mengatakan, su­dah mengirim utusannya jika nanti ada revisi di Kemen­dagri. Nantinya akan dilaku­kan verifikasi selama 14 hari, apakah ada kesalah atau tidak APBD Perubahan tersebut. Sebelumnya dalam pemba­hasan APBD perubahan, DPRD Sumbar menyoroti turunnya penerimaan daerah yang disebabkan turunnya penerimaan dari sektor pajak. hal itu kontra produktif de­ngan meningkatnya pembe­lian kendaraan bermotor.

DPRD meminta peme­rintah provinsi melakukan validasi terhadap penerimaan pajak agar penerimaan dari pajak dapat ditingkatkan. Peningkatan bisa dilakukan dengan melakukan penghi­tungan ulang potensi pajak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada perangkat daerah yang membawahi sektor tersebut.

Masih Dibahas

Sementara itu tentang Da­na Hibah dari Rajawali atas pengambilalihan saham PT Semen Padang, saat ini ma­sih saja belum bisa digu­na­kan, karena masih dalam pem­bahasan di DPRD Sum­bar.

 Ali Asmar mengatakan, da­na hibah Rajawali saat ini ma­sih dalam pembahasan di DP­RD yang nantinya akan ada perubahan dari yang lama. Na­mun apa bentuk perubahan da­ri yang lama itu, saat ini ma­sih dikonsepkan apakah nanti akan dikelola oleh pihak ke ti­ga atau nanti akan punya se­ma­cam UPT yang akan me­nge­lolanya. “Ada beberapa pe­mi­kiran baru, belum ada ke­­putusan, dan selain itu Per­da yang lama tentu juga harus di­cabut dulu,”

Diketahui sebelumnya, da­na hibah rajawali saat ini su­dah mencapai 70 miliar se­telah 10 tahun berada di bank nagari dan hingga saat ini masih belum bisa diguna­kan.

Ali Asmar juga menga­takan, pemprov Sumbar ha­rus berhati-hati dalam meng­gunakan dana tersebut karena banyak aturan yang mengi­katnya. Makanya harus diru­muskan dahulu, bagaimana cara memanfaatkannya agar tidak berimplikasi pada pe­lang­garan hukum nantinya.

Saat ini, Pemprov Sum­bar sedang menyesuaikan sistem penggunaan dana, agar dana tersebut tidak habis begitu saja saat digu­nakan. Selain itu, proses serta aturan untuk me­man­faatkan dana itu juga ma­sih dalam kajian oleh DP­KD dan Biro Hukum. (h/rin)


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM